Latest Posts

Modus Ekspor Nikel Tanpa DMO dan Dokumen Palsu, Jampidsus Tetapkan 5 Tersangka

Sat, 26 Sep 2026 00:23:24 +0700

JAKARTA, LIPO - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020. Penetapan dilakukan pada Jumat, 25 September 2026.

Dari 5 tersangka, 1 merupakan korporasi dan 4 orang perorangan. Satu tersangka lainnya belum memenuhi panggilan penyidik.

Kelima tersangka tersebut adalah:

1. Korporasi PT CNI

2. BS - Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM periode 2017-2018.

3. NRH - Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019.

4. MRI (MHI) - Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2017-2019.

5. Satu tersangka lainnya belum hadir.

Penetapan tersangka tertuang dalam Surat TAP-49 hingga TAP-53/F.2/Fd.2/09/2026 tanggal 25 September 2026.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 116 saksi dan 3 ahli, menyita 143 dokumen serta barang bukti lain yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri, serta penggeledahan di Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

Dalam kasus ini, PT CNI yang memiliki IUP Operasi Produksi di Kabupaten Kolaka, Sultra, pada 2017-2019 secara melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

“Untuk meloloskan ekspor, PT CNI meminta NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari menerbitkan dokumen uji kadar nikel yang tidak sebenarnya. Dokumen itu kemudian digunakan sebagai syarat ekspor,” jelasnya.

Setelah itu, PT CNI meminta Kementerian ESDM menerbitkan Rekomendasi Izin Ekspor. MTP selaku Sekjen Kementerian ESDM 2013-2017 bersama BS secara melawan hukum memenuhi permintaan itu, padahal PT CNI belum memiliki RKAB yang menjadi syarat wajib.

Karena belum punya RKAB, PT CNI kemudian meminta Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sultra dan Kasi Pemberian dan Pemetaan WIUP untuk tidak melakukan verifikasi komprehensif.

“Alhasil, persetujuan RKAB yang dimanipulasi terbit tidak sah dan digunakan untuk ekspor,” terangnya.

Para penyelenggara negara yang memuluskan dokumen palsu tersebut diduga menerima sejumlah uang dari PT CNI.

Akibat perbuatan tersebut, keuangan negara dirugikan sebesar Rp 401.653.737.469,69.

Para tersangka dijerat Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau c KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor atau Pasal 12 huruf a/b UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) Jo Pasal 20 huruf a atau c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Terhadap tersangka BS dan MHI dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, sedangkan NRH ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari kedepan terhitung 25 September 2026.*****

Kejagung Periksa Saksi Kunci Terkait Dugaan Korupsi MBG

Sat, 26 Sep 2026 00:11:38 +0700

JAKARTA, LIPO - Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir di Kejaksaan Agung.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) pada Jumat, 25 September 2026, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi.

Saksi yang diperiksa berinisial BH yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN). BH hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya terkait perkara tersebut.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi program MBG tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., dalam siaran persnya menegaskan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prosedur.

"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Anang, Jumat (25/9/2026).

Ia menambahkan, proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program strategis nasional yang menjadi perhatian publik. Kejagung berkomitmen mengusut tuntas jika ditemukan penyimpangan dalam tata kelolanya di BGN.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan terhadap saksi BH. Penyidik JAMPIDSUS masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi-saksi lain.*****

Tengku Mohammad Toha Bantah Tuduhan Pemalsuan Ahli Waris Kesultanan Siak, Tantang Amir Ahmad Buktikan Kezuriatan

Fri, 25 Sep 2026 21:47:50 +0700

PEKANBARU, LIPO - Tengku Mohammad Toha akhirnya angkat bicara mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait pemalsuan ahli waris, penggunaan gelar, hingga penahanan dokumen Kesultanan Siak. Dalam klarifikasi yang disampaikannya, ia menantang Tengku Amir Ahmad Abdul Jalil Muazamsyah untuk membuktikan klaim kezuriatannya.

Soal Anugerah Gelar dari Sultan Siak

Tengku Mohammad Toha menjelaskan bahwa dirinya menerima anugerah gelar dari Sultan Siak IV Alamuddin Syah dan Sultan Muhammad Ali bukan tanpa dasar. Ia mengusulkan kedua tokoh tersebut sebagai pahlawan daerah melalui Lembaga Kesultanan Siak ke TP2GD Kota Pekanbaru pada tahun 2024.

"Saya selaku Timbalan Mangku Bumi, Mangku Diraja, Lembaga Kesultanan Siak mengambil inisiatif mengajukan Sultan Alamuddin untuk dijadikan tokoh pejuang daerah yang selama ini banyak pihak tidak peduli mereka berbunyi ketika barang sudah jadi yang selama ini tidak peduli," ujarnya, Sabtu 25 September 2026.

Setelah melalui kajian TP2GD Provinsi, usulan tersebut dinyatakan layak. Sebagai pengusul dari lembaga, ia kemudian menentukan siapa yang berhak menerima anugerah piagam tersebut.

Dasar Pengambilan Zuriat

Tengku Mohammad Toha memaparkan bahwa berdasarkan catatan dan dokumen sejarah, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah hanya memiliki dua orang anak: Sultan Muhammad Ali Marhum Pekan dan Tengku Mbung Badariah.

"Karena Sultan Muhammad Ali tidak ditemukan zuriatnya, maka saya mengambil zuriatnya pada adiknya, Tengku Mbung Badariah. Saya merupakan zuriat yang kedelapan Mbung Badariah," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya memberikan surat pernyataan sebagai ahli waris dari Tengku Mbung Badariah, bukan dari Sultan Muhammad Ali.

Tantangan untuk Amir Ahmad

Tengku Mohammad Toha menantang Tengku Amir Ahmad untuk membuktikan klaim kezuriatannya sebagai keturunan Sultan Muhammad Ali.

"Kalau dia mengaku zuriat Sultan Muhammad Ali, konsekuensinya dia harus membuktikan tentang kezuriatan dia karena ini ada sanksi hukum penipuan, kalau saya jelas mengusulkan karena status kezuriatan saya," tegasnya.

Ia menyoroti beberapa kejanggalan dalam diagram silsilah yang diajukan Amir Ahmad. Salah satunya adalah munculnya gelar "Tengku" pada diri Amir Ahmad, sementara nama-nama di atasnya tidak memiliki gelar tersebut.

"Kalau dia tengku, tentu atas-atasnya tengku. Kok tiba-tiba muncul dia tengku?" pertanyaannya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan adanya nama "Haji" dalam silsilah tersebut, mengingat Sultan Muhammad Ali meninggal pada tahun 1791, di mana pada abad ke-18 belum ada orang yang pergi haji.

Persoalan Generasi

Tengku Mohammad Toha juga menyoroti perbedaan generasi antara dirinya dengan Amir Ahmad. Menurutnya, berdasarkan kajian genealogi, generasi saat ini yang dibandingkan dengan tahun 1791 seharusnya berada di generasi kedelapan, bukan keenam.

"Dia zuriat keenam, sementara saya sendiri delapan. Berarti dia lebih tua dari datuk saya? Ini banyak kejanggalan," ujarnya.

Soal Kelembagaan Kesultanan Siak

Menanggapi tuduhan terkait kelembagaan, Tengku Mohammad Toha menjelaskan bahwa statusnya dan Almarhum Tengku Mukhtar adalah sama-sama pendiri Lembaga Kesultanan Siak. Perbedaan hanya pada posisi, di mana Tengku Mukhtar diberi gelar Mangku Bumi Mangku Diraja, sedangkan dirinya sebagai Timbalan Mangku Bumi Mangku Diraja.

"Status Tengku Mukhtar dan saya sama sebagai pendiri. Cuma karena dia dituakan, dia diberi gelar Mangku Bumi Mangku Diraja, saya Timbalan," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penggantian pemangku adat harus melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar lembaga, bukan melalui wasiat pribadi.

