Latest Posts

Polres Siak Bongkar Sarang Narkoba di Sungai Apit, 3 Pelaku Ditangkap dengan Senpi Rakitan

Sat, 27 Jun 2026 13:54:34 +0700

PEKANBARU, LIPO – Aparat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Siak berhasil membongkar jaringan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Kecamatan Sungai Apit.

Dalam penggerebekan tersebut, tiga orang yang diduga sebagai bandar dan kurir berhasil diamankan, lengkap dengan barang bukti sabu seberat 11,27 gram serta satu pucuk senjata api rakitan.

Pengungkapan kasus ini terjadi pada Kamis malam, 25 Juni 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, di sebuah rumah di Jalan Benua, Dusun 001, Kampung Mengkapan. Lokasi tersebut sebelumnya telah lama dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kasat Narkoba AKP Benny Apriyandi Siregar menjelaskan, penggerebekan bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas mencurigakan di kawasan Kampung Merempan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan intensif hingga mengarah pada satu rumah yang diduga menjadi markas peredaran narkotika.

"Tanpa membuang waktu, petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan tiga orang di lokasi tanpa perlawanan," kata Benny, Sabtu (27/6/2026).

Ketiga tersangka masing-masing berinisial HM alias S (43), seorang sopir yang diduga sebagai bandar JJ alias M (36), ibu rumah tangga asal Aceh Timur yang juga berperan sebagai bandar; serta RP alias R (19), pemuda setempat yang berperan sebagai kurir. Hasil tes urine menunjukkan ketiganya positif mengonsumsi amphetamine dan metamfetamina.

"Dalam penggeledahan yang disaksikan perangkat desa setempat, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang disembunyikan di beberapa lokasi berbeda di dalam rumah, mulai dari kantong celana tersangka hingga di dalam dompet dan tumpukan kain," jelasnya.

"Tak hanya itu, petugas juga menemukan satu unit senjata api rakitan laras pendek berwarna silver beserta dua butir peluru tajam yang disembunyikan di bawah lipatan kain, menambah daftar pelanggaran serius dalam kasus ini," sambungnya.

Dari hasil interogasi awal, tersangka HM mengaku bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang pria berinisial D yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan masih dalam pengejaran aparat.

Selain sabu, polisi turut menyita berbagai barang bukti lain, di antaranya timbangan digital, plastik pembungkus, tiga unit ponsel, uang tunai Rp1,5 juta, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.

Kini, ketiga tersangka telah diamankan di Mapolres Siak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, para pelaku juga dikenakan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kepemilikan senjata api ilegal dan permufakatan jahat.

Polisi menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan yang lebih luas serta memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Siak.(***)

BMKG Catat 17 Titik Panas Sabtu 27 Juni 2026, Riau Terbanyak Ketiga di Sumatera

Sat, 27 Jun 2026 12:29:05 +0700

PEKANBARU, LIPO - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi 17 titik panas hotspot di Provinsi Riau, Sabtu 27 Juni 2026.

Jumlah itu menjadikan Riau daerah dengan hotspot terbanyak ketiga di Sumatera. Posisi teratas ditempati Sumatera Selatan 51 titik dan Bangka Belitung 38 titik.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sanya Gautami menyebut, 17 hotspot tersebar di enam kabupaten.

"Rokan Hilir 6 titik, Indragiri Hulu 5 titik, Siak 3 titik. Masing-masing 1 titik di Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hulu," ujar Sanya, Sabtu pagi.

Meski begitu, BMKG memastikan belum ada hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau kategori signifikan di Riau.

Secara keseluruhan, Sumatera terpantau 160 titik panas. Rinciannya: Aceh 5, Bengkulu 6, Jambi 16, Lampung 8, Sumbar 9, Sumsel 51, Sumut 9, Kepri 1, dan Babel 38 titik.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla agar tidak membakar lahan.

"Kami minta tingkatkan kewaspadaan. Sejumlah wilayah di Riau sudah mulai memasuki musim kemarau," pungkas Sanya.*****

Polantas Riau Tebar Kepedulian hingga Pelosok, Ribuan Bansos Disalurkan Jelang Hari Bhayangkara ke-80

Sat, 27 Jun 2026 12:26:35 +0700

PEKANBARU, LIPO – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Polda Riau melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) memperluas aksi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

Total sebanyak 5.357 paket bantuan sosial telah diberikan kepada masyarakat hingga Sabtu (27/6/2026). Selain itu, berbagai program sosial lain turut digelar, di antaranya distribusi air bersih di 40 titik, 21 kegiatan bakti religi, 11 program bedah rumah dengan satu rumah telah rampung serta lima kegiatan Gerakan Indonesia Asri yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Kegiatan ini tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Personel Satlantas turun langsung ke lapangan, menyisir desa dan perkampungan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Sasaran bantuan pun beragam, mulai dari pedagang kecil, tukang becak, petugas kebersihan, juru parkir, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.

Program penyediaan air bersih juga menjadi fokus utama, terutama bagi daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan ini diharapkan mampu memberi solusi sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menyebut bahwa momentum Hari Bhayangkara menjadi pengingat bagi Polri untuk terus hadir memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui kegiatan sosial ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, yang juga menjadi koordinator kegiatan, menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara merata agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

“Penyaluran kami lakukan hingga ke pelosok, termasuk kepada kelompok masyarakat yang sehari-hari bekerja di sektor informal. Kami juga memprioritaskan daerah yang membutuhkan air bersih. Semoga apa yang kami lakukan bisa membantu dan memberi dampak positif,” katanya.

Salah seorang warga penerima bantuan, Sholeh dari Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterima.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Kami merasa diperhatikan, dan kehadiran Polri benar-benar kami rasakan,” ucapnya.

Rangkaian kegiatan sosial ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan seremonial, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial serta kedekatan antara Polri dan masyarakat di seluruh penjuru Riau.(***)

Panggung Pawai MTQ ke-44 Kuansing Hampir Roboh, Lantai Triplek Ambles Saat Dinaiki Tamu

Sat, 27 Jun 2026 12:31:12 +0700

KUANSING, LIPO - Panggung kehormatan Pawai Pembukaan MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau, di Kabupaten Kuantan Singingi nyaris ambruk, pada Sabtu (27/06/26) pagi. Kondisi itu terjadi karena kurangnya persiapan panitia.

Insiden terlihat sebelum acara dimulai. Panggung untuk Bupati dan tamu undangan dari berbagai daerah se-Riau beberapa kali amblas.

Lantai panggung terbuat dari papan berlapis triplek. Penyangga bagian bawah patah, sehingga lantai bergelombang saat dinaiki tamu.

Tamu dari Polda Riau bahkan terpaksa berdiri dan berpindah tempat karena khawatir panggung roboh.

Merespon kondisi tersebut,Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Ak., M.M., langsung menyampaikan permintaan maaf dalam sambutannya.

