PEKANBARU, LIPO - Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memotong Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk daerah. Menurutnya, kebijakan ini mengancam kondisi keuangan daerah dan menghambat pembangunan, terutama infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Kaderismanto menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, termasuk DBH, dana pajak, dan bagi hasil lainnya. Jika DBH sawit dipotong, maka kemampuan daerah untuk membangun akan berkurang signifikan.
"Daerah ini diisi oleh rakyat Indonesia juga, tentu harus diberikan perhatian khusus agar daerah bisa membangun. Daerah punya kebutuhan mendasar yang sangat besar, terutama pembangunan infrastruktur," ujarnya, Senin 19 Oktober 2026.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang merata. Pemerintah pusat memang memiliki strategi subsidi untuk daerah yang kurang kaya akan sumber daya alam. Namun katanya daerah yang memiliki kekayaan alam, seperti Riau dengan sawitnya, juga harus tetap diperhatikan.
"Kita ingin seimbang. Ada daerah yang tidak punya SDA, ada yang punya. Tapi bagaimanapun, daerah yang punya SDA juga harus dapat perhatian khusus," jelasnya.
Kaderismanto berharap transfer dari pusat ke daerah, khususnya DBH sawit, dapat dikembalikan sesuai dengan hitungan yang semestinya. Jangan sampai kebijakan itu mematikan daerah-daerah penghasil sawit, terutama di Riau.
"Harapan kita, transfer pusat ke daerah dikembalikan sebagaimana mestinya sesuai hitungan yang tidak mematikan daerah. Intinya kami minta perhatian kepada daerah, karena daerah ini juga bagian dari Indonesia," pungkasnya.****