Latest Posts

Bupati Siak Upayakan Kembalikan Pengelolaan Pelabuhan KITB kepada BUMD

Tue, 10 Nov 2026 22:29:01 +0700

JAKARTA, LIPO – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menemui Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan itu, memperjuangkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak kembali mendapatkan kepercayaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mengelola pelabuhan di kawasan KITB.

Kedatangan Bupati Afni didampingi Asisten II Sekdakab Siak, Komisaris KITB, Komisaris PT Samudra Siak, jajaran direksi PT Samudra Siak, jajaran direksi KITB, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Turut hadir Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk wilayah Siak.

Afni mengatakan, perjuangan mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat terhadap BUMD Siak sebenarnya telah dimulai sejak setahun lalu, tepatnya pada awal masa kepemimpinannya sebagai Bupati Siak.

Bupati perempuan pertama itu mengakui, pengelolaan pelabuhan KITB sebelumnya dipercayakan Kementerian Perhubungan kepada BUMD PT Samudra Siak. Namun, pada Oktober 2024 masa pengelolaannya berakhir dan perusahaan tersebut dinilai tidak lagi layak menjadi BUP.

Menurut Afni, pengelolaan sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya tidak adanya keuntungan signifikan bagi daerah serta tidak optimalnya pemeliharaan infrastruktur dermaga pelabuhan. Kondisi tersebut kemudian berujung pada ambruknya jembatan KITB pada Januari 2026.

"Pak Direktur tadi kembali menyayangkan dan menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelolaan pelabuhan KITB pada masa lalu," ungkap Afni.

Mantan wartawan itu menjelaskan, pelabuhan tersebut dibangun menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun, dalam perjalanannya, pengawasan dan perawatan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bahkan, terjadi penumpukan truk pengangkut cangkang di atas kawasan pelabuhan tanpa pengawasan yang memadai. Menghadapi persoalan tersebut, Afni mengaku telah menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta kesempatan kedua kepada Menteri Perhubungan saat pertemuan setahun lalu.

Sebagai kepala daerah yang baru, Afni menyampaikan komitmen untuk memperbaiki tata kelola BUMD dan memastikan kepercayaan pemerintah pusat tidak kembali disia-siakan.

"Saya akan pegang komitmen dan menjaminkan agar kedepan pengelolaan pelabuhan KITB lebih baik lagi,kedepan. Kami memohon diberikan kesempatan kedua agar BUMD Siak kembali dipercaya mengelola Pelabuhan KITB," pinta Afni.

Keberadaan pelabuhan tersebut, kata Afni, sangat strategis bagi masa depan perekonomian masyarakat Siak. Terlebih, daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Karena itu, KITB diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, membuka peluang investasi, meningkatkan aktivitas usaha, sekaligus memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Afni juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah menganggarkan dan melaksanakan pekerjaan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton.

Afni menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penyusunan DED tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun ini. Namun, pemerintah pusat belum menganggarkan pembangunan fisik jembatan tersebut.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Siak tidak ingin hanya menunggu. Afni mengungkapkan, pemerintah daerah telah bergerak secara paralel dengan menggandeng pihak ketiga dan berhasil mendapatkan investor yang bersedia membangun kembali pelabuhan tersebut.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan investor untuk bisa membangunkan pelabuhan ini kembali tanpa membebani APBN maupun APBD. Tentu ini nantinya butuh pola kerjasama dan kolaborasi di bawah bimbingan Kemenhub," ujarnya.

Komitmen tersebut juga disampaikan langsung kepada Direktur Kepelabuhanan. Afni berharap, setelah DED rampung, seluruh pihak dapat kembali duduk bersama untuk membahas langkah pembangunan selanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Triono menyambut baik komitmen Pemkab Siak. Namun, ia mengingatkan agar kesalahan pengelolaan pada masa lalu tidak kembali terulang.

Afni menyebutkan, pihak Kementerian Perhubungan meminta agar komitmen pemerintah daerah nantinya dituangkan secara jelas melalui pakta integritas sebelum kerja sama pengelolaan dimulai.

"Beliau menyampaikan, benar ya Ibu Bupati, ini dijaga komitmennya. Sebelum kerja sama dimulai harus ada pakta integritas, harus ada komitmen yang betul-betul jelas. Jangan hanya janji saja," kata Afni menirukan pesan Direktur Kepelabuhanan.