"Sebagai pemangku, tidak ada wasiat. Ini tidak berlaku wasiat," tegasnya.

Masa Jabatan Tidak Terbatas

Tengku Mohammad Toha juga menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar lembaga, masa jabatan pemangku adat dan timbalan pemangku adat Kesultanan Siak tidak terbatas.

"Sepanjang belum dipilih yang baru, saya sebagai timbalan punya hak," ujarnya.

Ia mengaku sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk menyepakati siapa yang akan menggantikan Tengku Mukhtar, namun tidak mencapai kesepakatan hingga hampir dua tahun.

Dokumen Pendukung

Dalam klarifikasinya, Tengku Mohammad Toha menunjukkan berbagai dokumen asli yang mendukung kezuriatannya, termasuk silsilah dari Tengku Mbung Badariah hingga dirinya, serta surat-surat yang menjelaskan identitas dirinya sebagai keturunan Sultan Siak.

"Ini silsilah yang menjelaskan saya. Jadi saya punya data tentang kezuriatan saya. Aslinya semua ada di sini," pungkasnya.

Ia berharap Amir Ahmad dapat memberikan data yang lengkap, sah, dan akurat tentang kezuriatannya sebelum melayangkan tuduhan kepada pihak lain.

"Jika tidak bisa membuktikan 1 X 24 kami juga akan melaporkan ke Polisi Jam," tutupnya.*****

Air Bersih di Rumbai Mati Usai Pipa Ditertibkan, Pemko Pekanbaru Desak Tirta Siak Beri Kompensasi

Fri, 25 Sep 2026 21:11:21 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendesak Perumda Tirta Siak memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak gangguan layanan air bersih. Desakan ini muncul karena krisis air masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Rumbai.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengakui pelayanan Perumda Tirta Siak memang belum optimal. Saat ini BUMD tersebut masih dalam tahap pemulihan usai pembenahan di sejumlah sektor.

"Kita akan tuntaskan persoalan yang ada secara bertahap dan tentu ada kepastian," kata Ingot, Jumat (25/9/2026).

Ia menegaskan, dinamika persoalan jaringan dan kerja sama tidak boleh menjadi alasan pelayanan ke pelanggan berhenti.

Salah satu krisis paling disorot adalah di kawasan Rumbai. Sebelumnya, Rumbai mendapat suplai dari zona 2. Namun suplai terputus setelah adanya kebijakan Gubernur Riau kala itu yang melakukan pembersihan jaringan di Jembatan Leighton I.

"Namun atas kebijakan Gubernur Riau kala itu, berlangsung pembersihan jaringan di Jembatan Leighton 1, termasuk penertiban jaringan pipa perumda," ujar Ingot.

Akibat penertiban itu, Perumda Tirta Siak tak lagi bisa menyuplai air ke Rumbai seperti sebelumnya. Pemko kini mendorong solusi alternatif dengan mengembangkan jaringan perpipaan dari Danau Kayangan.

"Kita bisa maksimalkan dan kembangkan untuk kebutuhan warga dan pelanggan di Rumbai," paparnya.

Tak hanya Rumbai, gangguan juga terjadi di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Senapelan dan Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya.

Untuk Simpang Tiga, pengelolaan jaringan berada di bawah PT Tirta Riau. Sementara di Senapelan, gangguannya disebabkan penertiban sambungan ilegal dan jaringan lama yang sudah rusak dan bocor.

"Sedangkan di Senapelan karena saat ini sedang penertiban terhadap sambungan jaringan ilegal dan jaringan lama yang sudah rusak, sehingga ada kebocoran," ulasnya.

Ingot menyebut perbaikan pipa di Senapelan tengah berjalan dan meminta pelanggan bersabar.

"Kami memohon agar bersabar, secepatnya perumda bakal menuntaskan persoalan ini," ungkapnya.

Selain percepatan perbaikan, Pemko meminta Perumda mempertimbangkan kompensasi sesuai kondisi di lapangan.

"Yang jelas perumda terus meningkatkan kinerja bagi masyarakat dan pelanggan, kita dorong masyarakat bisa menyuplai air bersih," pungkasnya.*****

Dievaluasi KemenPAN-RB, Pemkab Inhu Siap Benahi 18 Indikator Pemerintahan Digital

Fri, 25 Sep 2026 21:01:53 +0700

RENGAT, LIPO - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis digital usai menjalani Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 oleh KemenPAN-RB.

Evaluasi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (25/9/2026), ini menjadi momen pendalaman terhadap 18 dokumen bukti dukung yang telah diunggah Pemkab Inhu sebelumnya.

Evaluasi yang dipusatkan di Ruang VIP Lantai IV Kantor Bupati Inhu itu diikuti langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Zulfahmi Adrian bersama sejumlah pejabat terkait.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital. Terhadap berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, kami siap menindaklanjuti dan melakukan penyempurnaan sesuai arahan serta hasil evaluasi," tegas Zulfahmi.

Zulfahmi menjelaskan, 18 bukti dukung yang disiapkan Pemkab Inhu tersebut diverifikasi dan didalami langsung oleh asesor eksternal dari Institut Teknologi PLN (ITPLN), Abdurrasyid, melalui sesi wawancara.

"Sebanyak 18 bukti dukung telah disampaikan dan selanjutnya dilakukan pendalaman melalui proses wawancara bersama asesor," katanya.

Ia menambahkan, Pemkab Inhu membuka diri untuk melengkapi kekurangan dokumen jika masih ada indikator yang dinilai belum maksimal.

"Kami siap menyampaikan seluruh bukti dukung yang diperlukan serta memberikan penjelasan terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Inhu," jelasnya.

Turut mendampingi Sekda dalam evaluasi tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum H Suyono SE, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Ergusfian, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Venisa Dwipa Sari.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Inhu berharap seluruh inovasi dan program pelayanan publik berbasis digital yang telah berjalan dapat tergambar secara komprehensif, sekaligus menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Inhu," pungkas Zulfahmi.*****

3 Warga Pekanbaru Meninggal karena DBD, Dinkes Pekanbaru Warning Jangan Anggap Remeh Demam Tinggi

Fri, 25 Sep 2026 20:53:13 +0700

PEKANBARU, LIPO - Keterlambatan penanganan medis menjadi penyebab tiga warga Kota Pekanbaru meninggal dunia akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang Januari hingga September 2026.

Fakta ini diungkap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru di tengah lonjakan kasus DBD yang kini telah mencapai 706 kasus.

Sekretaris Dinkes Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi, menyebut tiga korban meninggal berasal dari Kecamatan Kulim, Tuah Madani, dan Sail. Mereka datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah sangat lemah dengan trombosit anjlok.

"Mungkin awalnya dikira demam biasa, tapi akhirnya demam tinggi. Setiba di rumah sakit mengalami penurunan trombosit, sehingga kondisi sangat lemah dan tidak tertolong," ujar Dedy, Jumat (25/9/2026).

Dedy menegaskan, kasus kematian ini seharusnya bisa dicegah jika keluarga lebih cepat tanggap terhadap gejala DBD. Ia meminta warga tidak menunda membawa anggota keluarga yang demam tinggi berhari-hari tanpa sebab yang jelas.

Di sisi lain, Dinkes mencatat sebaran kasus DBD belum merata. Kecamatan Tuah Madani menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni 107 kasus.

Lonjakan ini dipicu peralihan cuaca dari panas ke hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Pekanbaru. Kondisi tersebut menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat ideal perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.

"Genangan ini yang memicu jentik nyamuk Aedes aegypti berkembang," ungkap Dedy.

Genangan yang dimaksud bukan genangan besar, melainkan genangan kecil yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah, seperti air di ban bekas, kaleng, hingga ember terbuka di sekitar rumah.

Untuk menekan angka kasus, Dinkes kembali mengingatkan pentingnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus: menguras bak mandi rutin, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas.

