Edi Basri Apresiasi Pencabutan Izin Konsesi PT RAPP: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Oligarki

Sabtu, 21 November 2026 | 12:36:44 WIB
Edi Basri/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi Partai Gerindra, H. Edi Basri, mengapresiasi langkah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektar di Provinsi Riau. Menurutnya, keputusan itu bukan sekadar tindakan administratif, tetapi pesan politik kuat bahwa negara berani menegakkan hukum dan menata kembali penguasaan sumber daya alam.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan besarnya investasi tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk berada di atas hukum,” kata Edi Basri dalam pernyataannya, Sabtu 21 November 2026.

Diketahui, pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan itu didasarkan pada temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Berdasarkan temuan Satgas PKH, terdapat sejumlah persoalan dalam areal perizinan tersebut, antara lain dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektar, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektar. Temuan juga mencakup persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Edi menilai keputusan pemerintah itu menjadi salah satu ujian penting keberanian politik dalam menghadapi kekuatan ekonomi besar. Selama ini, menurut dia, masyarakat kerap memiliki persepsi bahwa penguasaan sumber daya alam dalam skala besar sulit disentuh kebijakan penegakan hukum karena kekuatan modal, jaringan bisnis, dan pengaruh ekonomi.

“Langkah pemerintah ini memberikan pesan jelas tidak ada perusahaan yang terlalu besar untuk ditertibkan, tidak ada pengusaha yang terlalu kuat untuk diperiksa, dan tidak ada izin yang kebal terhadap evaluasi serta penegakan hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan, kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan keselamatan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok ekonomi tertentu. “Negara tidak boleh menjadi pelayan oligarki. Negara harus berdiri sebagai pelindung kepentingan rakyat,” tegas Edi.

Edi juga mengingatkan bahwa kawasan hutan bukan sekadar komoditas ekonomi. Hutan, menurutnya, memiliki fungsi ekologis strategis, seperti menjaga keseimbangan tata air, menyerap karbon, mengatur iklim, melindungi keanekaragaman hayati, mencegah banjir, serta menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.

“Kerusakan kawasan hutan pada akhirnya bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan keselamatan generasi mendatang. Riau sudah terlalu sering berhadapan dengan kebakaran hutan dan lahan, kerusakan gambut, banjir, serta ancaman terhadap habitat satwa liar,” katanya.

Meski mengapresiasi keberanian pemerintah, anggota fraksi Gerindra DPRD Riau ini menekankan agar pencabutan izin tidak menjadi akhir dari proses penertiban. Ia mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap areal yang izinnya dicabut, termasuk memastikan status kawasan, kondisi lingkungan, dan seluruh aktivitas yang berlangsung.

Ia juga meminta agar pelanggaran yang terbukti melalui proses hukum diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, penertiban jangan berhenti pada pencabutan izin administratif, sementara pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan tidak tuntas.

“Pemerintah harus memastikan pemulihan kawasan hutan dan gambut berjalan secara terukur, transparan, dan dapat diawasi publik. Penertiban juga harus disertai kebijakan transisi yang adil bagi pekerja, petani, dan pelaku usaha lokal yang selama ini menggantungkan kehidupan pada aktivitas ekonomi perusahaan,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat Riau, Edi berharap kawasan yang kembali berada dalam penguasaan negara dikelola dengan tata kelola yang lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau. Ia tidak ingin setelah izin dicabut muncul persoalan baru, seperti penguasaan ilegal, perambahan baru, atau praktik ekonomi yang tidak terkendali.

“Pemerintah harus memastikan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam kebijakan pengelolaan kawasan tersebut. Kita ingin sumber daya alam Riau memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bukan hanya menghasilkan keuntungan bagi segelintir kelompok,” katanya.

Edi menilai keputusan ini menjadi bukti penting bahwa pemerintah memiliki keberanian melakukan koreksi terhadap tata kelola sumber daya alam yang bermasalah. Namun, ia mengingatkan agar keberanian politik itu dijaga konsistensinya.

“Jangan hanya berhenti pada satu perusahaan. Seluruh aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar aturan harus ditertibkan tanpa pandang bulu, siapa pun pemilik modal dan sebesar apa pun kekuatan ekonominya. Hukum harus berdiri tegak, keadilan harus berlaku untuk semua, dan lingkungan harus dilindungi,” tegasnya.

Menurut Edi, keberanian negara mengambil keputusan yang tidak populer bagi kelompok berkepentingan, tetapi benar bagi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa, merupakan ukuran penting kepemimpinan nasional. Ia berharap Presiden Prabowo terus menjaga keberanian tersebut.

“Jangan biarkan negara kalah oleh oligarki. Jangan biarkan kekayaan alam Indonesia hanya menjadi sumber akumulasi kekayaan segelintir orang. Hutan adalah amanah bagi generasi mendatang, dan kekayaan alam Indonesia adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Negara harus berdaulat atas sumber daya alamnya,” pungkasnya.*****

 

Tags

Terkini