Bagi Afni, perjuangan menghidupkan kembali Pelabuhan Tanjung Buton bukan sekadar mengembalikan status pengelolaan kepada BUMD. Lebih dari itu, ia ingin memastikan aset negara yang telah dibangun dengan anggaran pemerintah benar-benar terawat, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Siak.*****

Pemkab Siak Gandeng BPOM Perluas Desa Pangan Aman, Produk Lokal Didorong Naik Kelas

Tue, 10 Nov 2026 22:24:10 +0700

SIAK, LIPO – Pemerintah Kabupaten Siak bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru memperkuat pengawasan keamanan pangan hingga tingkat kampung. Selain melindungi masyarakat dari pangan berbahaya, program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk olahan lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman Kabupaten Siak 2026 di Ruang Rapat Sri Indrapura, Kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Selasa (10/11/2026).

Mewakili Bupati Siak, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Siak, Fauzi Asni, mengatakan keamanan pangan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kampung, hingga masyarakat.

Menurut dia, pengawasan dan edukasi keamanan pangan tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi maupun evaluasi administratif. Program tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh kampung di Kabupaten Siak.

"Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti di Kampung Dayang Suri saja. Melalui koordinasi camat dan seluruh perangkat daerah, edukasi serta pengawasan keamanan pangan dapat diperluas ke kampung-kampung lainnya," kata Fauzi.

Ia juga meminta penghulu kampung bersama kader keamanan pangan aktif mengawasi peredaran dan pengolahan pangan. Pengawasan tersebut perlu mencakup pangan olahan, pangan segar asal hewan, maupun pangan segar asal tumbuhan.

Masyarakat juga diimbau lebih teliti memilih makanan dengan memperhatikan bahan baku, penggunaan pewarna, kebersihan, serta proses pengolahannya. Penggunaan bahan berbahaya, termasuk pewarna tekstil pada makanan dan kemasan plastik yang tidak diperuntukkan untuk memasak, menjadi perhatian khusus.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati, menjelaskan Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari intervensi BPOM untuk membangun ekosistem keamanan pangan melalui tiga sektor utama, yakni desa, pasar, dan sekolah.

Di Kabupaten Siak, pelaksanaan intervensi pada 2026 menyasar satu desa, satu pasar, dan empat sekolah. Program tersebut telah melalui tahapan advokasi bersama pemerintah daerah, bimbingan teknis, hingga pelatihan kader keamanan pangan sejak awal tahun.

"Pasar harus menyediakan bahan pangan yang bebas dari bahan berbahaya, sementara masyarakat sebagai konsumen juga harus cerdas memilih makanan. Disinilah pentingnya peran kader untuk memberikan edukasi tentang pangan yang aman," ujar Sofiyani.

Ia berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan sekaligus memperluas program tersebut ke kampung-kampung lain melalui dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain aspek kesehatan, BPOM melihat program keamanan pangan sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendampingan kepada pelaku usaha pangan rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan bahan tambahan pangan yang diizinkan serta penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.

Salah satu produk lokal yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan adalah mie sagu. Produk berbasis kearifan lokal tersebut dinilai dapat memiliki daya saing lebih luas apabila kualitas produksi dan standar keamanan pangannya terus ditingkatkan.

"Keamanan pangan bukan hanya membuat masyarakat lebih sehat, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Ketika masyarakat memahami cara produksi pangan yang baik dan penggunaan bahan tambahan pangan yang aman, produk lokal memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar," kata Sofiyani.

Dalam kesempatan itu, Sofiyani juga mendorong Pemkab Siak meningkatkan capaian penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Ia menyebutkan, nilai Siak telah melampaui ambang batas kelulusan (passing grade) 60, tetapi masih perlu ditingkatkan.

Sebagai bentuk dukungan, BPOM Pekanbaru menyatakan siap memberikan pendampingan dan coaching kepada pemerintah daerah, baik untuk memperluas Program Desa Pangan Aman maupun meningkatkan capaian penilaian tersebut.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diikuti 33 peserta dari unsur perangkat daerah, Kecamatan Bungaraya, Pemerintah Kampung Dayang Suri, tim keamanan pangan desa, dan kader keamanan pangan.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Siak dan BPOM berharap pengawasan pangan semakin luas, kesadaran masyarakat meningkat, serta produk olahan lokal memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik.****

Maknai Hari Pahlawan 2026, Pemkab Siak Ajak Teladani Pengorbanan Sultan Syarif Kasim II Demi NKRI

Tue, 10 Nov 2026 22:19:38 +0700

SIAK, LIPO - Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyampaikan pidato resmi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, Selasa (10/10/2026). Di Lapangan tugu Proklamasi 17 Agustus di depan Istana Asserayah Hasimiyah.

