PEKANBARU, LIPO – PT Elnusa Petrofin akhirnya angkat bicara terkait dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan Awak Mobil Tangki (AMT) dalam kegiatan distribusi BBM di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Perusahaan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyalahgunaan muatan maupun penyimpangan prosedur distribusi. Elnusa Petrofin juga menyatakan mendukung penuh proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, mengatakan dugaan penyelewengan tersebut bertentangan dengan standar operasional dan prinsip integritas yang diterapkan perusahaan.
Menurutnya, perusahaan justru menjadi pihak yang dirugikan apabila terjadi penyalahgunaan muatan BBM dalam proses penyaluran.
"Perusahaan juga merupakan pihak yang dirugikan apabila terjadi penyalahgunaan muatan dalam proses penyaluran," kata Putiarsa, Sabtu (21/11/2026).
Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terindikasi terjadi pada Kamis (19/11/2026). Saat itu, mobil tangki yang bertugas mengirimkan BBM dari Fuel Terminal (FT) Indragiri Hilir Tembilahan menuju SPBU tujuan diduga melakukan aktivitas di luar prosedur operasional.
Berdasarkan informasi awal yang diterima perusahaan, personel yang bertugas telah diamankan aparat kepolisian di wilayah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
Hingga kini, mobil tangki beserta AMT yang terlibat masih dalam penanganan kepolisian. Sementara jumlah serta kondisi BBM yang diduga diselewengkan masih dalam proses verifikasi.
"Saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian. Sementara jumlah dan kondisi produk yang diduga diselewengkan masih dalam proses verifikasi lebih lanjut," ujarnya.
Putiarsa menegaskan, Elnusa Petrofin mendukung proses penegakan hukum dan telah berkoordinasi dengan kepolisian serta pihak terkait. Perusahaan juga menyerahkan sejumlah data dan informasi pendukung untuk membantu proses penyelidikan.
Selain mendukung proses hukum, perusahaan memastikan akan melakukan pemeriksaan internal. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada personel yang terbukti terlibat sesuai ketentuan perusahaan.
Untuk mencegah kejadian serupa, Elnusa Petrofin mengaku memperketat pengawasan distribusi BBM melalui pemantauan GPS, pemeriksaan rekaman CCTV, verifikasi dokumen operasional hingga evaluasi kepatuhan personel dan mitra transportir.
"Elnusa Petrofin berkomitmen menjaga integritas, keamanan, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan distribusi BBM. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan fraud maupun penyalahgunaan muatan," tegas Putiarsa.
Kasus ini menjadi perhatian karena distribusi BBM melibatkan rantai pengawasan yang harus dipastikan berjalan sesuai prosedur, mulai dari terminal pengisian hingga BBM diterima di SPBU tujuan.
Sebelumnya diberitakan, praktik dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali terbongkar di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Kali ini, polisi menggerebek sebuah bengkel di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, yang diduga menjadi lokasi pemindahan BBM dari mobil tangki ke dalam jerigen untuk diperjualbelikan kembali.
Dalam pengungkapan yang dilakukan Kamis (19/11/2026) sekitar pukul 18.00 WIB itu, Satreskrim Polres Inhu mengamankan lima orang yang berada di lokasi. Polisi juga menyita sekitar 800 liter Bio Solar dan 200 liter Pertalite sebagai barang bukti.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pemindahan BBM bersubsidi dari mobil tangki pengangkut resmi ke dalam jerigen. BBM tersebut diduga kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Kapolres Inhu AKBP John Letedara melalui Kasi Humas IPDA Ade Asnal mengatakan informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Tim Opsnal Satreskrim.
Kasat Reskrim Polres Inhu AKP Yohn Mabel kemudian memerintahkan anggotanya melakukan pengecekan di lokasi yang dicurigai.
Saat melakukan pemantauan di sepanjang Jalan Lintas Timur Riau-Jambi, petugas melihat sebuah mobil tangki berwarna merah putih milik PT Elnusa Petrofin memasuki sebuah bengkel. Tak berselang lama, mobil tangki tersebut kemudian ditutupi menggunakan satu unit mobil Colt Diesel berwarna merah.
"Gerak-gerik mencurigakan itu membuat petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya, polisi mendapati dugaan aktivitas pemindahan Bio Solar dari mobil tangki ke sejumlah jerigen," kata Ade, Sabtu (21/11/2026).
Petugas langsung bergerak mengamankan lima orang di lokasi sekaligus menyita kendaraan dan berbagai barang yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Dari lokasi penggerebekan, polisi menemukan 15 jerigen berisi Bio Solar yang diduga berasal dari pelangsiran SPBU, sembilan jerigen Bio Solar dari mobil tangki, serta enam jerigen berisi Pertalite.
Selain BBM, penyidik turut menyita uang tunai Rp2.520.000 yang diduga merupakan hasil penjualan BBM, satu buah obeng yang diduga digunakan untuk membuka segel mobil tangki, dua lembar surat pengantar pengiriman Bio Solar dari Pertamina Fuel Terminal Indragiri Hilir, serta empat unit telepon genggam.
Dua kendaraan yang ikut diamankan masing-masing satu unit mobil Colt Diesel merah bernomor polisi BM 8061 AH dan mobil tangki milik PT Elnusa Petrofin bernomor polisi B 9096 SFV.
Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga para pelaku menjalankan aksinya dengan memindahkan Bio Solar dari mobil tangki pengangkut resmi ke dalam jerigen.
Caranya, dengan membuka segel pada bagian kotak interbox mobil tangki menggunakan alat tertentu. BBM yang telah dipindahkan kemudian diduga dikumpulkan untuk dijual kembali kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.
Namun, penyidik masih mendalami asal-usul seluruh BBM yang ditemukan, keabsahan dokumen pengangkutan dan niaga, serta peran masing-masing dari lima orang yang diamankan.
Polisi juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Para pihak yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Saat ini, Satreskrim Polres Inhu masih melanjutkan proses penyidikan dengan melengkapi administrasi perkara, memeriksa saksi-saksi, meminta keterangan ahli, serta mendalami keterlibatan setiap pihak.
Polres Inhu menegaskan komitmennya untuk memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi agar distribusinya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Masyarakat juga diimbau melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi maupun penjualan BBM bersubsidi di wilayah Indragiri Hulu.(*"*)