Upaya ini sejalan dengan arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang meminta sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terus dimasifkan di tingkat kelurahan dan RT/RW.*****

Bangkai Paus Raksasa 8 Meter Terdampar di Inhil, Polisi Waspadai Ancaman Buaya

Fri, 25 Sep 2026 20:18:48 +0700

PEKANBARU, LIPO – Warga Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, digegerkan dengan penemuan bangkai mamalia laut berukuran raksasa yang diduga paus di kawasan Pantai Bakau Sungai Bahale.

Bangkai hewan tersebut ditemukan pada Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 22.40 WIB. Saat pertama kali terlihat, sebagian tubuhnya tersangkut di tepian hutan bakau, dalam kondisi sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto mengungkapkan, hasil pengamatan awal menunjukkan panjang bangkai mencapai sekitar 8 meter dengan estimasi berat hingga 4 ton.

“Kondisinya sudah mengeluarkan bau, dan sebagian tubuhnya berada di kawasan tepian bakau,” ujar Donny, Kamis (24/9/2026).

Meski demikian, polisi belum dapat memastikan jenis pasti hewan tersebut maupun penyebab kematiannya. Pemeriksaan lebih lanjut belum dilakukan karena keterbatasan penerangan saat malam hari serta kondisi lokasi yang rawan.

“Lokasi penemuan juga merupakan habitat satwa liar seperti buaya dan biawak, sehingga perlu kehati-hatian,” jelasnya.

Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan identifikasi serta menentukan langkah penanganan terhadap bangkai mamalia laut tersebut.

Donny menegaskan, proses pemeriksaan akan diserahkan kepada pihak berwenang yang memiliki kompetensi di bidang konservasi dan kelautan.

“Kami mendukung penuh penanganan, sekaligus mengamankan lokasi agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mendekati atau melakukan aktivitas apa pun terhadap bangkai tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan resmi.

“Jangan memindahkan, mengambil bagian tubuh, atau bertindak sendiri. Jika menemukan kejadian serupa, segera laporkan kepada pihak berwenang,” pungkasnya.(***)

MTQ Sabak Auh XX Dibuka, Pemkab Siak Pastikan Pembinaan Kafilah Terus Berjalan

Wed, 23 Sep 2026 22:30:00 +0700

SIAK, LIPO - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kecamatan Sabak Auh ke-XX kembali digelar. Bagi Pemerintah Kabupaten Siak, MTQ bukan sekadar panggung untuk mencari juara, MTQ menjadi bagian dari proses panjang membangun generasi Qurani sekaligus menyiapkan kafilah terbaik untuk membawa nama Siak pada tingkat yang lebih tinggi.

MTQ Kecamatan Sabak Auh ke-XX resmi dibuka Bupati Siak Afni Zulkifli di halaman Kantor Camat Sabak Auh, Kampung Bandar Sungai, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan berlangsung 23–26 September 2026 dengan mengusung tema “Melalui MTQ Kecamatan Sabak Auh, Kita Bangun Generasi Qurani yang Cerdas dan Berakhlakul Karimah Menuju Masyarakat yang Agamis.”

Pembukaan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Laiskar Jaya, anggota DPRD Kabupaten Siak Salman Alfarizi dan M. Janhan Ali, alim ulama, tokoh masyarakat serta masyarakat Kecamatan Sabak Auh.

Sebanyak 203 kafilah dari seluruh kampung di Kecamatan Sabak Auh mengikuti perhelatan tersebut. Mereka tidak hanya berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga mengikuti proses seleksi untuk menjaring qari dan qariah terbaik yang akan dipersiapkan mewakili Kecamatan Sabak Auh pada MTQ tingkat Kabupaten Siak pada November mendatang.

Bagi Pemkab Siak, proses tersebut merupakan bagian penting dari pembinaan kafilah. Juara yang lahir dari MTQ tingkat kecamatan diharapkan tidak berhenti pada penerimaan penghargaan, tetapi terus mendapatkan pembinaan sehingga mampu berkembang dan berkompetisi pada tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.

Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan, pelaksanaan MTQ akan terus dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Siak.

“Insyaallah event MTQ tidak akan hilang dari Negeri Istana,” kata Afni dalam sambutannya.

Ia menyampaikan, perjalanan kafilah Kabupaten Siak pada MTQ tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi serta keberhasilan kafilah Siak pada tingkat nasional menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan memiliki peran penting dalam melahirkan prestasi.

Karena itu, menurut Afni, proses seleksi dan pembinaan kafilah harus terus diperbaiki. Bukan hanya mencari peserta terbaik, tetapi memastikan mereka memperoleh ruang dan fasilitas yang cukup untuk meningkatkan kemampuan.

“Kami Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD Kabupaten Siak komit untuk tetap melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran dan memberikan perhatian serta pembinaan kepada LPTQ Kabupaten Siak, dengan memberikan fasilitas yang memadai untuk membentuk kafilah-kafilah yang hebat.”

Komitmen tersebut, kata Afni, juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan prestasi Siak di berbagai tingkatan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Afni memastikan pembinaan Al-Qur’an tetap mendapat perhatian.

Ia menyebut, anggaran pembinaan tetap dipertahankan, bahkan ditambah. Pelaksanaan kegiatan memang perlu dilakukan secara sederhana, namun penghargaan terhadap peserta yang mengikuti seleksi dan mereka yang berhasil meraih prestasi harus tetap menjadi perhatian.

Efisiensi saat ini tidak akan menyentuh Al-Qur’an. Salah satunya anggaran pembinaan yang tetap, bahkan ditambah. Buat sesederhana mungkin, tetapi utamakan penghargaan untuk mereka yang mengikuti seleksi dan berprestasi.”

Pemerintah Kabupaten Siak tidak hanya melihat hasil akhir berupa piala. Ada proses panjang yang harus dihargai, keberanian peserta mengikuti seleksi, ketekunan mereka berlatih, serta kerja para guru, ustaz dan ustazah yang membimbing mereka.

Sebab, seorang qari dan qariah tidak lahir secara instan. Di balik satu penampilan di atas panggung, terdapat proses belajar yang panjang

Karena itu, pembinaan kafilah menjadi investasi yang hasilnya tidak hanya berupa prestasi, tetapi juga lahirnya generasi yang dekat dengan Al-Qur’an.*****

Wabup Syamsurizal: Sertifikat Syair Perang Siak Bentuk Validasi Negara Terhadap Kekayaan Peradaban Melayu

Fri, 25 Sep 2026 19:31:07 +0700

PEKANBARU, LIPO - Menyambut Hari Jadi Kabupaten Siak ke - 27, pada 12 Oktober 2026 mendatang, Kabupaten Siak mendapatkan kado istimewa.

Hadiah istimewa tersebut ditetapkannya Syair Perang Siak, sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) 2026 oleh Perpustakaan Republik Indonesia pada tanggal 14 september 2026.

Untuk menyambut hadiah istimewa tersebut, yang dibawa langsung oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal dari Jakarta, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, menggelar kenduri syukuran Ikon Sertifikat Syair Perang Siak di Balairung Tenas Effendi Balai Adat LAMR Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru, Jumat (25/9/2026).

Sertifikat IKON Syair Perang Siak, sebelumnya telah diterima oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal, dari Kepala Perpustakaan Republik Indonesia, di Jakarta pada Kamis 24 september 2026. Setelah disambut di Balai Adat LAMR, Piagam IKON Syair Perang Siak tersebut langsung dibawa oleh Wakil Bupati Siak ke Kabupaten Siak, dan akan disambut di Gedung LAMR Kabupaten Siak.

Ketum DPH LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil dalam sambutannya, mengucapkan syukur karena akhirnya ada naskah kuno di Provinsi Riau yang diakui Nasional.