Dalam amanatnya, beliau mengingatkan kembali seluruh masyarakat akan keberanian luar biasa rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, yang lahir dari keyakinan mendalam bahwa tanah air harus dijaga bersama lewat pengorbanan tanpa pamrih.

Semangat kebangsaan tersebut mendasari tema besar Hari Pahlawan Tahun 2026, yaitu "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan."

Dalam pidatonya, Wakil Bupati Syamsurizal menekankan pentingnya warisan nilai-nilai luhur dari para pendahulu bangsa. "Para pahlawan telah meninggalkan teladan nyata tentang keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai ini tetap memegang peranan krusial dalam kehidupan kita saat ini," ujarnya.

Beliau menambahkan bahwa meski tantangan zaman telah berubah dan wujud pengabdian yang dibutuhkan bangsa kini berbeda, esensi perjuangan tidak boleh pudar.

Perjuangan modern saat ini diwujudkan melalui kerja keras yang sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan prima kepada masyarakat, serta upaya nyata untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat.

Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus menyatu dalam keseharian setiap warga, dimanapun berada dan apapun profesinya.

Refleksi Pesan Historis Sultan Syarif Kasim II harus dimaknai khusus, melalui momentum Hari Pahlawan ini menjadi ajang refleksi atas pesan mendalam dari Pahlawan Nasional asal Riau, Sultan Syarif Kasim II, yang merupakan Sultan ke-12 dari Kesultanan Asserayah Hasimiyah Siak Sri Indrapura.

Pesan abadi beliau haruslah diresapi dalam hati untuk dimaknai bersama-sama.

"Tiadalah ada budi yang lebih berharga dari mengorbankan jiwa karena mempertahankan tanah air demi kemakmuran bersama."

Kesultanan Siak Sri Indrapura sendiri merupakan kerajaan Melayu Islam yang berdiri kokoh di Riau sejak tahun 1723 M. Sejarah mencatat babak heroik kerajaan ini yang berakhir demi integrasi bangsa, setelah secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1946.

Begitu mendengar berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II langsung mengambil tindakan tegas dengan memaklumatkan pernyataan sikap bela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak tunduk kepada penjajah. Sebagai bukti kesetiaan mutlaknya kepada ibu pertiwi, beliau menyumbangkan harta pribadinya yang sangat fantastis pada masa itu, yakni sebesar 13 juta gulden, beserta mahkota berlian kesultanan sebagai modal awal berdirinya negara Indonesia.

Hingga hari ini, bukti sejarah perjuangan dan kejayaan tersebut masih berdiri megah melalui Istana Siak Sri Indrapura (Istana Asserayyah Hasyimiah / Istana Matahari Timur). Istana yang dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hasyim ini memadukan arsitektur khas Melayu, Arab, dan Eropa, dan tetap menjadi simbol abadi dari nasionalisme serta pengorbanan besar Bumi Siak bagi kedaulatan NKRI.

Melalui peringatan Hari Pahlawan 2026, Pemerintah Kabupaten Siak mengajak seluruh elemen bangsa untuk meresapi maklumat Sultan Syarif Kasim II, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan melangkah bersama dalam melanjutkan estafet pembangunan nasional.****

Ragil Hadiwibowo Terpilih Pimpin PWI Inhil

Tue, 10 Nov 2026 22:13:15 +0700

LIPO - Ragil Hadiwibowo terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam Konferensi Kabupaten (Konferkab) ke-6 PWI Inhil, Selasa (10/11/2026), di Ruang Meeting Lantai 3 Hotel Harmona Inn.

Ragil memperoleh 16 suara, unggul dua suara dari Prasuyitno yang mendapatkan 14 suara. Pemilihan berlangsung melalui mekanisme pemungutan suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 30 orang.

Hasil tersebut mengantarkan Ragil Hadiwibowo mendapatkan kepercayaan mayoritas peserta konferensi untuk memimpin organisasi wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Konferkab ke-6 PWI Inhil turut dihadiri jajaran pengurus PWI Provinsi Riau, yakni Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, Sekretaris Doni Dwi Putra, Bendahara Anthony Harry, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Bambang Irawan Syahputra, serta Wakil Sekretaris Jinto Lumban Gaol.

