Tanpa Diminta, Kejari Pekanbaru Serahkan 2 Legal Opinion ke Wali Kota Agung Nugroho

Rabu, 18 November 2026 | 18:32:20 WIB
Kejari Pekanbaru Menyerahkan Pendapat Hukum kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru tak lagi menunggu bola. Tanpa diminta, Kejari berinisiatif menyerahkan dua pendapat hukum atau legal opinion kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Rabu (18/11).

Dua dokumen itu menyasar persoalan krusial yaitu harmonisasi pidana dalam peraturan daerah (perda) dengan KUHP Nasional, dan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pemulihan kerugian keuangan daerah.

Penyerahan dilakukan langsung Kepala Kejari Pekanbaru, Marlambson Carel Williams, didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Hengky Fransiscus Munte, serta Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko, menyebut langkah ini sebagai perubahan pola kerja JPN yang kini lebih proaktif dan preventif.

“Ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk hadir lebih awal. Kami tidak hanya menunggu adanya permohonan atau persoalan hukum, tetapi juga berinisiatif melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi permasalahan,” ujar Ziko.

Pendapat hukum pertama menyoroti perlunya penyesuaian ketentuan pidana dalam perda Kota Pekanbaru dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari inventarisasi awal Tim JPN, sedikitnya ada 12 perda di Pekanbaru yang masih memuat ketentuan pidana dan perlu diperiksa keselarasan normanya.

“Perubahan sistem hukum pidana nasional tentu membawa konsekuensi terhadap produk hukum daerah. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi pertentangan norma maupun ketidakpastian hukum,” jelas Ziko.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi Pemko Pekanbaru dalam mengevaluasi dan menyesuaikan produk hukum daerahnya.

Sementara pendapat hukum kedua fokus pada tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya pemulihan kerugian keuangan daerah.

Dalam kajian itu, JPN memberikan analisis soal kewajiban pemda menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, mekanisme pertanggungjawaban hukum, penagihan, hingga pengembalian kerugian daerah.

“Pemulihan kerugian daerah tidak boleh berhenti pada sebatas adanya rekomendasi hasil pemeriksaan. Harus ada tindak lanjut yang konkret, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Ziko.

Menurutnya, optimalisasi pemulihan keuangan daerah penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kepatuhan terhadap rekomendasi BPK juga menjadi cara memitigasi risiko tindak pidana korupsi.

“Ketika kerugian daerah dapat dipulihkan secara optimal, keuangan tersebut bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ziko menegaskan, meski proaktif, pendampingan dan pemberian pendapat hukum tetap mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan independensi Kejaksaan.

“Kami ingin memastikan kehadiran Kejaksaan benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Bukan hanya menyelesaikan persoalan setelah terjadi, tetapi juga membantu mencegah munculnya persoalan hukum dan potensi kerugian keuangan negara sejak awal,” tutupnya.

Melalui langkah ini, Kejari Pekanbaru berharap sinergi dengan Pemko Pekanbaru semakin kuat demi mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkepastian hukum.*****

 

Terkini