"Alhamdulillah, Syair Perang Siak, merupakan naskah kuno pertama di Provinsi Riau yang telah diakui oleh Perpustakaan Republik Indonesia. Setelah sekian lama naskah kuno di Provinsi Riau belum ada yang diakui Nasional," ucap Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengatakan bahwa Keberhasilan penetapan naskah "Syair Perang Siak" sebagai Ingatan Kolektif Nasional oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah sebuah anugerah luar biasa bagi Kabupaten Siak.

"Manuskrip Syair Perang Siak yang ditulis oleh bangsawan melayu dari kerajaan Siak pada masa dahulu, bukan sekadar lembaran kertas tua, melainkan saksi bisu heroisme perjuangan rakyat Siak melawan kolonialisme, sebuah catatan literasi yang menggambarkan keteguhan sikap dan kedalaman intelektual nenek moyang kita. Pengakuan ini adalah bentuk validasi negara terhadap kekayaan peradaban Melayu yang diwarisi," jelas Syamsurizal.

Syamsurizal juga menceritakan dirinya sendiri lahir dan besar di Sungai Apit muara Siak, tempat dimana peperangan melawan Belanda itu berlangsung 260 tahun yang lalu, tepatnya terjadi di bulan april tahun 1761. Yang kini menyisakan bukti fisik peninggalan-peninggalan arkeologi bawah air, yang telah pula diteliti oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2024, agar nantinya dapat dikembangkan dan dilestarikan kedepannya.

"Oleh karena itu, selaku Pemerintah Kabupaten Siak kami mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah berjasa dan mendukung pengusulan Syair Perang Siak yang berhasil meraih Sertifikat IKON dari Kementerian Perpustakaan RI, seperti jajaran LAMR Provinsi Riau, Para Tenaga Ahli dan Pakar Independen, Kepada Institusi dan Lembaga Terkait dan unsur Akademisi dan Praktisi serta pihak lainya," ujar Wabup Siak tersebut.

Diakhir sambutannya, Wabup Syamsurizal berharap bahwa capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah pemantik semangat baru. Dan berharap penetapan "Syair Perang Siak" sebagai Ingatan Kolektif Nasional dapat mendorong semangat pelestarian budaya dan literasi di tengah masyarakat.

Ia berpesan, kepada generasi muda, jadikanlah pencapaian ini sebagai cermin identitas untuk mewujudkan "Siak Negeri Bersyair" dan Siak sebagai “Pusat Kebudayaan Melayu Nusantara”.

“Mari kita perkuat literasi kita, mari kita cintai sejarah kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan melestarikan ingatan kolektifnya. Semoga langkah ini menjadi wasilah untuk memperkokoh jati diri Melayu yang beradab dan berkemajuan di Bumi Lancang Kuning yang kita cintai," tutup Syamsurizal.*****

Kebakaran Rinjani Meluas ke Puncak Sangkareang, 723,7 Hektare Hangus

Fri, 25 Sep 2026 18:17:51 +0700

MATARAM, LIPO - Kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Rinjani terus meluas. Hingga Kamis, 25 September 2026, luas areal terdampak diperkirakan mencapai ±723,7 hektare, naik dari sebelumnya 589 hektare.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha TNGR, Astekita Ardirristo, dalam keterangan persnya, menyampaikan, berdasarkan laporan tim lapangan, sebagian titik di Bukit Setampol sisi timur telah berhasil dipadamkan dan dilakukan mop-up atau pembasahan ulang untuk memastikan bara benar-benar padam.

“Tim memastikan tidak ada lagi asap maupun bara tersembunyi (smouldering) di lokasi tersebut. Namun di lokasi lain, api masih terpantau aktif dan berkembang ke arah Puncak Sangkareang,” jelas Astetika.

Hingga 25 September, sejumlah total personel terlibat dalam penanganan masih ditempatkan di titik strategis, seperti Bukit Setampol sisi timur, Jalur Pendakian Torean, akses Setampol, dan Jalur Pendakian Senaru.

Pada Jumat (25/9), tim di Bukit Setampol sisi timur melakukan mop-up sebelum kembali ke Resor Torean. Sementara tim gabungan di Jalur Torean tetap melakukan pemadaman untuk mencegah api masuk ke jalur pendakian.

Pukul 09.00 WITA, tambahan tim dari Brimob Polda NTB bergerak menuju lokasi lewat akses Setampol dengan dukungan logistik porter. Sejak pukul 08.00 WITA, tim patroli juga dikerahkan ke Jalur Senaru untuk antisipasi penyebaran.

“Rencana selanjutnya, tim akan bergerak ke titik hotspot di sebelah barat aliran sungai dan di atas dua bukit dari lokasi saat ini,” jelasnya.

Untuk sementara, pemadaman masih terkendala angin sangat kencang yang membuat api cepat meluas, vegetasi savana yang sangat kering, serta medan pegunungan yang jauh, terjal, dan sulit dijangkau.

"Keselamatan personel tetap menjadi pertimbangan utama," tegasnya

Sementara itu pemantauan udara dengan drone terus dilakukan untuk memetakan areal terbakar dan menentukan prioritas penanganan.

Jalur Torean Masih Ditutup

Untuk keselamatan, Jalur Pendakian Torean masih ditutup sementara. Pengunjung yang berada di Danau Segara Anak diarahkan untuk tidak menggunakan Jalur Torean dan menggunakan jalur lain yang dinyatakan aman.

Balai TNGR mengimbau masyarakat tidak mendekati lokasi kebakaran dan tidak melakukan aktivitas pemicu api.

Sebenarnya, pihak Balai TNGR menyebut kebakaran yang pertama kali terdeteksi 22 September 2026 di Bukit Setampol kini merembet ke Puncak Sangkareang dan sekitarnya, Resor Torean.

Jenis kebakaran adalah kebakaran permukaan dengan bahan bakar hutan pinus, semak belukar, perdu, rumput, savana pegunungan, dedaunan kering, dan vegetasi bawah.*****

Bapenda Pelalawan Gandeng BRK Syariah Digitalisasi Retribusi Kebersihan

Fri, 25 Sep 2026 16:41:46 +0700

PELALAWAN, LIPO Pembayaran retribusi kebersihan di Kabupaten Pelalawan mulai beralih ke sistem digital melalui integrasi QRIS BRK Syariah dengan Sistem Informasi Retribusi Kebersihan (SIREHAN) milik Bapenda Kabupaten Pelalawan.

Integrasi tersebut diuji melalui test operation di Kantor Bapenda Pelalawan, Kamis (24/9/2026), sekaligus ditandai dengan penandatanganan integrasi QRIS dengan aplikasi SIREHAN. Kegiatan diikuti sekitar 30 ASN dari sejumlah OPD yang menangani retribusi di Kabupaten Pelalawan.

Kepala Bapenda Kabupaten Pelalawan, Hj. Jahlelawati, SE, mengatakan digitalisasi ini menjadi langkah untuk mentransformasi proses pemungutan retribusi kebersihan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

“Ini merupakan inovasi pertama di Riau untuk digitalisasi retribusi kebersihan melalui QRIS. Masyarakat nantinya dapat membayar secara online menggunakan mobile banking BRK Syariah maupun bank lainnya dan e-wallet,” ujar Jahlelawati.

Selain memudahkan masyarakat, sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus mencegah pembayaran retribusi diterima pihak yang tidak berhak. Transaksi yang dilakukan juga dapat langsung tercatat dan diperbarui dalam sistem.

Branch Manager BRK Syariah Pangkalan Kerinci, Aulia Farkhan, mengatakan test operation integrasi QRIS dengan SIREHAN berjalan lancar.

“Dengan digitalisasi ini, pembayaran menjadi lebih mudah dan pendapatan retribusi dapat dipantau secara real time. Ke depan, kami berharap pembayaran retribusi lainnya juga dapat menggunakan QRIS BRK Syariah untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” kata Aulia.