Ragil Ajak Seluruh Anggota Bersatu

Dalam sambutan setelah terpilih, Ragil Hadiwibowo menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, Sekretaris Doni Dwi Putra, para senior, serta seluruh rekan wartawan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

Ragil berharap kepengurusan PWI Inhil ke depan dapat berjalan dengan semangat kebersamaan dan tidak terpecah akibat perbedaan pilihan dalam proses pemilihan.

"Ke depan, kita berharap bisa berjalan bersama-sama. Tidak ada lagi kubu yang menang ataupun kalah," ujar Ragil dalam sambutannya.

Menurut Ragil, berakhirnya proses pemilihan harus menjadi momentum untuk kembali menyatukan seluruh anggota. Perbedaan pilihan dalam konferensi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang tidak seharusnya menghambat upaya membesarkan PWI Inhil.

Ia berharap seluruh anggota dapat berkontribusi dan bekerja sama dalam menjalankan roda organisasi serta meningkatkan kualitas profesi wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua PWI Riau: Kepemimpinan Baru Adalah Ujian

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar mengapresiasi pelaksanaan Konferkab ke-6 PWI Inhil yang berlangsung melalui proses demokratis.

Raja Isyam menegaskan bahwa konferensi kabupaten bukan sekadar ajang kompetisi untuk menentukan ketua, melainkan bagian dari proses pendewasaan organisasi dan upaya membawa PWI selangkah lebih maju.

Ia mengingatkan bahwa kemenangan dalam pemilihan bukanlah tujuan akhir. Ketua terpilih justru menghadapi tanggung jawab dan ujian kepemimpinan untuk membawa PWI Inhil menjadi organisasi yang lebih baik.

Raja Isyam juga menyoroti potensi sumber daya manusia wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, Inhil memiliki banyak wartawan berkualitas, baik dari kalangan senior maupun generasi muda.

Salah satu figur senior yang disinggung adalah Bakri, yang dinilai memiliki kegigihan dalam memperjuangkan idealisme profesi wartawan. Potensi tersebut perlu menjadi kekuatan untuk membangun organisasi yang solid dan berintegritas.

Jaga Marwah Profesi dan Kode Etik Jurnalistik

Dalam sambutannya, Raja Isyam turut mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi wartawan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi insan pers.

Tantangan tersebut mencakup persoalan ekonomi, keamanan, hingga kenyamanan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Karena itu, wartawan dituntut tetap berpegang pada profesionalisme dan idealisme dalam menjalankan fungsi pers.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Penegakan kode etik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi wartawan dan produk jurnalistik.

Selain itu, PWI di tingkat kabupaten diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai profesi wartawan yang sebenarnya. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi keberadaan oknum yang meresahkan masyarakat atau menyalahgunakan profesi wartawan.

PWI Inhil juga didorong untuk terus memperkuat keanggotaan dengan mengajak wartawan potensial bergabung ke dalam organisasi. Upaya tersebut diharapkan berlanjut setelah pelaksanaan agenda Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).

PWI Inhil Jadi Barometer PWI Riau

Lebih lanjut, Raja Isyam menyebut PWI Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan organisasi PWI di Provinsi Riau.

Bersama Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, PWI Inhil dinilai menjadi salah satu barometer eksistensi PWI di Riau. Perkembangan organisasi di daerah tersebut juga kerap menjadi perhatian PWI Pusat.

Karena itu, kepemimpinan Ragil Wibowo diharapkan mampu melanjutkan konsolidasi organisasi, memperkuat soliditas anggota, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Terpilihnya Ragil melalui Konferkab ke-6 PWI Inhil pada 10 November 2026 menjadi awal kepemimpinan baru bagi organisasi wartawan tersebut. Semangat kebersamaan yang disampaikan Ragil diharapkan menjadi landasan untuk menyatukan seluruh anggota dan menjalankan program kerja organisasi ke depan.(LIPO/rls)

Audiensi ke Plt Gubernur Riau, Bos BTN Pekanbaru Janji Perkuat UMKM dan Properti

Tue, 10 Nov 2026 22:04:36 +0700

PEKANBARU, LIPO - Kabar baik buat pelaku usaha kecil di Riau. Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan siap memperluas dukungannya, tidak hanya untuk sektor perumahan, tapi juga untuk pengembangan UMKM dan usaha yang berkaitan dengan properti.

