PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau ngebut penetapan APBD 2027. Targetnya, anggaran sudah bisa dikucurkan sejak awal Januari agar pembangunan tidak molor.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, usai rapat paripurna DPRD Riau, Kamis (12/11/2026). Agenda rapat tersebut adalah penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD 2027.
Menurut Syahrial, Pemprov pada prinsipnya sependapat dengan masukan DPRD. Ada tiga sorotan utama fraksi yang akan diakomodasi, yakni optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan mengejar target pajak.
"Pada prinsipnya, pendapat fraksi-fraksi tersebut kita sependapat. Di antaranya bagaimana kita harus mengoptimalkan lagi pendapatan asli daerah, mengevaluasi BUMD, serta mengejar target PAD, khususnya dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor," kata Syahrial.
Selain PAD, Pemprov juga akan memperjuangkan dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum cair. Dana tersebut dinilai krusial untuk menopang pembiayaan program pembangunan di Riau.
Soal prioritas, Syahrial menyebut Pemprov sepakat dengan DPRD untuk fokus pada infrastruktur jalan yang lebih fungsional, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi, hingga pelayanan kesehatan.
"Yang paling penting, pelayanan kesehatan harus kita optimalkan dan seluruh standar pelayanan minimal juga bisa terpenuhi. Jadi, beberapa hal ini menjadi prioritas yang harus kita dorong dalam APBD 2027," ujarnya.
Syahrial optimistis kondisi fiskal Riau pada 2027 akan lebih longgar dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, ia mendorong agar lelang dini segera dilakukan begitu APBD disahkan.
Alasannya, Februari 2027 sudah memasuki bulan Ramadhan. Jika lelang molor, pengerjaan proyek dikhawatirkan ikut tersendat.
"Mudah-mudahan setelah jawaban Gubernur disampaikan, APBD ini bisa segera kita tetapkan. Kita juga sudah ada kesepahaman untuk segera melakukan lelang dini tahun 2027, mengingat Februari sudah masuk bulan Ramadhan," ungkapnya.
Ia berharap, dengan penetapan lebih cepat, belanja pemerintah bisa langsung menggerakkan ekonomi masyarakat sejak awal tahun.
"Mudah-mudahan uang APBD bisa mengucur segera di awal Januari dan dinikmati masyarakat. Tentunya ini juga akan mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat," tutup Syahrial.*****