Melalui integrasi tersebut, BRK Syariah dan Pemkab Pelalawan mendorong ekosistem pembayaran retribusi yang lebih cashless, mudah, transparan, dan terdokumentasi, sekaligus mendukung percepatan digitalisasi layanan pemerintah daerah.*****

Bapenda Inhu dan Brk Syariah Air Molek Tandatangani Kerjasama Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah

Fri, 25 Sep 2026 16:38:14 +0700

INHU, LIPO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu bersama PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Cabang Air Molek melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik, bertempat di CFB Resto dan Cafe, Pematang Reba, Jumat (25/09/26).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Indragiri Hulu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Indragiri Hulu, serta pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Syaiful Bahri, S.Sos, menyampaikan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperluas kanal pembayaran, serta mewujudkan tata kelola penerimaan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan PT. Bank Riau Kepri Syariah, masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui berbagai kanal pembayaran yang tersedia tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syaiful Bahri berharap implementasi kerja sama ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi sekaligus mempercepat proses penerimaan daerah, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, serta menyediakan data transaksi yang lebih akurat dan terintegrasi.

Sementara itu, Branch Manager PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Air Molek, Mohd Dwi Harsadi Putra, SE, menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting dalam membangun semangat bersama untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu.

Ia menjelaskan bahwa BRK Syariah selama ini terus mendukung upaya digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui berbagai layanan, mulai dari pembayaran melalui teller bank, ATM, BRKS Mobile, QRIS BRKS, hingga sistem pembayaran PBB kolektif yang dapat dimanfaatkan oleh kolektor di desa dan kelurahan.

“BRK Syariah siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mendukung optimalisasi PAD dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retirubusi daerah,” ungkapnya.

Selain itu, BRK Syariah juga telah mengembangkan berbagai inovasi pendukung digitalisasi transaksi daerah, seperti penyediaan tapping box bagi pelaku usaha, sistem pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan pemisahan transaksi otomatis, serta dukungan perangkat EDC pada desa dan kecamatan.

Pada kesempatan tersebut, BRK Syariah juga memperkenalkan inovasi terbaru berupa Gurindam Pay, sebuah sistem pembayaran pajak daerah berbasis QRIS yang memungkinkan pemisahan otomatis antara nilai transaksi dan pajak daerah secara real time sehingga penerimaan pajak dapat langsung masuk ke kas daerah.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Air Molek berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), memperluas penggunaan pembayaran digital, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern, mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.

Kerja sama yang terjalin diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendorong percepatan transformasi digital daerah serta menghadirkan layanan perpajakan dan retribusi yang lebih efektif demi mendukung perubahan Kabupaten Indragiri Hulu yang lebih maju.*****

150 Ribu Warga Terdampak, Pemko Pekanbaru Harus Tanggung 80% BPJS Setelah Pemprov Riau Lepas Tangan

Fri, 25 Sep 2026 15:05:13 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota Pekanbaru kini memikul beban berat untuk menjamin kesehatan warganya. Penyebabnya, Pemerintah Provinsi Riau memangkas drastis alokasi sharing budget BPJS Kesehatan.

Dari skema awal 150 ribu jiwa penerima bantuan, Pemprov Riau sebelumnya menanggung 55 persen anggaran. Kini, lewat surat keputusan terbaru, porsi itu dipotong hingga tersisa 20 persen saja.

Alhasil, APBD Kota Pekanbaru yang harus menambal kekurangan tersebut melonjak menjadi 80 persen, plus menanggung seluruh kuota full coverage.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengakui kebijakan itu sangat memberatkan keuangan kota. Namun ia menegaskan tidak akan mengorbankan warga kurang mampu.

"Kami mencoba untuk bagaimana menjalankan instruksi ini walaupun berat. Kami akan menggandeng beberapa rumah sakit maupun badan usaha untuk membantu agar BPJS ini tidak hanya ditanggung oleh Pemerintah Kota," ujar Agung, Jumat (25/9/2026).

Sebagai jalan keluar, Pemko menyiapkan skema kolaborasi dengan pihak swasta. Agung menyebut, pembiayaan akan dibagi rata agar lebih ringan.

"Misalnya, pihak rumah sakit menanggung pembayaran 50 persen untuk sekian orang, dan 50 persen lagi ditanggung oleh Pemerintah Kota. Kita akan melakukannya sesuai dengan regulasi yang berlaku," jelasnya.

Skema ini dinilai sebagai terobosan agar jaminan kesehatan tetap berjalan tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Meski sudah ada solusi alternatif, Agung membuka opsi untuk kembali bernegosiasi dengan Gubernur Riau. Ia mengingatkan, warga Pekanbaru juga merupakan bagian dari warga Provinsi Riau dan program JKN adalah program nasional.

"Tentu karena ini program nasional, kalau tidak mampu juga kita akan sampaikan lagi kepada Pak Gubernur. Karena sejatinya, masyarakat Kota Pekanbaru ini juga merupakan masyarakatnya Pak Gubernur dan Provinsi Riau," pungkasnya.*****

Demi Selamatkan UHC, Pemprov Riau Bakal Terapkan Skema Budget Sharing dengan Kabupaten/Kota di 2027

Fri, 25 Sep 2026 14:58:05 +0700

PEKANBARU, LIPO - Di tengah keterbatasan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau memastikan tidak ada pemotongan untuk kebutuhan dasar masyarakat dalam APBD Perubahan 2026. Caranya: memangkas habis belanja seremonial dan perjalanan dinas.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, saat Rapat Paripurna di DPRD Riau, Kamis [24/9/2026]. Ia menyebut rasionalisasi anggaran dilakukan secara selektif.

"Efisiensi dilakukan secara selektif dengan memangkas perjalanan dinas, acara seremonial, dan rapat tatap muka, tanpa mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan, bantuan beasiswa, pembiayaan UHC, serta bantuan sosial," tegas Syahrial.

Komitmen itu diambil agar prioritas pembangunan sesuai RPJMD 2025-2029 tetap terjaga. Ada lima sektor yang jadi fokus: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, dan pemajuan budaya Melayu.

Untuk infrastruktur, Pemprov Riau mengakui perbaikan jalan tidak bisa sekaligus. Ruas vital seperti Jalan Datuk Setia Maharaja dan konektivitas Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar akan ditangani bertahap sesuai skala kerusakan.

"Penanganan konektivitas wilayah dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kerusakan serta kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Tak hanya itu, belanja modal untuk jalan dan irigasi juga disesuaikan agar semua proyek fisik tuntas tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

Sementara di sektor kesehatan, Pemprov Riau memberi sinyal penting terkait Universal Health Coverage [UHC]. Pembayaran kewajiban ke BPJS Kesehatan disebut akan terus dikawal.

Bahkan, mulai 2027 akan ada skema baru. Pemprov tidak lagi menanggung sendiri.

"Kami komitmen penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan terus dikawal. Untuk tahun 2027, pemerintah akan menerapkan penyesuaian skema pembiayaan bersama [budget sharing] antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi menjaga keberlanjutan program UHC," terang Syahrial.

Untuk ekonomi kerakyatan, program UMKM juga dipastikan tidak sekadar bagi-bagi modal, tapi diarahkan pada pendampingan, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar.*****

Ekuitas Negatif, Anak Perusahaan BUMD Riau Terancam Dilikuidasi

Fri, 25 Sep 2026 14:50:19 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau mulai bersikap keras terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak berkinerja. Tidak hanya mengejar dividen, Pemprov memastikan BUMD yang terus merugi dan membebani keuangan daerah akan dievaluasi hingga opsi likuidasi.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Riau di Ruang Paripurna, Kamis [24/09/2026].

Syahrial menyebut, era BUMD sekadar menjadi penyumbang pendapatan daerah tanpa kualitas layanan sudah selesai. Kini, ada empat indikator utama yang jadi rapor merah bagi BUMD.

"Kami tidak hanya melihat laba atau dividen. Tapi juga efisiensi operasional, seberapa besar menyerap tenaga kerja lokal, dan yang paling penting dampak pelayanan publiknya," ujar Syahrial.

