PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau menyambut positif rencana pemerintah pusat menaikkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, Pemprov Riau memberi catatan tegas. Kebijakan itu jangan sampai justru membebani keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan daerah jika seluruh gaji PPPK penuh waktu ditanggung APBN tanpa memotong dana transfer ke daerah (TKD).
"Apabila penggajian PPPK penuh waktu sepenuhnya ditanggung melalui APBN, kebijakan itu akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi kami," ujar Syahrial, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Syahrial, jika gaji ditanggung pusat, anggaran daerah yang selama ini dipakai untuk membayar PPPK bisa dialihkan ke program pembangunan dan kebutuhan prioritas lainnya.
Sebaliknya, jika pengambilalihan status itu dibarengi pemotongan TKD senilai gaji PPPK, maka daerah tidak akan merasakan manfaat apa pun.
"Kalau statusnya diambil oleh pusat, kemudian dana transfer kami dikurangi sejumlah gaji mereka, artinya bagi kami sama saja. Masalahnya tetap ada," katanya.
Syahrial juga meminta ada kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, terutama soal siapa yang membayar dan siapa yang menilai kinerja pegawai.
Ia menilai tidak adil jika daerah tetap menanggung biaya, sementara pengelolaan dan penilaian kinerja PPPK menjadi kewenangan pusat.
"Pegawai itu bekerja karena ada kewajiban yang harus diberikan dan hak yang harus diterima. Aneh kalau pegawainya diambil, kinerjanya dihitung sebagai kinerja pusat, tetapi daerah yang menanggung biayanya. Itu tidak adil," tegasnya.
Di sisi lain, Syahrial menanggapi rencana PPPK penuh waktu yang berpeluang beralih status menjadi CPNS. Skema tersebut sebelumnya telah disampaikan Menteri Sekretaris Negara.
Berdasarkan informasi yang diterima Pemprov Riau, PPPK paruh waktu akan naik menjadi PPPK penuh waktu, lalu berpeluang menjadi CPNS. Kebijakan itu direncanakan berjalan bertahap mulai 1 Januari mendatang.
Meski demikian, Pemprov Riau belum mengetahui mekanisme detailnya, termasuk kriteria dan urutan pegawai yang akan diprioritaskan.
Syahrial berharap masa kerja, usia, dan hasil penilaian kinerja menjadi pertimbangan utama. Ia secara khusus meminta pemerintah pusat memprioritaskan PPPK senior yang telah lama mengabdi dan mendekati usia pensiun.
"Kalau saran kami, lebih baik yang senior didahulukan. Mereka yang sudah lama mengabdi dan mendekati masa pensiun sebaiknya diberikan kesempatan (menjadi PNS)," tutupnya.*****