PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, menyoroti kondisi jalan di wilayah Tapung Hulu yang banyak mengalami kerusakan. Menurutnya, anggaran provinsi yang tersedia tidak cukup untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak, sehingga diperlukan skema lain agar perbaikan bisa segera dilakukan.
Hal ini disampaikannya saat menerima aspirasi masyarakat bersama Camat Tapung Hulu. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa ada sekitar 2 kilometer jalan yang masuk kategori kritis dan perlu segera ditangani.
"Kalau hanya mengandalkan anggaran provinsi, memang sangat jauh dari harapan. Apalagi kalau harus membangun jalan provinsi yang panjangnya sekitar 15 kilometer. Otomatis harus ada prioritas," ujar Makmun, Senin 12 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, ruas jalan Surab dan Intan Jaya yang menjadi kewenangan provinsi panjangnya mencapai sekitar 29 kilometer lebih. Karena itu, titik-titik kritis itu harus diutamakan lebih dulu.
Makmun menambahkan, perbaikan jalan tidak bisa hanya bergantung pada APBD provinsi. Perlu ada skema lain, seperti dukungan dari perusahaan sawit melalui program CSR. Contohnya seperti yang sudah dilakukan di Lipat Kain dan Simpang Manggala.
"Tadi sudah ada kesepakatan bahwa kita akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk rapat bersama. Tempatnya di kantor camat, nanti kita undang perusahaan, Komisi IV, dan pihak terkait lainnya," katanya.
Menurut Makmun, apa yang dialami masyarakat Tapung Hulu ini hampir sama dengan daerah lain. Dulu katanya banyak jalan diperbaiki menggunakan anggaran provinsi. Namun sekarang, semua pihak harus kembali menerapkan semangat gotong royong.
"Meskipun ini kewenangan provinsi, tapi kita gotong royong. Konsep membangun negara bangsa yang dulu dikerjakan bersama-sama, sekarang kita jalankan kembali. Perusahaan yang punya kewajiban CSR kita minta mewujudkannya di situ, untuk kepentingan bersama," tutupnya.*****