Langkah tegas ini dibarengi dengan pengetatan penyertaan modal. Syahrial memastikan, setiap rupiah modal dari APBD yang digelontorkan ke BUMD wajib berbasis kajian akademis.

Tidak ada lagi suntikan modal tanpa dasar yang jelas. Semua harus memiliki business plan yang terukur dan analisis dampak ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Penyertaan atau penambahan modal BUMD dijamin berbasiskan kajian akademis, business plan yang terukur, dan analisis dampak ekonomi bagi daerah," tegasnya.

Sorotan paling tajam adalah pada anak perusahaan BUMD. Pemprov Riau mengakui ada anak perusahaan BUMD yang saat ini berstatus ekuitas negatif atau sudah tidak sehat secara keuangan.

Untuk itu, pembenahan total sedang berjalan. Mulai dari evaluasi portofolio usaha, penerapan sistem pengendalian intern yang ketat, hingga opsi paling ekstrim.

"Langkah pembenahan anak perusahaan BUMD yang berekuitas negatif sedang berjalan. Termasuk opsi divestasi atau likuidasi taktis jika diperlukan," ungkap Syahrial.

Terkait target dividen untuk APBD 2026, Pemprov menyebut tidak akan mematok angka secara asal. Penetapan target akan sangat realistis, disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja dan proses restrukturisasi manajemen di masing-masing BUMD.

Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memastikan BUMD dan BLUD tetap menjadi penyumbang pendapatan, namun tidak boleh dengan cara mengurangi kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.*****

Fluktuatif Sepanjang Pekan, Harga Emas Antam Hari Ini Parkir di Rp 2,59 Juta

Fri, 25 Sep 2026 14:21:25 +0700

LIPO - Harga emas batangan Antam kembali terkoreksi pada perdagangan Jumat (25/9/2026) hari ini.

Berdasarkan data resmi dari laman Logam Mulia, harga emas Antam 1 gram dijual Rp 2.590.000, turun Rp 15.000 dibandingkan Kamis (24/9) kemarin yang masih di level Rp 2.605.000 per gram.

Tren penurunan ini melanjutkan fluktuasi harga sepanjang pekan. Pada awal pekan, Senin (21/9), harga emas Antam berada di Rp 2.628.000 per gram.

Sempat turun tipis Rp 1.000 menjadi Rp 2.627.000 pada Selasa (22/9), harga kemudian naik Rp 3.000 menjadi Rp 2.630.000 pada Rabu (23/9), sebelum akhirnya anjlok dua hari beruntun hingga ke level hari ini.

Jika ditarik lebih jauh, pergerakan harga emas Antam memang tidak stabil dalam sepekan terakhir.

Pada Senin (14/9) lalu harga berada di Rp 2.602.000, sempat anjlok ke Rp 2.592.000 pada Selasa (15/9), naik tipis Rp 1.000 pada Rabu (16/9), lalu bergerak ke Rp 2.598.000 pada Kamis (17/9).

Lonjakan signifikan terjadi pada Jumat (18/9) dengan kenaikan Rp 25.000 menjadi Rp 2.623.000 dan sempat menyentuh Rp 2.638.000 di akhir pekan.

Sejalan dengan harga jual, harga buyback atau harga beli kembali juga ikut melemah hari ini. Buyback turun Rp 20.000 ke level Rp 2.415.000 per gram.

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini, Jumat (25/9/2026):

- 0,5 gram: Rp 1.345.000

- 1 gram: Rp 2.590.000

- 2 gram: Rp 5.120.000

- 3 gram: Rp 7.655.000

- 5 gram: Rp 12.725.000

- 10 gram: Rp 25.395.000

- 25 gram: Rp 63.362.000

- 50 gram: Rp 126.645.000

- 100 gram: Rp 253.212.000

- 250 gram: Rp 632.765.000

- 500 gram: Rp 1.265.320.000

- 1.000 gram: Rp 2.530.600.000****”

Antisipasi Kabut Asap Susulan, Sekolah di Pekanbaru Boleh Pulangkan Siswa Lebih Awal

Fri, 25 Sep 2026 14:15:31 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Pekanbaru kembali normal. Setelah sempat menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat kabut asap Karhutla, siswa PAUD hingga SMP kini kembali belajar di sekolah.

Meski sudah normal, protokol antisipasi tetap diberlakukan. Siswa diminta wajib memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Jumat (25/9/2026).

"Terutama saat kualitas udara memburuk secara mendadak, mereka bisa memulangkan anak-anak lebih awal," kata Abdul Jamal.

Menurutnya, sekolah diberikan kewenangan untuk mengambil langkah cepat jika kualitas udara kembali memburuk secara tiba-tiba. Memulangkan siswa lebih awal menjadi opsi untuk melindungi peserta didik.

Selain itu, Disdik juga memberi perhatian khusus bagi siswa yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.

Siswa yang mengalami batuk maupun asma diminta berkoordinasi dengan pihak sekolah agar aktivitas belajarnya bisa disesuaikan.

Abdul Jamal menegaskan, pihaknya masih terus memantau perkembangan kualitas udara di Pekanbaru.

"Kita tetap memantau kualitas udara," ujarnya.

Jika kondisi kembali tidak sehat, kebijakan PJJ bisa saja diberlakukan kembali sesuai kondisi lapangan.

Agar Tak Diuber-uber Aparat, DPRD Riau Minta Warga Segera Urus Izin Tambang

Fri, 25 Sep 2026 14:09:06 +0700

PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan Kuantan Singingi (Kuansing), Jons Ade Nopendra, meminta masyarakat segera mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tujuannya agar kegiatan tambang emas yang mereka lakukan punya dasar hukum yang jelas.

"Setahu saya, belum ada warga yang punya izin itu. Karena itu saya minta pengurusannya dipercepat," ujarnya pada Jumat, 25 September 2026.

Ia juga meminta pihak berwenang aktif memberi dorongan dan penjelasan kepada masyarakat soal cara mengurus izin tambang. Hal ini penting di samping penertiban tambang ilegal yang terus dilakukan.

"Kasihan masyarakat. Jadi saya harap pengurusan izinnya segera dipercepat," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Kuansing, Zulhendri, juga meminta pemerintah mengadakan sosialisasi tentang cara mengurus IPR bagi warga Kuansing.

Menurutnya, masalah tambang ini termasuk aspirasi yang disampaikan masyarakat saat ia menggelar reses beberapa waktu lalu.

"Banyak warga belum paham soal IPR. Mereka ingin diberi penjelasan yang jelas supaya bisa menambang sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas ESDM agar turun langsung memberi penjelasan kepada masyarakat. Sebab, ada enam kecamatan yang masuk dalam wilayah pertambangan rakyat atau WPR.

"Tidak semua kecamatan di Kuansing masuk WPR. Karena itu, warga perlu tahu dengan jelas wilayah mana yang sudah ditetapkan dan bagaimana prosedur mendapatkan IPR," tutupnya.*****

Polres Rohil Bongkar Dugaan Illegal Logging, 10 Ton Kayu Olahan Disita di Sinaboi

Fri, 25 Sep 2026 13:52:02 +0700

PEKANBARU, LIPO - Jajaran Polres Rokan Hilir mengungkap dugaan tindak pidana kehutanan di Kecamatan Sinaboi. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sedikitnya 483 keping kayu olahan berbagai jenis dengan total berat diperkirakan mencapai 10 ton.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas bongkar muat kayu dari aliran parit kanal menuju sebuah panglong di Jalan Lintas Sinaboi–Dumai, Kepenghuluan Darusalam, Kecamatan Sinaboi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Unit Tipidter Satreskrim Polres Rokan Hilir bersama Unit Reskrim Polsek Sinaboi langsung turun ke lokasi. Saat tiba di tempat kejadian, petugas mendapati sejumlah orang tengah membongkar kayu olahan berupa papan dan broti dari kanal menuju area panglong.