"Mohon maaf jika pelayanan dan kondisi lokasi sedikit tidak nyaman. Panggungnya bergelombang seperti naik perahu," ujar Suhardiman di hadapan para undangan.

"Anggap saja seperti naik perahu ya Pak Kapolda. Nanti kita akan panggil pihak EO-nya," sambungnya.

Di akhir sambutan, Bupati juga mengumumkan rencana event jodoh massal.

"Pada 14 Agustus 2026 akan digelar pertemuan jodoh dengan semua peserta memakai baju pink. Ditargetkan diikuti 1000 lebih peserta," ucapnya.*****

Puluhan Ribu Warga Cek Kesehatan Gratis di Pekanbaru, Dedy: Deteksi Dini Tekan Biaya Obat

Sat, 27 Jun 2026 11:19:23 +0700

PEKANBARU, LIPO – Pemko Pekanbaru menggenjot capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan memperkuat sosialisasi dan koordinasi lintas sektor.

Hingga 21 Juni 2026, sebanyak 90.989 warga telah memanfaatkan layanan CKG di seluruh puskesmas Kota Pekanbaru.

Sekretaris Dinas Kesehatan Diskes Pekanbaru Dedy Sambudi menyebut, pihaknya terus mempercepat pelaksanaan CKG lewat penguatan koordinasi.

"Senin depan kami rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Tujuannya memperluas CKG ke lingkungan OPD Pemprov Riau dan sejumlah perguruan tinggi," kata Dedy, Sabtu 27 Juni 2026.

Selain perluas cakupan, Diskes juga meminta kepala puskesmas meningkatkan capaian CKG di wilayah masing-masing.

Strateginya dengan meniru langkah puskesmas yang sudah berhasil capai target. Menurut Dedy, sinergi antar puskesmas jadi kunci untuk dongkrak cakupan.

"Kami harap semakin banyak masyarakat dapat manfaat pemeriksaan gratis," ujarnya.

Dedy menegaskan, CKG adalah program nasional untuk deteksi penyakit sejak dini.

"Kalau penyakit ketahuan awal, penanganan bisa cepat. Komplikasi bisa dicegah, biaya pengobatan juga ditekan," pungkasnya.*****

Harga Emas Antam Sabtu 27 Juni 2026 Naik Rp5.000 Jadi Rp2.660.000/Gram

Sat, 27 Jun 2026 11:04:14 +0700

PEKANBARU, LIPO – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk Antam naik tipis pada perdagangan Sabtu 27 Juni 2026.

Mengacu data Logam Mulia, harga emas Antam berada di level Rp2.660.000 per gram. Naik Rp5.000 dari harga tiga hari sebelumnya.

Harga Rp2.655.000 per gram bertahan sejak Rabu 24 Juni hingga Jumat 26 Juni 2026.

Fluktuasi Sepanjang Pekan

Sepanjang pekan ini emas Antam bergerak fluktuatif.

Di awal pekan, Senin 22 Juni, harga ada di Rp2.668.000 per gram, sama seperti akhir pekan lalu.

Selasa 23 Juni sempat naik ke Rp2.673.000 per gram, lalu turun Rp18.000 keesokan harinya.

Harga Buyback Melonjak

Berbeda dengan harga jual, harga buyback hari ini naik signifikan Rp38.000 menjadi Rp2.378.000 per gram.

Untuk diketahui, harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Logam Mulia.*****

Berikut Daftar Harga Emas Antam 27 Juni 2026:

Ukuran Harga

0,5 gram Rp1.380.000

1 gram Rp2.660.000

2 gram Rp5.260.000

3 gram Rp7.865.000

5 gram Rp13.075.000

10 gram Rp26.095.000

25 gram Rp65.112.000

50 gram Rp130.145.000

100 gram Rp260.212.000

250 gram Rp650.265.000

500 gram Rp1.300.320.000

1.000 gram / 1 kg Rp2.600.600.000

BMKG Prediksi Cuaca di Riau Hari Ini Panas Terik

Sat, 27 Jun 2026 09:54:10 +0700

PEKANBARU , LIPO Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada Sabtu (27/6/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Forecaster On Duty BMKG, Sanya G, menyampaikan pada pagi hari kondisi cuaca di Riau umumnya berkisar antara udara kabur hingga berawan.

“Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir,” ujarnya.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah. Sementara pada malam hari kondisi cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan.

"Untuk dini hari, cuaca diprakirakan berkisar antara udara kabur hingga berawan. Tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Riau," ujar Sanya.

BMKG mencatat suhu udara di Riau berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 50 hingga 96 persen. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.

Sementara itu, prakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau masuk kategori rendah.(***)

Pansus OPD Selesai, Rekomendasi Pajak Sawit Per Batang Batal Diterapkan

Sat, 27 Jun 2026 09:49:13 +0700

PEKANBARU, LIPO - Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau telah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ratusan halaman rekomendasi telah dituangkan, termasuk mengenai isu pajak sawit per batang yang sempat menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Ketua Pansus OPD, Abdullah, menjelaskan bahwa fokus utama rekomendasi mereka adalah pajak air permukaan untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Pansus merekomendasikan agar Pemprov Riau segera menindaklanjuti dengan membuat kajian perhitungan potensi dan penetapan pajak, meniru langkah yang telah dilakukan Provinsi Sumatera Barat.

"Kita merekomendasikan untuk segera ditindaklanjuti, dibuat kajian perhitungan potensi dan penetapan pajak sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sumatera Barat. Dengan 219 hektar HGU-nya, potensinya Rp514 miliar dan mereka sudah mengeluarkan surat ketetapan pajak di seluruh HGU itu karena sudah menghitung di lapangan," ujar Abdullah belum lama ini.

"Nah itu yang kita ingin Pemprov juga memulai langkah itu, menghitung semua potensi pajak air permukaan perkebunan yang ada di seluruh HGU, di 1,5 juta hektare," tambahnya.

Terkait penerapan pajak per batang, Abdullah menegaskan bahwa rekomendasi Pansus tidak menerapkan sistem per batang. Menurutnya, sistem perbatang hanya mengkonversi perhitungan dari pemakaian air yang digunakan per hektar kebun dengan menggunakan rumus yang tersedia.

"Jadi bukan per batang sesungguhnya. Artinya cukup meniru apa yang sudah dibuat Sumatera Barat. Karena mereka sudah pada tahapan persetujuan oleh perusahaan-perusahaan. Tidak bisa perbatang karena objeknya adalah pajak air permukaan, air kanal, air sungai yang digunakan," jelasnya.

Abdullah menambahkan, volume air yang dihitung dalam satu bulan baru dikenakan tarifnya. "Bukan volume ini, bukan," tegasnya.

Mengenai target ke depan, Abdullah optimistis jika semua rekomendasi Pansus dijalankan dengan pengawasan yang ketat dan penegakan perda yang maksimal.

