PEKANBARU, LIPO - Masa depan pengelolaan air bersih di Pekanbaru memasuki babak baru. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara terbuka menyiapkan skenario pengambilalihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak dari pihak swasta.
Sinyal kuat itu muncul setelah Pemko Pekanbaru menggelar pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Rabu (14/10/2026). Fokus pembahasan adalah mengevaluasi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara PDAM Tirta Siak dengan PT PP Tirta Madani (PPTM).
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, menyebut BPKP telah memberikan lampu hijau atas rencana tersebut.
"Pada prinsipnya, tadi BPKP sudah mendukung rencana pengambilalihan secara sukarela dari PDAM terhadap PPTM. Langkah yang diambil Pemko Pekanbaru dinilai sudah tepat," ungkap Zulhelmi yang akrab disapa Ami usai pertemuan.
Dukungan BPKP menjadi modal penting bagi Pemko. Namun, Ami menegaskan Pemko tidak akan gegabah. Sebelum keputusan final diambil, Pemko akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek kerja sama, terutama perhitungan keuangan dan aset.
"Kita akan melakukan audit yang menyeluruh dan mendalam, terkait seluruh aspek dan komponen yang berkaitan dengan pengambilalihan sukarela ini," tegasnya.
Audit ini menjadi kunci untuk menentukan skema pengelolaan selanjutnya. Ada dua opsi yang kini disiapkan Pemko, yaitu mendorong PDAM mengelola operasional secara mandiri, atau mencari mitra swasta baru dengan skema yang lebih menguntungkan daerah.
"Bagaimana PDAM ini bisa mengelola secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak swasta lainnya, tetapi sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri," jelasnya.
Untuk itu, Pemko meminta BPKP mengawal ketat dari sisi regulasi dan tata kelola, agar persoalan lama tidak terulang. Masukan dari BPKP yang memahami persoalan dari hulu ke hilir diharapkan menjadi dasar kebijakan yang kuat.
Target akhirnya satu, yaitu pelayanan air bersih yang lebih baik bagi warga Pekanbaru, sekaligus menjadikan PDAM sebagai penyumbang pendapatan daerah, bukan beban.*****