Dari hasil pemeriksaan awal, kayu tersebut diketahui milik seorang pria berinisial IW. Kepada penyidik, IW mengaku memperoleh pasokan kayu dari wilayah Kota Dumai. Namun, kayu yang diamankan diduga tidak disertai dokumen legal sebagaimana dipersyaratkan dalam distribusi hasil hutan.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi membenarkan pengungkapan tersebut. Ia menyebut, penindakan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan lapangan oleh tim gabungan kepolisian.

“Petugas menemukan 483 keping kayu olahan dengan berat kurang lebih 10 ton. Dari hasil pemeriksaan awal, kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah,” ujar Aldi, Jumat (25/9/2026).

Polisi kemudian mengamankan pemilik panglong beserta dua pekerja untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Saat ini, penyidikan masih terus dikembangkan guna menelusuri asal-usul kayu, pihak pemasok, serta jaringan distribusi yang terlibat. Kepolisian juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan illegal logging tersebut.

“Kami tidak berhenti pada barang bukti yang ada di lokasi. Rantai pasok dan pihak-pihak yang terlibat akan kami telusuri secara menyeluruh,” tegas Kapolres.

Aldi menegaskan, penindakan ini merupakan komitmen kepolisian dalam menjaga kelestarian hutan dan menekan praktik pembalakan liar yang merugikan negara serta merusak lingkungan.(***)

Anggota DPRD Kampar Jadi Tersangka Dugaan Penguasaan Kawasan Hutan Sawit di XIII Koto Kampar

Fri, 25 Sep 2026 13:48:58 +0700

PEKANBARU, LIPO– Penyidikan kasus dugaan penguasaan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, memasuki babak baru.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan anggota DPRD Kampar berinisial F (Fahmil) sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, membenarkan penetapan tersangka itu saat dikonfirmasi, Kamis (25/9). Penetapan dilakukan usai penyidik melaksanakan gelar perkara.

“Sudah (penetapan tersangka),” ujar Ade, Jumat (26/9/2026).

Ia menjelaskan, gelar perkara penetapan tersangka telah dilakukan pekan lalu.

“Minggu lalu gelar (penetapan tersangka),” tambahnya.

Terkait inisial tersangka, Ade menegaskan bahwa yang bersangkutan berinisial F.

“(Tersangka) inisial F,” katanya.

Usai penetapan tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau kini melanjutkan proses hukum dengan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

“Lengkapi berkas perkara dan kirim ke JPU,” tegasnya.

Penetapan tersangka juga telah disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan pihaknya telah menerima pemberitahuan tersebut pada hari yang sama.

“Iya. (Tersangka) inisial F,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, perkara ini ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 10 Juli 2026. Penyidik kemudian memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk mendalami dugaan penguasaan serta pemanfaatan lahan yang diduga berada dalam kawasan hutan.

Dalam prosesnya, Kejati Riau juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor SPDP/55/VII/RES.5/2026/Ditreskrimsus. Saat itu, identitas tersangka belum dicantumkan.

Atas SPDP tersebut, Kejati Riau menerbitkan P-16 dengan menunjuk tiga jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan perkara.

Sebelumnya, Fahmil telah dimintai keterangan oleh penyidik saat masih berstatus saksi terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit di lokasi tersebut. Perkara ini mencuat dari laporan dan informasi dugaan penguasaan kawasan hutan yang dialihfungsikan menjadi kebun sawit dengan luas diperkirakan mencapai hampir 60 hektare, berdasarkan temuan komunitas pecinta alam.

Penyidik kini terus mendalami aspek legalitas penguasaan lahan, status kawasan, serta aktivitas perkebunan yang berlangsung di wilayah tersebut.(***)

Digerebek Polisi Saat Terlelap, Wanita di Dumai Simpan Ekstasi

Fri, 25 Sep 2026 13:47:02 +0700

PEKANBARU, LIPO— Seorang perempuan berinisial NC alias E (29) tak berkutik saat digerebek polisi di kamar kosnya di Kota Dumai. Ia ditangkap dalam kondisi masih tertidur, dengan barang bukti 16 butir pil diduga ekstasi yang disembunyikan di dalam jaket.

Penangkapan dilakukan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dumai di sebuah rumah kos di Jalan Pepaya, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 05.41 WIB.

Kapolres Dumai AKBP Fatikh melalui Kasat Resnarkoba Polres Dumai, AKP Gus Purwantoro, mengungkapkan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut.

“Informasi sudah kami terima sejak awal September. Tim kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya,” ujar Gus, Jumat (25/9/2026).

Setelah memastikan target, polisi mendapat informasi bahwa NC akan kembali bertransaksi di lokasi yang sama. Tim pun bergerak cepat melakukan penggerebekan pada dini hari.

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati NC berada di dalam kamar kos dalam kondisi tertidur. Tanpa perlawanan, ia langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan.

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 16 butir pil diduga ekstasi berbentuk persegi panjang berwarna merah bata. Barang haram tersebut disembunyikan dalam kotak rokok yang diletakkan di dalam jaket milik tersangka yang tergantung di jemuran.

Selain itu, polisi turut mengamankan satu kotak rokok merek Surya Gudang Garam dan satu unit ponsel Android merek Oppo berwarna hitam yang diduga terkait dengan aktivitas peredaran narkotika.

“Seluruh barang bukti dan tersangka langsung dibawa ke Mapolres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Hasil tes urine menunjukkan NC positif mengandung Methamphetamine (Metha). Sementara untuk Amphetamine (Amp) dan Tetrahydrocannabinol (Tetra) dinyatakan negatif.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan lain dalam kasus ini.(***)

Kabur Setelah Cabuli Anak Kandung, Pria Bengkalis Diringkus di Jambi

Fri, 25 Sep 2026 13:44:45 +0700

PEKANBARU, LIPO — Pelarian seorang pria berinisial S (41) yang diduga menyetubuhi anak kandungnya sendiri akhirnya terhenti. Tim Opsnal Satreskrim Polres Bengkalis meringkus pelaku di wilayah Jambi setelah sempat kabur lintas provinsi untuk menghindari kejaran aparat.

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Kelurahan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (23/9/2026) sekitar pukul 00.20 WIB. Pelaku diamankan tanpa perlawanan setelah polisi memastikan keberadaannya melalui serangkaian penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Yon Mabel mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Siak Kecil.

“Pelaku berhasil diamankan di wilayah Jambi setelah dilakukan penyelidikan dan koordinasi dengan jajaran setempat,” ujar Yon, Jumat (25/9/2026).

Peristiwa memilukan itu diduga terjadi pada Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Sri Asih, Desa Sumber Jaya. Korban yang masih di bawah umur diketahui merupakan anak kandung pelaku sendiri.

Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada keluarga. Laporan kemudian dilayangkan ke pihak kepolisian disertai pendampingan terhadap korban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik langsung melakukan pengejaran. Informasi yang dihimpun mengarah pada keberadaan pelaku di Provinsi Jambi. Tim pun bergerak sejak Senin (21/9/2026) dan berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Merlung serta Polsek Tungkal Hulu.

“Setelah posisi pelaku terdeteksi, tim langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan yang bersangkutan,” jelas Yon.

Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa satu kaos berwarna biru muda dan celana pendek hitam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kini S telah dibawa ke Mapolres Bengkalis untuk menjalani pemeriksaan intensif. Polisi juga masih mendalami kasus ini guna mengungkap seluruh fakta, termasuk kemungkinan adanya peristiwa lain.

“Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan sesuai hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi korban anak,” tegas Yon.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman berat menanti pelaku atas kejahatan terhadap anak tersebut.(***)

Guru Besar UI Apresiasi Capaian Prabowo-Gibran, Dorong Penguatan Kelas Menengah

Fri, 25 Sep 2026 13:40:40 +0700

Jakarta, LIPO – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah indikator ekonomi dinilai menunjukkan capaian positif di tengah gejolak global. Meski demikian, penguatan kelas menengah dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian.