"Kita yakin kalau semua rekomendasi ini termasuk pengawasan yang ketat dan penegakan perda oleh Satgas maupun Satpol PP yang kita miliki sebagai instansi penegakan perda. Salah satunya itu adalah kita punya perda pajak daerah dan retribusi daerah," ungkapnya.

"Kalau ini ditegakkan dengan pengawasan yang tepat, dengan data-data yang baik, saya yakin, jangankan Rp11 triliun, saya sepakat bahkan dengan apa yang disampaikan oleh KPK. Potensi Riau itu mestinya APBD-nya provinsi itu di Rp17 triliun. Kita optimis," tutup politisi PKS ini.*****

Waspada, 17 Hotspot Mulai Muncul di Riau, BMKG Sebut Terbanyak di Dua Daerah Ini

Sat, 27 Jun 2026 09:44:46 +0700

PEKANBARU, LPO– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebanyak 17 titik panas (hotspot) di Provinsi Riau pada Sabtu (27/6/2026).

Sebaran hotspot tersebut menjadi sinyal agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama karena sebagian wilayah Riau mulai memasuki musim kemarau.

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sanya Gautami, mengatakan titik panas yang terpantau tersebar di enam kabupaten di Riau.

"Hasil pemantauan pagi ini menunjukkan terdapat 17 titik panas di Provinsi Riau. Sebarannya berada di Kabupaten Rokan Hilir enam titik, Indragiri Hulu lima titik, Siak tiga titik, serta masing-masing satu titik di Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hulu," ujar Sanya, Sabtu (27/6/2026).

Secara keseluruhan, BMKG mencatat terdapat 160 titik panas di Pulau Sumatera. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 51 titik, disusul Bangka Belitung 38 titik. Dengan 17 hotspot, Riau berada di peringkat ketiga terbanyak di wilayah Sumatera.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatat jumlah hotspot yang bervariasi, di antaranya Jambi 16 titik, Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing sembilan titik, Lampung delapan titik, Bengkulu enam titik, Aceh lima titik, serta Kepulauan Riau satu titik.

Meski demikian, Sanya menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat titik panas di Riau yang masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).

"Berdasarkan peta hotspot terbaru, belum ada titik panas di Riau yang tergolong signifikan atau memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Meski begitu, masyarakat tetap perlu waspada dan tidak melakukan pembakaran lahan," tegasnya.

BMKG juga mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di kawasan rawan karhutla, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan dinilai sangat penting untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran seiring mulai berlangsungnya musim kemarau di sejumlah wilayah Provinsi Riau.(***)

Porwanas XV Makin Siap, SIWO PWI Lampung Terapkan Verifikasi Atlet Berbasis Barcode

Sat, 27 Jun 2026 09:33:13 +0700

Bandar Lampung, LIPO – Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV terus dimatangkan.

SIWO PWI Lampung bersama Komite Porwanas memastikan proses verifikasi atlet akan dilakukan lebih ketat melalui sistem pendaftaran berbasis digital guna menjamin keabsahan seluruh peserta.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan, mulai dari kesiapan pertandingan, penetapan nomor lomba, hingga mekanisme pendaftaran atlet.

Ketua Komite Porwanas, Erwin Muhammad, menjelaskan bahwa seluruh kartu identitas atlet dan kontingen nantinya akan dilengkapi barcode.

Langkah ini diterapkan sebagai upaya mencegah pemalsuan dokumen sekaligus memastikan setiap atlet yang berlaga benar-benar memenuhi persyaratan.

"Seluruh identitas atlet akan menggunakan barcode sehingga proses verifikasi menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Menurut Erwin, proses pendaftaran atlet dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Selanjutnya, panitia akan melakukan tahapan verifikasi hingga Desember 2026, dengan target daftar atlet yang dinyatakan lolos sudah ditetapkan pada Januari 2027.

Sementara itu, Ketua Harian Porwanas, Supriyadi Alfian, meminta seluruh penanggung jawab cabang olahraga segera menyusun buku panduan pertandingan.

Dokumen tersebut akan menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan seluruh pertandingan selama Porwanas XV berlangsung.
Dengan persiapan yang terus dimatangkan, panitia berharap Porwanas XV dapat terselenggara secara profesional, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas, sekaligus menjadi ajang kompetisi yang kredibel bagi insan pers dari seluruh Indonesia.(***)

Masyarakat Kandis Kini Lebih Mudah Akses Dana Tunai Lewat Gadai Emas BRK Syariah

Sat, 27 Jun 2026 08:28:28 +0700

SIAK, LIPO – PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus memperluas akses layanan keuangan syariah dengan meresmikan Layanan Rahn (Gadai Emas) di Kantor Cabang Pembantu BRK Syariah Kandis, Kabupaten Siak, Jumat (26/6/2026).

Kehadiran layanan ini menjadi bagian dari komitmen BRK Syariah dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mudah, aman, cepat, dan sesuai prinsip syariah bagi masyarakat.

Peresmian layanan dihadiri oleh perwakilan Camat Kandis mewakili Camat Eko Ifantri, Branch Manager BRK Syariah Cabang Siak Marwan Setiadi, SE., MM, Lurah Belutu T. Azmin Fadlah, perwakilan Kapolsek Kandis, Kepala Puskesmas Kecamatan Kandis, Kepala KUA Kandis, Kepala UPT Disdukcapil Kecamatan Kandis Dedi Juraimi, Kepala UPTD Pendidikan Kandis Roesli, perwakilan Pondok Pesantren Jabal Nur, serta Ketua MUI Kecamatan Kandis Ustaz Mad Ali Husni.

Branch Manager BRK Syariah Cabang Siak, Marwan Setiadi, mengatakan bahwa pembukaan layanan Rahn Emas di Kandis merupakan langkah strategis BRK Syariah dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan berbasis syariah sekaligus memperkuat bisnis emas sebagai salah satu motor pertumbuhan perusahaan.

“Layanan Rahn Emas memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas yang dimiliki tanpa harus menjual aset tersebut. Prosesnya cepat, aman, transparan, serta biaya pemeliharaannya kompetitif. Kami berharap layanan ini dapat menjadi solusi pembiayaan yang praktis bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Kandis,” ujar Marwan didampingi Pincapem Kandis, Radi Makna.

Dengan diresmikannya layanan tersebut, kini Rahn Emas BRK Syariah di Kabupaten Siak telah tersedia di empat jaringan kantor, yakni BRK Syariah Siak Sri Indrapura, Perawang, Lubuk Dalam, dan Kandis.

Sementara itu, Lurah Belutu, T. Azmin Fadlah, menyampaikan apresiasi atas komitmen BRK Syariah yang terus menghadirkan layanan keuangan yang dibutuhkan masyarakat.