Komitmen itu disampaikan Branch Manager Bank BTN Pekanbaru, Endra Wijayanto, saat audiensi dengan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi konkret antara perbankan dan pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi Riau.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik rencana BTN tersebut. Menurutnya, peran bank sangat krusial untuk membantu UMKM naik kelas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

"Dukungan perbankan sangat dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah. Kami berharap BTN dapat terus membuka peluang kerja sama yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat serta pelaku UMKM," ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan, kerjasama Pemprov dan perbankan tidak boleh sekadar seremoni. Program yang dibuat harus benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan berdampak nyata.

"Kami berharap kerjasama ini dapat dikembangkan melalui program-program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Sinergi antara pemerintah dan perbankan harus mampu mendorong pertumbuhan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Endra Wijayanto menegaskan BTN kini punya perhatian besar pada UMKM. Selama ini BTN dikenal identik dengan KPR, namun kini dukungannya diperluas.

"Selain perumahan, BTN juga memiliki konsentrasi terhadap UMKM. Kami mempunyai program yang berkaitan dengan UMKM dan sektor properti, sehingga kami selalu siap memberikan dukungan," kata Endra.

Ke depan, BTN juga berjanji akan lebih transparan dan rutin berkoordinasi dengan Pemprov. BTN akan menyampaikan update berkala soal realisasi pembiayaan perumahan dan program UMKM di Riau.

"BTN siap mendukung Pemerintah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, serta kabupaten dan kota lainnya. Ke depan, kami akan menginformasikan secara rutin perkembangan realisasi perumahan dan program UMKM sebagai bagian dari sinergi bersama pemerintah daerah," tutupnya.

Lewat sinergi ini, Pemprov Riau berharap pelaku UMKM bisa lebih mudah mengakses pembiayaan, usahanya berkembang, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.*****

Ganti Rugi Belum Tuntas, Flyover Simpang Panam Pekanbaru Molor ke Tahun Depan

Tue, 10 Nov 2026 21:40:28 +0700

PEKANBARU, LIPO – Pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Simpang Panam, Pekanbaru, belum bisa tuntas tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan sisa pembayaran ganti rugi akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat memimpin rapat evaluasi pengadaan tanah di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi terkait. Fokusnya, mengevaluasi kinerja Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (TP2T) menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Dalam rapat itu, SF Hariyanto menyoroti masih adanya kendala administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Salah satu yang paling krusial, ada bidang tanah yang secara fisik sudah bebas, namun sertifikatnya belum dilakukan pemisahan atau pemotongan.

"Kita harus benar-benar teliti. Jangan sampai tanahnya sudah dibayar, tetapi administrasinya belum selesai. Ini harus dipastikan agar tidak terjadi kesalahan ataupun pembayaran ganda," tegas SF Hariyanto.

Ia meminta seluruh proses di cek ulang satu per satu, mulai dari status kepemilikan hingga kelengkapan dokumen, agar tidak ada celah pembayaran ganda di kemudian hari.

SF Hariyanto mengakui, tidak semua proses ganti rugi bisa diselesaikan pada 2026. Namun, ia menegaskan penundaan bukan alasan untuk bekerja asal-asalan.

"Memang tidak semuanya bisa diselesaikan tahun ini. Yang belum selesai akan kita lanjutkan tahun depan. Namun, yang paling penting adalah seluruh proses pengadaan tanah harus jelas dan benar-benar tuntas," ujarnya.

Menurutnya, kepastian status lahan adalah syarat mutlak sebelum pembangunan fisik dimulai.

"Prinsipnya tanah harus benar-benar bebas terlebih dahulu. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan, tetapi masih ada persoalan terkait lahannya," katanya.

Melalui evaluasi ini, Pemprov Riau berharap koordinasi TP2T dengan seluruh pihak terkait semakin solid, sehingga pengadaan tanah Flyover Simpang Panam berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.*****

Ragil Wibowo Terpilih Pimpin PWI Inhil, Unggul Dua Suara

Tue, 10 Nov 2026 20:37:49 +0700

TEMBILAHAN, LIPO – Ragil Wibowo terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dalam Konferensi Kabupaten (Konferkab) ke-6 PWI Inhil, Selasa (10/11/2026), di Ruang Meeting Lantai 3 Hotel Harmona Inn.