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof. Telisa Falianty menilai pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran 5 persen, inflasi relatif terkendali, serta tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun.

“Secara makro kita bisa menjaga stabilitas ekonomi minimal di 5 persen. Kita cukup apresiasi pemerintah bisa menjaga itu bahkan lebih dari 5 persen,” kata Prof Telisa dalam dialog di stasiun televisi swasta, Rabu (24/9).

Menurutnya, kemampuan menjaga inflasi di kisaran 3 persen juga patut dicatat di tengah El Nino dan gangguan rantai pasok global. Tren kemiskinan dan ketimpangan dalam beberapa tahun terakhir juga dinilainya masih menunjukkan arah yang relatif baik.

Telisa mengatakan kebijakan pemerintah telah mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan investasi. Namun, pemerintah perlu memastikan manfaat pertumbuhan semakin dirasakan masyarakat, khususnya kelas menengah.

“PR kita bagaimana kebijakan dirasakan oleh kelas menengah, agar in this economy kita bisa menciptakan optimisme dan trust, tapi harus ada kerja bersama,” ujarnya.

Ia mendorong pengawasan lebih kuat di tingkat mikro, mulai dari akses lapangan kerja hingga pemberantasan pungutan liar yang menghambat UMKM. Kolaborasi pemerintah pusat, pemda, balai pelatihan, dan media juga dinilai penting agar kebijakan lebih efektif di lapangan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi mulai bergerak dari dominasi konsumsi menuju dukungan investasi.

“Kita sudah ada perubahan struktur yang tadinya fokus ke konsumsi, sekarang bergerak ke investasi,” kata Fithra.

Menurutnya, investasi perlu diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang semakin inklusif dan memperluas pekerjaan formal. Hal tersebut menjadi penting terutama bagi kelompok kelas menengah.

“Cara membantu middle class bukan memberikan bansos, tetapi memberikan kesempatan kerja di sektor formal. Industrialisasi tujuannya menciptakan ruang kerja di sektor formal itu,” pungkasnya.(***)

Ganti Skema Lama, Pemko Pekanbaru Alokasikan RLH Lewat Anggaran Kecamatan

Thu, 24 Sep 2026 22:30:00 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Kota Pekanbaru menyiapkan skema baru untuk program Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga kurang mampu.

Mulai tahun anggaran 2027, Pemko berencana mengalokasikan pembangunan 5 unit RLH di setiap kecamatan.

Skema baru ini mencuat dari usulan para camat dalam rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Senapelan, Rabu (23/9/2026).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, usulan camat menjadi masukan penting untuk program tahun depan.

"Berdasarkan masukan dari camat, tahun depan itu rumah layak huni mungkin kita alokasikan nanti di masing-masing kecamatan itu ada 5," ungkap Agung, Kamis (24/9/2026).

Jika selama ini pembangunan RLH hanya terpusat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), mulai 2027 polanya berubah.

Pemko akan mengalokasikan anggaran pembangunan RLH langsung melalui masing-masing kecamatan.

"Jadi nanti tidak hanya Perkim saja yang menampung rumah layak huni," ujarnya.

Dengan skema baru ini, pihak kecamatan diberi kewenangan penuh untuk menentukan warga yang layak menerima bantuan RLH. Program ini sendiri bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang aman, sehat, dan nyaman.

Agung menilai, camat lebih memahami kondisi riil warganya, sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran.

"Karena camat tentu lebih tahu persoalannya (warga). Jadi lebih tepat sasaran," pungkasnya.

Jika terealisasi, dengan 15 kecamatan di Pekanbaru, total akan ada 75 unit RLH yang dibangun setiap tahunnya melalui anggaran kecamatan.*****

Budiman Lubis Pesimis APBD 2027, Riau Seperti Tegak di Pinggir Jurang

Fri, 25 Sep 2026 11:24:36 +0700

PEKANBARU, LIPO -.Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, memberikan gambaran tentang kondisi APBD Provinsi Riau tahun 2027. Menurutnya, meski ada kenaikan target pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan (BPNkB), namun keuntungan yang diterima provinsi tidak sebesar yang dibayangkan.

Budiman menjelaskan, pajak bahan bakar kendaraan naik dari Rp1,3 triliun menjadi Rp3 triliun. Secara angka, ada kenaikan sekitar Rp1,7 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa pajak ini bukan sepenuhnya milik provinsi.

"Jadi, dari kenaikan itu, 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten dan kota. Kalau pajak air permukaan, itu memang murni untuk kita. Kalau pajak rokok, juga ada opsen," ujarnya, Jumat 25 September 2026.

Dengan skema bagi hasil tersebut, dari target Rp3 triliun, provinsi hanya menerima sekitar 30 persen atau sekitar Rp900 miliar. Jumlah itu pun menurutnya sudah tercapai. Artinya, sekitar Rp2,1 triliun akan ditransfer ke kabupaten dan kota.

"Ditambah lagi bantuan keuangan dan hibah lainnya, totalnya saya lihat Rp2,5 triliun. Jadi pendapatan murni kita di APBD hanya di angka Rp7,5 triliun," kata Budiman.

Ia lantas membandingkan dengan kebutuhan belanja provinsi yang sangat besar. Mandatori pendidikan saja, menurutnya, mencapai Rp2,8 triliun. Belum lagi belanja pegawai, termasuk TPP, yang mencapai Rp3,9 triliun. Ditambah lagi kebutuhan kesehatan dan lainnya.

"Kalau saya menilai, pesimis juga dengan keadaan APBD 2027 ini. Tapi kita tetap berusaha," ujarnya.

Budiman juga menyoroti adanya pemotongan transfer dari pusat sebesar Rp1,2 triliun. Dengan pendapatan murni hanya Rp7,5 triliun, ia mempertanyakan sisa yang benar-benar bisa digunakan provinsi.

"Soal TPP pegawai, tak bisa kita geser banyak karena sudah lama tidak naik. Sementara pegawai kita banyak. ASN saja sekitar 12.000, PPPK sekitar 14.000, belum lagi PPPK paruh waktu sekitar 2.000. Total sekitar 30.000 pegawai. Tidak mungkin TPP mereka dipotong, Pak Gubernur juga tidak mau," jelasnya.

Ia menambahkan, dasar perhitungan TPP masih menggunakan APBD di angka Rp14 triliun. Kondisi ini berbeda dengan daerah lain seperti Bengkulu dan Sumatera Barat yang jumlah pegawainya lebih sedikit.

Terkait mandatory Undang-Undang yang mengatur belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari belanja pejabat, Budiman menyebut pihaknya sudah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Jawabannya, aturan itu akan dimasukkan dalam Undang-Undang APBN 2027.

"Jadi tidak merubah UU Nomor 1 itu. Kemarin kami konsultasi ke pusat, ditanya target Rp10 triliun tercapai di APBD 2027. Cuma yang murni untuk provinsi itu Rp7,5 triliun," paparnya.

Meski demikian, ia melihat ada keberuntungan di balik kenaikan pajak bahan bakar ini. Jika sebelumnya dengan Rp1,3 triliun provinsi hanya mendapat sekitar Rp400 miliar, kini dengan Rp3 triliun provinsi bisa menerima sekitar Rp900 miliar.

"Ya kita sih naik. Mudah-mudahan tercapai. Tapi ini tidak mengangkat betul kondisi kita. Kita berharap ada kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru," harapnya.

Soal anggaran pendidikan Rp2,8 triliun, Budiman menjelaskan bahwa angka itu bukan hanya untuk dinas pendidikan saja. TPP pegawai yang Rp3,9 triliun juga ada di dinas pendidikan.

"Nanti akan kita pilah. Kalau dikurangi, ya ratusan juga. Tapi masih ada 38 badan lain yang juga butuh anggaran," tutupnya.*****