“Kami menyambut baik hadirnya layanan Rahn atau Gadai Emas BRK Syariah di Kandis. Ini merupakan bentuk kepedulian BRK Syariah dalam menghadirkan solusi keuangan yang mudah dijangkau masyarakat. Kini masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mendapatkan pembiayaan berbasis syariah. Cukup dengan menjaminkan emas yang dimiliki, kebutuhan dana dapat terpenuhi dengan proses yang cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah tanpa harus kehilangan asetnya,” ujar T. Azmin Fadlah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan yang telah disediakan BRK Syariah.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kandis untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan BRK Syariah. Kehadiran BRK Syariah bukan hanya sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam mendukung kebutuhan ekonomi keluarga maupun pelaku usaha,” tambahnya.

Layanan Rahn Emas BRK Syariah memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai dengan menjadikan emas sebagai agunan tanpa harus menjualnya. Selain memberikan proses yang cepat dan mudah, layanan ini juga mengedepankan prinsip syariah sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah.

Melalui pembukaan layanan Rahn di Kandis, BRK Syariah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses pembiayaan syariah secara mudah dan terpercaya. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen BRK Syariah sebagai bank daerah yang terus menghadirkan inovasi layanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di Provinsi Riau.****

Dari Ilegal ke Legal: Pemprov Riau Genjot Izin Tambang Rakyat di Kuansing

Fri, 26 Jun 2026 21:38:10 +0700

PEKANBARU, LIPO – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan.

Komitmen itu dibahas dalam pertemuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian RI di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan fokus pada dua hal utama, yaitu percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat IPR di Wilayah Pertambangan Rakyat WPR Kabupaten Kuantan Singingi, dan pengembangan sektor pertambangan batubara di Kabupaten Indragiri Hulu.

Legalkan Tambang Rakyat, Lindungi Masyarakat

Asisten II Setda Provinsi Riau Helmi D menyatakan, Pemprov Riau mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat mengubah aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini ilegal menjadi usaha berkepastian hukum.

“Melalui penetapan 34 Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi, kami memiliki pondasi yang kuat untuk mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang,” kata Helmi.

Ia menyebut, legalisasi penting untuk melindungi penambang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini Pemprov sudah melakukan sosialisasi ke pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait syarat penerbitan IPR agar administrasi lebih cepat.

“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik sehingga aktivitas pertambangan rakyat benar-benar menjadi kegiatan yang legal, tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan hidup,” ungkapnya.

Penuhi Syarat Administrasi dan Teknis

Kepala Dinas ESDM Riau Ismon Diando menambahkan, pihaknya terus mendampingi calon pemegang IPR memenuhi dokumen yang dibutuhkan. Mulai dari dokumen lingkungan, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR, hingga rencana reklamasi dan pascatambang.

“Saat ini kami terus mendampingi proses pemenuhan persyaratan administrasi maupun teknis, mulai dari dokumen lingkungan, KKPR, hingga dokumen reklamasi dan pascatambang. Seluruh tahapan tersebut harus dipenuhi agar penerbitan IPR dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” jelas Ismon.

Menurutnya, IPR bukan hanya memberi kepastian hukum, tapi juga mempermudah pengawasan. Dengan begitu aktivitas tambang rakyat bisa dibina, diawasi, dan diarahkan sesuai kaidah pertambangan yang baik.

“Melalui penerbitan IPR, aktivitas pertambangan rakyat akan lebih mudah dibina, diawasi, dan diarahkan agar memenuhi kaidah pertambangan yang baik. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan,” tutupnya.

Dengan 34 WPR yang sudah ditetapkan di Kuansing, Pemprov menargetkan proses legalisasi tambang rakyat berjalan lebih cepat tahun ini. Langkah ini diharapkan menjadi solusi menekan tambang ilegal, meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menjaga lingkungan Riau tetap berkelanjutan.*****

Usai Terima LHP Inspektorat, BKD Riau Telaah Sanksi untuk PNS Kasus Mark-up Seragam

Fri, 26 Jun 2026 21:28:36 +0700

PEKANBARU, LIPO - Badan Kepegawaian Daerah BKD Riau telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LHP dari Inspektorat Riau terkait kasus kelebihan bayar pengadaan seragam di 31 SMA Negeri se-Provinsi Riau. BKD kini menelaah laporan tersebut untuk menentukan sanksi bila mana ada PNS yang terbukti terlibat.

Kepala BKD Riau Budi Fakhri mengatakan, pihaknya sedang mengkaji isi LHP sebelum memutuskan jenis sanksi.

“Kami sudah menerima LHP dari Inspektorat terkait pemeriksaan kelebihan bayar seragam tersebut. Saat ini tim sedang menelaah laporan tersebut,” kata Budi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Budi, jika hasil telaah masih kurang, BKD bisa memanggil kembali PNS yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Namun jika data dinilai cukup, BKD langsung masuk tahap penetapan sanksi.

“Kami bisa saja memanggil lagi kalau dirasa masih perlu keterangan lebih lanjut, tapi kalau dirasa cukup maka tinggal penentuan sanksi saja,” sebutnya.

Jenis sanksi yang dijatuhkan bersifat berjenjang, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Sanksi berat yang dimaksud meliputi penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH.

“Sanksinya mulai dari ringan, sedang hingga berat. Seperti sanksi penundaan kenaikan pangkat satu tahun, hingga sanksi PTDH bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berat,” ungkapnya. Sanksi akan disampaikan secara tertulis kepada PNS terkait.

Sebelumnya, audit Inspektorat Provinsi Riau menemukan praktik mark-up pengadaan seragam sekolah di 31 SMA Negeri. Total kelebihan pembayaran seragam mencapai Rp556.265.000.

Atas temuan itu, Inspektorat meminta pihak sekolah mengembalikan dana kelebihan kepada orang tua siswa.

Kasus ini menjadi perhatian Pemprov Riau karena menyangkut dana pendidikan dan integritas aparatur.*****

Kemnaker Umumkan Tiga Besar Calon Direktur Polteknaker Periode 2026–2030

Fri, 26 Jun 2026 19:49:48 +0700

JAKARTA, LIPO – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara resmi mengumumkan tiga besar calon Direktur Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk masa jabatan periode 2026–2030.

Direktur terpilih nantinya akan memimpin pengembangan perguruan tinggi vokasi milik Kemnaker dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan industri serta pasar kerja yang terus berkembang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan proses seleksi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan integritas guna memastikan terpilihnya pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Polteknaker.

"Kami mencari sosok yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga visi kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan. Tiga nama yang terpilih merupakan hasil penyaringa n yang objektif melalui tahapan asesmen yang komprehensif oleh Panitia Seleksi," ujar Cris Kuntadi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (26/6/2026).

Cris menjelaskan, penetapan tiga besar calon Direktur Polteknaker mengacu pada Pengumuman Nomor 1.10/1734/SV.34.02/VI/2026 yang diterbitkan setelah melalui serangkaian Sidang Senat Tertutup.

