PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Langkah ini difokuskan untuk memperkuat pembiayaan produktif dan mengerek naik kelas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).
Menurut SF Hariyanto, kolaborasi pemerintah dan industri keuangan tidak boleh berhenti pada sekadar membuka akses rekening atau kredit. Pembiayaan harus memberikan dampak nyata bagi ekonomi daerah.
"Pemerintah daerah membutuhkan dukungan OJK, perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan untuk memperkuat ekonomi riil. Kita berharap pembiayaan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran dapat berjalan bersama sehingga semakin banyak usaha berkembang dan lapangan kerja tercipta," tegas SF.
SF menjelaskan, Pemprov Riau mengandalkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai motor penggerak perluasan akses keuangan hingga ke pelosok. Selain soal modal, Pemprov juga mendorong kemudahan perizinan dan sertifikasi produk agar UMKM Riau lebih berdaya saing.
"Upaya memperluas akses keuangan harus disertai dukungan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan perizinan hingga peluang kemitraan dan pemasaran. Saya berharap kerjasama ini terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menyebut Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda nasional yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), dan stakeholder lainnya.
Ajang ini menjadi etalase bagi masyarakat untuk mengenal produk keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga layanan pembayaran digital.
"Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mengenal layanan yang tersedia dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing," kata Fredly.
Ia menekankan, tujuan inklusi bukan hanya soal kepemilikan rekening, tetapi juga literasi agar masyarakat bijak menggunakan layanan keuangan.
"Kami berharap momentum ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan akses keuangan yang merata dan mendorong ekonomi yang berdaya. Kolaborasi pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas," pungkasnya.*****