RAPBD Pekanbaru 2027 Tembus Rp3,044 Triliun, Fokus ke Kebutuhan Warga

Rabu, 18 November 2026 | 15:42:21 WIB
Wako Pekanbaru, Agung Nugroho/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 mencapai Rp3,044 triliun. Anggaran jumbo itu diarahkan untuk membiayai program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat masih menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

“Program prioritas tahun depan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kegiatan lainnya,” kata Agung, Rabu (18/11/2026).

Menurut Agung, penyusunan program dan alokasi anggaran tidak hanya berpatokan pada perencanaan di atas kertas. Pemko juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Karena itu, Pemko akan menyesuaikan program secara dinamis agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata.

“Kami terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat serta menyesuaikan berbagai program secara dinamis agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” terangnya.

Saat ini, dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 masih dalam pembahasan. Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru.

Agung berharap seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar, sehingga APBD 2027 dapat segera disahkan dan program pembangunan bisa direalisasikan sesuai perencanaan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap akan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku apabila proses pengesahan belum dapat diselesaikan sesuai harapan.

“Saat ini, program tersebut masih dibahas oleh DPRD. Mudah-mudahan dapat segera disahkan. Namun, jika belum, tentu kita harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Bagi kami, kepentingan masyarakat adalah segalanya,” pungkasnya.*****

 

 

Terkini