Adapun tiga kandidat yang dinyatakan lolos (berdasarkan urutan abjad), yaitu:

1. Dr. Ir. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut., M.Si., IPU.

2. Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D.

3. Dr. Hj. Nur Khasanah, S.Pd., M.Kes.

Lebih lanjut, Cris menegaskan bahwa keterbukaan dalam proses seleksi merupakan bagian dari komitmen Kemnaker untuk memperkuat tata kelola yang baik di lingkungan institusi pendidikan vok asi.

"Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kami menyerahkan proses kepada mekanisme yang telah ditetapkan agar terpilih sosok terbaik yang mampu membawa Polteknaker menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan," katanya.

Ia menambahkan, peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut dinyatakan tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

"Saat ini, ketiga nama tersebut telah diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mengikuti tahapan pemilihan akhir berupa fit and proper test sebelum ditetapkan sebagai Direktur Polteknaker definitif," pungkas Cris.*****

Tepis Pemberitaan Miring, Zulhendri Sebut MBG Sangat Dinantikan Anak Sekola

Fri, 26 Jun 2026 19:33:16 +0700

PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Gerindra, Zulhendri, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat dinantikan oleh para siswa di berbagai sekolah. Ia juga menepis pemberitaan miring terkait pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Menurut Zulhendri, manfaat Program MBG sudah dirasakan langsung oleh para pelajar maupun orang tua. Bahkan, saat melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat, dirinya menerima banyak masukan positif mengenai keberlanjutan program tersebut.

"Banyak orang tua yang menyampaikan kepada saya bahwa anak-anak mereka merasakan manfaat dari program ini. Bahkan ada yang menyebut berat badan anaknya meningkat karena mendapatkan asupan makanan yang lebih bergizi dan teratur," ujar Zulhendri, Jumat 26 Juni 2026.

Ia mengatakan, para orang tua berharap pemerintah tetap melanjutkan Program MBG karena dinilai sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan.

"Beberapa orang tua juga berpesan kepada saya agar program ini jangan dihentikan. Mereka melihat sendiri dampak positifnya terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak," katanya.

Dalam penyerapan aspirasi masyarakat, anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) Inhu-Kuansing ini juga sering mendapatkan informasi bahwa para petani kini tidak susah menjual hasil pertaniannya. Sayur dan cabai kerap diborong oleh dapur MBG, bahkan peternak ikan lele sering kewalahan karena permintaan dari program ini tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga menggerakkan sektor pertanian dan peternakan lokal.

Zulhendri menilai, Program MBG merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melihat program tersebut secara objektif berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Program ini sangat dinantikan anak-anak sekolah. Jangan sampai pemberitaan yang tidak berimbang mengaburkan manfaat nyata yang telah dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Ia berharap Program MBG dapat terus dievaluasi dan disempurnakan agar pelaksanaannya semakin baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh para pelajar di seluruh daerah.

"Yang terpenting adalah bagaimana program ini terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa," tutup Zulhendri.*****

Sempat Hilang, Pekerja yang Jatuh ke Sungai di Perawang Ditemukan Tak Bernyawa

Fri, 26 Jun 2026 18:28:31 +0700

PEKANBARU, LIPO – Seorang pekerja dilaporkan terjatuh ke sungai saat melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Terminal Peti Kemas (TPK) Perawang, Kabupaten Siak, Jumat (26/6).

Korban akhirnya ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif.

Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Pekanbaru oleh pihak keluarga korban, Yudi, pada Jumat siang. Menindaklanjuti laporan itu, tim rescue langsung dikerahkan ke lokasi kejadian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru, Budi Cahyadi, mengatakan pihaknya mengirim tujuh personel untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

“Setelah menerima informasi, tim langsung diberangkatkan menuju lokasi untuk melakukan pencarian bersama unsur SAR gabungan,” ujarnya.

Korban diketahui bernama Suhandi (27), warga Perawang. Saat kejadian, ia tengah mengerjakan pekerjaan bekisting di area dermaga. Diduga, korban terpeleset hingga jatuh ke sungai dan tidak sempat menyelamatkan diri.

Rekan kerja korban sempat melakukan pencarian secara mandiri sesaat setelah kejadian. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga akhirnya tim SAR tiba dan mengambil alih operasi pencarian.

Setelah beberapa jam penyisiran, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.15 WIB. Jasad korban ditemukan pada jarak kurang lebih 53 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia.

Selanjutnya, korban dievakuasi ke Klinik Kesehatan Pelindo sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Budi Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi tersebut. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh tim di lapangan. Kami juga turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga korban,” ucapnya.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing.

Pihak Basarnas turut mengimbau masyarakat, khususnya para pekerja di wilayah perairan dan pelabuhan, agar selalu mengutamakan keselamatan kerja serta menggunakan alat pelindung diri sesuai standar guna mencegah kecelakaan serupa.(***)

Program Ketahanan Pangan BUMKam Bangkit Karya Berbuah Hasil, Usaha Ayam Petelur Tingkatkan PAK Kerinci Kanan

Fri, 26 Jun 2026 18:23:59 +0700

SIAK, LIPO - Program ketahanan pangan yang dikelola BUMKam Bangkit Karya Kampung Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Melalui pengembangan usaha ayam petelur yang didanai dari Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2025, usaha tersebut kini telah memasuki masa produksi dan mencapai sekitar 80 persen kapasitas produksi setelah berjalan selama tiga bulan.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan dana ketahanan pangan yang dilakukan secara terencana, profesional, dan berorientasi pada usaha produktif mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kampung.

Direktur BUMKam Bangkit Karya, Herawati mengaku perkembangan usaha ayam petelur berjalan sesuai target.

Dikatakannya, produksi telur terus mengalami peningkatan dan hasil panen telah mulai dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kampung Kerinci Kanan maupun wilayah sekitarnya.

"Alhamdulillah, dalam tiga bulan terakhir produktivitas ayam petelur terus meningkat hingga mencapai sekitar 80 persen. Kami optimistis produksi akan semakin stabil sehingga mampu memberikan keuntungan bagi BUMKam dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK) Kerinci Kanan," kata Herawati, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, selain memberikan nilai ekonomi bagi BUMKam, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjadi contoh pengelolaan badan usaha milik kampung yang produktif dan berkelanjutan.

Ke depan, BUMKam Bangkit Karya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas manajemen usaha, menjaga kesehatan ternak, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kapasitas produksi agar unit usaha ayam petelur ini berkembang menjadi bisnis yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Manfaat program ini juga mulai dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat kampung. Salah seorang pemilik usaha barang harian di Kampung Kerinci Kanan, Indra Irawan, berharap produksi telur dari BUMKam terus meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan warung dan kedai di wilayah tersebut.

"Program ketahanan pangan ini sangat bagus karena dapat menjadi peluang usaha bagi kedai-kedai yang ada di kampung. Kami berharap ke depannya produksi telur BUMKam dapat terus memasok kebutuhan warung-warung di Kampung Kerinci Kanan sehingga masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah," katanya.

Dengan prospek yang menjanjikan, usaha ayam petelur BUMKam Bangkit Karya diharapkan menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi Kampung Kerinci Kanan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK), kesejahteraan masyarakat, dan keberhasilan program ketahanan pangan di Kabupaten Siak.

Pemerintah Kampung Kerinci Kanan turut memberikan apresiasi atas perkembangan usaha tersebut. Keberhasilan program ini dinilai menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah kampung dan BUMKam mampu mengoptimalkan pemanfaatan dana ketahanan pangan menjadi usaha produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.(***)

Event UMKM Dongkrak Ekonomi, Pertumbuhan Pekanbaru Tembus Hampir 8 Persen

Fri, 26 Jun 2026 17:06:36 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemko Pekanbaru menggerakkan ekonomi daerah lewat event yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM, dan mengangkat budaya lokal.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut, setiap kegiatan Pemko tidak cuma hiburan. Tapi juga dorong perputaran ekonomi masyarakat.

"Event-event Pemko dapat dukungan karena menggerakkan ekonomi," kata Agung, Jumat 26 Juni 2026.

Salah satu event yang berhasil adalah Festival Kue Ketan Talam Durian dalam rangka HUT ke-242 Kota Pekanbaru.

Festival itu memecahkan rekor MURI untuk sajian Kue Ketan Talam Durian terpanjang di dunia. Sekaligus jadi ajang promosi UMKM lokal.

Dalam pesta rakyat itu, Pemko menggandeng UMKM jualan langsung. Dampaknya, aktivitas ekonomi warga naik signifikan.

Agung bilang, festival juga mengangkat popularitas Kue Ketan Talam Durian sebagai kuliner khas Pekanbaru.

"Festival kemarin sudah viral. Bukan cuma di Pekanbaru, tapi Sumatra, Indonesia, bahkan mungkin sampai negeri seberang," ujarnya.

Menurutnya, promosi lewat event bikin pertumbuhan ekonomi Pekanbaru naik hampir 8 persen.*****

PAD Tembus Rp1,2 Triliun, Mendagri Tito Jadikan Pemko Pekanbaru Contoh Nasional

Fri, 26 Jun 2026 16:59:12 +0700

PEKANBARU, LIPO – Pemko Pekanbaru diapresiasi Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Kota Pekanbaru disebut jadi percontohan nasional karena sukses naikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bebani rakyat.

Tahun 2025, PAD Pekanbaru naik Rp400 miliar atau 50%. Dari semula Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

"Capaian ini diraih lewat kebijakan yang berpihak ke masyarakat dan tidak memberatkan wajib pajak," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Jumat 26 Juni 2026.

Agung menyebut strategi utama Pemko adalah meringankan beban pajak. Justru ini dorong kepatuhan masyarakat bayar pajak.

Salah satunya pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Kebijakan itu terbukti menaikkan realisasi PBB karena makin banyak warga bayar.

Pemko juga menurunkan tarif parkir tahun lalu. Hasilnya, pendapatan sektor perparkiran ikut naik.

Untuk pajak kendaraan bermotor, Pemko memberdayakan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK.

"Kader PKK turun door to door ke masyarakat. Tugasnya sosialisasi dan menagih pajak, termasuk penyampaian SPT PBB," jelas Agung.

Menurutnya, kunci sukses PAD adalah pelayanan, sosialisasi, dan kemudahan bagi masyarakat.

"Jadi tidak perlu kebijakan yang memberatkan wajib pajak," tutupnya.*****

DPO Kasus Kehutanan di Bengkalis, Novrianto Alias Bombeng Akhirnya Menyerahkan Diri

Fri, 26 Jun 2026 16:30:07 +0700

PEKANBARU, LIPO- Pelarian Novrianto alias Bombeng, terpidana kasus tindak pidana kehutanan, akhirnya berakhir. Setelah sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), ia memilih menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis pada Jumat (26/6/2026).

Kedatangannya ke kantor kejaksaan didampingi sang istri. Setibanya di lokasi, Novrianto langsung menjalani proses administrasi sebelum dieksekusi oleh jaksa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bengkalis untuk menjalani hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Zikrullah, menyampaikan bahwa penyerahan diri tersebut sekaligus menutup upaya pencarian yang sebelumnya dilakukan oleh tim Kejari Bengkalis.

“Yang bersangkutan telah datang menyerahkan diri dan langsung kami lakukan eksekusi ke Lapas Bengkalis sesuai putusan pengadilan yang telah inkrah,” jelasnya.

Dalam perkara ini, Novrianto terbukti melakukan tindak pidana di bidang kehutanan, yakni menguasai dan memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal.

Kasus tersebut telah melalui seluruh tahapan peradilan hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 5030 K/Pid.Sus-LH/2025 tertanggal 9 Juli 2025 menolak permohonan kasasi dari kedua belah pihak, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Riau tetap berlaku.

Berdasarkan putusan tersebut, Novrianto dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Sebelum menyerahkan diri, Novrianto sempat dinyatakan buron setelah tidak memenuhi panggilan eksekusi. Kejari Bengkalis kemudian menerbitkan status DPO pada 16 Juni 2026.

Tim Intelijen bersama Tim Pidana Umum sempat melakukan penelusuran ke sejumlah lokasi, termasuk kediamannya di Pekanbaru. Namun saat itu, yang bersangkutan tidak ditemukan.

Setelah beberapa waktu dalam pencarian, Novrianto akhirnya mengambil langkah kooperatif dengan mendatangi langsung kantor kejaksaan.

Kejari Bengkalis menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan. Penegakan hukum akan terus dilakukan, termasuk terhadap terpidana yang mencoba menghindari eksekusi.(***)

Agar Bisa Bersaing dengan Lembaga Keuangan Lain, Komisi III Dorong PT PIR Kembangkan Digitalisasi

Fri, 26 Jun 2026 16:09:39 +0700

PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Provinsi Riau mendorong PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) untuk bertransformasi dan bersaing dengan lembaga keuangan pembiayaan lainnya yang sudah maju di Provinsi Riau.

Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPRD Riau bersama direksi PT PER, Jumat 25 Juni 2026 kemarin. Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengungkapkan bahwa PT PER dinilai masih perlu melakukan terobosan agar bisa berkembang lebih pesat.

"Kita dorong, tapi sampai saat ini belum ada terobosan bentuk. Kita tengok nanti cepat terjangnya ke depan di PT PIR itu," ujar Edi Basri usai rapat.

Menurutnya, pihak pengelola PT PER menyampaikan ada tiga kunci utama agar perusahaan pelat merah ini bisa menyaingi lembaga keuangan lainnya. Pertama, sistem analisa yang bagus. Kedua, pemasaran yang profesional. Ketiga, didukung alat-alat digitalisasi.

"Katanya kalau itu ada, berarti PT PER kita bisa menyaingi lembaga-lembaga keuangan pembiayaan lainnya yang sangat maju di Provinsi Riau ini," jelasnya.

Politisi Gerindra ini menilai, lembaga pembiayaan seperti PT PER seharusnya bisa menjangkau hingga ke desa-desa dan berkembang seperti lembaga keuangan lain yang sudah memiliki gedung sendiri dan layanan elektronik.*****

Mutasi Besar di Polda Riau, Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres Berganti

Fri, 26 Jun 2026 14:14:06 +0700

PEKANBARU, LIPO – Jajaran Kepolisian Daerah Riau kembali mengalami perombakan. Kapolri melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri.

Perubahan ini tidak hanya menyentuh posisi pejabat utama di Polda Riau, tetapi juga sejumlah Kapolres di wilayah hukum setempat. Pergeseran dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja sekaligus penyegaran di tubuh institusi.

Salah satu posisi yang mengalami pergantian adalah Kepala Bidang Humas Polda Riau. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad kini mendapat penugasan baru sebagai tenaga pendidik di lingkungan Lemdiklat Polri. Jabatan tersebut kemudian dipercayakan kepada Kombes Pol Akmadi, yang sebelumnya bertugas di Polda Sumatera Barat.

Di lini intelijen, Kombes Pol Wimboko mendapat promosi jabatan sebagai Kapusdikintel Lemdiklat Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Kombes Pol Dwi Mulyanto, yang sebelumnya menjabat posisi serupa di Polda Sumbar.

Sejumlah perwira lain juga turut bergeser. AKBP Budi Setiyono kini dipercaya menjabat Dirsamapta Polda Kepulauan Riau setelah sebelumnya menjabat Wadirlantas Polda Riau. Sementara AKBP Dermawan Marpaung dipindahtugaskan ke Divhumas Polri.

Di internal Polda Riau, AKBP Ronald Sumaja yang sebelumnya Wakapolresta Pekanbaru kini menempati posisi sebagai auditor di Itwasda Polda Riau.

Pergantian juga terjadi di tingkat Polres. AKBP Isa Imam Syahroni dimutasi ke Polda Kepri, dan posisinya sebagai Kapolres Rokan Hilir digantikan oleh AKBP Aldi Alfa Faroqi. Sementara itu, jabatan Kapolres Kepulauan Meranti kini diisi oleh AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Di wilayah Indragiri Hilir, AKBP Farouk Oktora mendapat tugas baru sebagai Wakapolresta Tanjungpinang, dan kursi Kapolres Inhil kini ditempati AKBP Donny Eko Listianto.

Untuk Polres Dumai, tongkat komando kini beralih kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan, menggantikan AKBP Angga Febrian Herlambang yang dipromosikan ke Polda Riau.

Selain itu, AKBP M. Agus Hidayat ditunjuk sebagai Wadirsamapta Polda Riau. Mutasi juga mencakup sejumlah posisi lain, seperti AKBP Vera Taurensa dan AKBP Yesi Chandra Ayu yang kini menempati jabatan baru di lingkungan Polda Riau.

Dalam daftar mutasi yang sama, AKBP Ari Prayitno dipercaya menjadi Kapolres Mamuju Tengah. Sementara itu, AKBP Nipwin B. Hutabarat dan AKBP Edi Munawar kini mengemban tugas baru di bidang pengawasan penyidikan.

Langkah mutasi ini menjadi bagian dari strategi Polri dalam menjaga ritme organisasi agar tetap adaptif serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(***)

Setoran 2026 Cuma Rp30 Miliar, DPRD Riau Ragukan Target Dividen Riau Petroleum Rp500 Miliar

Fri, 26 Jun 2026 13:29:19 +0700

PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mempertanyakan capaian target dividen PT Riau Petroleum yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp500 miliar pada tahun 2026. Hal itu disampaikannya usai rapat bersama jajaran PT Riau Petroleum yang dihadiri Direktur Operasional Fajar Muhardi dan Direktur Keuangan Ganesya, Kamis 26 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta penjelasan terkait perkembangan kinerja perusahaan setelah enam bulan berjalan di tahun 2026. Dikatakan Edi Basri, hingga kini belum terlihat kepastian bahwa target tersebut dapat dicapai.

"Kita mempertanyakan bagaimana capaian yang ditargetkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp500 miliar untuk tahun 2026 ini. Kita tanyakan progresnya, tetapi sampai sekarang rasanya belum ada kepastian untuk bisa mencapai target itu, padahal sudah enam bulan berjalan," kata Edi Basri.

Edi menjelaskan, berdasarkan pemaparan dalam rapat, setoran yang akan diterima pemerintah daerah pada tahun 2026 dari hasil kinerja tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar Rp30 miliar.

"Karena belum terhitung secara baik, tetapi untuk 2025 yang nanti menjadi setoran pada 2026 hanya sekitar Rp30 miliar dari Riau Petroleum. Jadi target Rp500 miliar itu bagaimana mencapainya, itu yang menjadi pertanyaan," ujarnya.

Menurut polisi Gerindra ini, saat ini PT Riau Petroleum masih bergantung pada pendapatan dari pembagian dana Participating Interest (PI). Sementara itu, kegiatan investasi di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) masih berfokus pada pembukaan sumur-sumur baru sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan.

"Riau Petroleum memang masih mengandalkan pembagian dana PI. Di sisi lain, PHR masih dalam proses investasi dan pembukaan sumur baru, sehingga belum besar yang bisa kita harapkan dari Riau Petroleum," jelasnya.

Selain itu, Riau Petroleum belum memiliki lini usaha produktif yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan. Ditambah lagi aset berupa alat pengeboran minyak dan gas (rig) yang hingga kini belum beroperasi karena proses perizinan yang belum selesai.

"Rig yang dibeli sampai sekarang juga belum operasional. Padahal sudah dimulai sejak akhir Desember 2025, sekarang sudah Juni 2026, tetapi izin-izinnya belum selesai. Kita juga belum tahu kapan bisa mulai beroperasi, usaha lain juga belum ada," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Komisi III mendorong agar PT Riau Petroleum segera mengembangkan sektor hilirisasi sebagaimana arahan Gubernur Riau. Karena Ia menilai perusahaan tersebut masih tergolong sehat, meski belum dalam kondisi yang benar-benar kuat.

"Kita dorong sesuai keinginan Pak Gubernur, Riau Petroleum sebagai perusahaan yang dianggap masih sehat. Saya bilang sehat, tetapi belum bugar. Karena itu, perusahaan harus mulai membangun industri hilirisasi, khususnya minyak goreng. Itu yang paling jelas peluangnya di depan mata," ujarnya.

Selain hilirisasi, Edi juga meminta percepatan kerja sama operasi (KSO) dengan Agrinas. Menurutnya, kesempatan tersebut tidak boleh terlewat hanya karena terlalu lama mempertimbangkan prospek ekonomi.

"Yang kedua dipercepat kerja sama KSO dengan Agrinas. Jangan pertimbangkan prospek ekonominya dulu sebagaimana yang sempat disampaikan dalam paripurna. Menurut saya, kejar dulu kontraknya. Karena kalau semakin lambat, jangan-jangan kesempatan itu diberikan kepada pihak lain. Tidak ada jaminan mereka akan terus menunggu kita," tegas politisi Gerindra ini.

Ia menambahkan, setelah kerja sama berhasil diperoleh, barulah dilakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan serta negosiasi mengenai skema pembagian hasil.

"Menurut saya kondisi apapun ambil dulu kesempatan itu. Berapa pun luas lahannya yang didapat untuk daerah, setelah itu baru kita lihat kondisi faktualnya dan kita negosiasikan bagaimana pembagian hasilnya dengan Agrinas," pungkasnya.*****

Pasca Aksi Protes Jurnalis, Kabid Humas Polda Riau Dicopot

Fri, 26 Jun 2026 11:38:49 +0700

PEKANBARU, LIPO– Jabatan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Riau resmi mengalami pergantian. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri terkait rotasi jabatan di lingkungan Polri.

Dalam surat tersebut, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad yang sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Riau, dipindahtugaskan menjadi Gadik Kepolisian Madya Tingkat II pada Diklatsus Jatrans Lemdiklat Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini diisi oleh Kombes Pol Akmadi, S.I.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Samapta (Dirsamapta) Polda Sumatera Barat.

Pergantian ini menjadi perhatian publik karena terjadi tidak lama setelah aksi protes yang dilakukan sejumlah jurnalis di Pekanbaru. Sepekan sebelumnya, puluhan wartawan menggelar aksi damai dengan mengumpulkan uang receh yang kemudian dikembalikan kepada Pandra. Aksi tersebut merupakan simbol kekecewaan terhadap pola komunikasi yang dinilai kurang terbuka dan sulit diakses.

Tak hanya itu, Pandra juga sempat disorot terkait dugaan dampak komunikasi yang berujung pada pemecatan seorang reporter televisi akibat pemberitaan yang dibuatnya.

Aksi solidaritas jurnalis tersebut turut mendapat perhatian dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau. Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, menegaskan bahwa seorang Kabid Humas seharusnya menjadi penghubung yang efektif antara institusi kepolisian dan media.

“Peran humas sangat strategis sebagai jembatan komunikasi. Bukan justru menciptakan jarak yang berpotensi merugikan citra institusi,” ujarnya kala itu.

Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi. Kasubdit Pemnas Polda Riau, AKBP Rudi Samosir, menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran di tubuh Polri.

“Mutasi ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka penyegaran dan pengembangan karier personel,” kata Rudi, Jumat (26/6).

Meski demikian, momentum pergantian jabatan yang berdekatan dengan aksi protes jurnalis tetap memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Dengan ditunjuknya Kombes Pol Akmadi sebagai Kabid Humas yang baru, kalangan jurnalis berharap adanya perbaikan pola komunikasi antara Polda Riau dan media. Hubungan kemitraan yang lebih terbuka, responsif, dan profesional dinilai penting agar informasi kepada masyarakat dapat tersampaikan secara akurat.

“Harapannya, pejabat yang baru bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan wartawan, sehingga informasi kepada publik berjalan lancar,” ujar salah seorang jurnalis mitra Polda Riau, Dermawansyah.(***)

Pemkab Siak Pastikan Anak Tanpa Identitas Tetap Bisa Daftar SPMB 2026

Fri, 26 Jun 2026 11:19:13 +0700

SIAK, LIPO - Wakil Bupati Siak Syamsurizal membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan Rakyat Abdi Praja, Kota Siak, Kamis (25/6/2026).

Rapat tersebut digelar memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kelancaran pembangunan serta wadah strategis bagi pimpinan daerah untuk menyamakan persepsi dan merumuskan solusi atas berbagai isu yang sedang terjadi saat ini.

Wabup Syamsurizal, menekankan pentingnya persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Persiapan Apel Gelar Pasukan dan Sarpras Siaga Karhutla di Kabupaten Siak tahun 2026.

"Karena penerimaan siswa baru tahun ini berbasis online, tentu orang tua calon siswa melakukan penyesuaian. Terima saja dulu calon murid yang tidak memiliki identitas, dengan catatan agar segera melapor ke pihak Kampung maupun kelurahan, nantinya Penghulu melaporkan ke Disdukcapil, agar disiapkan identitasnya," pinta Syamsurizal.

Wabup Syamsurizal menegaskan tidak ada alasan bahwa anak Kabupaten Siak tidak bersekolah. Selagi permasalahannya masih bisa diatasi, segera cari solusi ataupun jalan keluarnya.

"Jangan sampai hal kecil, anak-anak tidak sekolah. Untuk anak-anak yang putus sekolah, Pemkab Siak sudah menyediakan sekolah Kejar Paket, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sama," jelasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMB agar berjalan lancar, Mantan Anggota DPRD Kabupaten Siak itu meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, agar memastikan website SPMB Kabupaten Siak bisa terus berjalan lancar.

"Karena kita tidak bisa memastikan kapan orang tua mendaftarkan anak-anaknya, bisa pagi, siang maupun malam. Jadi kita harus bisa menjaga agar sistemnya terus berjalan lancar," harap Wabup Siak itu.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Romy Lesmana Dermawan menjelaskan, bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan pendaftaran untuk peserta didik baru, yang berbasis online.

"Salah satu tujuan dari pelaksanaan SPMB ini adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid, untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili," jelas Romy.

Untuk di Kabupaten Siak, sambungnya, pelaksanaan SPMB akan dimulai dari tanggal 29 juni 2026, sampai dengan tanggal 3 juli 2026. Dengan mengakses link https://spmb.siakkab.go.id.

"Untuk pendaftaran di SPMB ini, terdiri dari 4 jalur, yakni Jalur Domisili (berada di domisili wilayah penerimaan), Jalur Afirmasi (diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas), Jalur Prestasi (untuk calon murid yang memiliki prestasi di akademik maupun non akademik) dan Jalur Mutasi (untuk calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua)," terang mantan Kadis Kominfo itu.

Masih kata Romy, terkait dengan persyaratan umum pendaftaran melalui SPMB, diantaranya batas usia yang telah ditetapkan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di daftar, dibuktikan dengan akte kelahiran atau berkas lainnya, dan telah menyelesaikan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

"Yang sering menjadi permasalahan pada saat pendaftaran ini, terkadang ada yang tidak mempunyai identitas ataupun berkas administrasi Kependudukan lainnya," ucapnya.

Pada Rapat Forkopimda tersebut, juga membahas rapat Persiapan Apel Gelar Pasukan, Pemaparan Satgas, Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Kabupaten Siak tahun 2026.*****