Hasil tersebut mengantarkan Ragil Wibowo mendapatkan kepercayaan mayoritas peserta konferensi untuk memimpin organisasi wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ragil Ajak Seluruh Anggota Bersatu

Dalam sambutan setelah terpilih, Ragil Wibowo menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, Sekretaris Doni Dwi Putra, para senior, serta seluruh rekan wartawan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

Ragil berharap kepengurusan PWI Inhil ke depan dapat berjalan dengan semangat kebersamaan dan tidak terpecah akibat perbedaan pilihan dalam proses pemilihan.

"Ke depan, kita berharap bisa berjalan bersama-sama. Tidak ada lagi kubu yang menang ataupun kalah," ujar Ragil dalam sambutannya.

Ia berharap seluruh anggota dapat berkontribusi dan bekerja sama dalam menjalankan roda organisasi serta meningkatkan kualitas profesi wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua PWI Riau: Kepemimpinan Baru Adalah Ujian

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau Raja Isyam Azwar mengapresiasi pelaksanaan Konferkab ke-6 PWI Inhil yang berlangsung melalui proses demokratis.

Raja Isyam menegaskan bahwa konferensi kabupaten bukan sekadar ajang kompetisi untuk menentukan ketua, melainkan bagian dari proses pendewasaan organisasi dan upaya membawa PWI selangkah lebih maju.

Raja Isyam juga menyoroti potensi sumber daya manusia wartawan di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, Inhil memiliki banyak wartawan berkualitas, baik dari kalangan senior maupun generasi muda.

Jaga Marwah Profesi dan Kode Etik Jurnalistik

Dalam sambutannya, Raja Isyam turut mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi wartawan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi insan pers.

PWI Inhil Jadi Barometer PWI Riau

Lebih lanjut, Raja Isyam menyebut PWI Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan organisasi PWI di Provinsi Riau.

Bersama Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, PWI Inhil dinilai menjadi salah satu barometer eksistensi PWI di Riau. Perkembangan organisasi di daerah tersebut juga kerap menjadi perhatian PWI Pusat.

Dar Edi Yoga Tantang Dominasi Politisi, Sodorkan Nama Terawan

Tue, 10 Nov 2026 19:18:21 +0700

JAKARTA, LIPO - Di tengah riuhnya perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul tawaran nama yang berbeda dari deretan tokoh politik yang selama ini beredar. Dar Edi Yoga, salah satu Pendiri Beranda Ruang Diskusi yang juga praktisi media, mengusulkan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai figur alternatif untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI.

Usulan itu bukan sekadar menambah panjang daftar nama dalam bursa spekulasi politik. Dar Edi Yoga ingin mengajak publik melihat persoalan kepemimpinan nasional dari sudut pandang yang lebih luas: Indonesia tidak semestinya hanya bergantung pada figur yang lahir dan besar dari rahim partai politik.

Menurut Yoga, bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki semangat kebangsaan, integritas, kapasitas pengabdian, serta keberanian menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok. Figur yang bekerja untuk Indonesia, bukan semata-mata untuk kepentingan politik atau kekuasaan.

Dalam pandangannya, Terawan merupakan nama yang layak dipertimbangkan. Mantan Menteri Kesehatan itu memiliki rekam jejak panjang di dunia kedokteran dan militer. Ia dikenal sebagai dokter spesialis radiologi, pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto, serta dipercaya menjadi Menteri Kesehatan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bagi Yoga, pengalaman Terawan dalam bidang kesehatan, kedisiplinan militer, dan pengabdiannya kepada negara menjadi modal yang patut diperhitungkan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.

"Indonesia membutuhkan figur yang memiliki jiwa Merah Putih, berani mengabdi, dan tidak tersandera kepentingan politik praktis. Jangan sampai pembicaraan mengenai masa depan bangsa hanya berputar di antara nama-nama yang itu-itu saja," demikian gagasan yang disampaikan Yoga, Selasa (10/11/2026).

Nama-nama yang selama ini ikut diperbincangkan sebagai kemungkinan pengganti Gibran antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sufmi Dasco Ahmad. Sebagian besar merupakan figur yang memiliki akar dan jaringan kuat dalam politik nasional.

Di tengah dominasi nama-nama tersebut, usulan Terawan menghadirkan alternatif pemikiran: apakah jabatan Wakil Presiden harus selalu menjadi arena kompromi kekuatan partai politik, atau terbuka pula bagi figur profesional dengan pengalaman pengabdian di bidang lain?

Wacana penggantian Gibran kembali menguat setelah muncul polemik mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SLTA.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah juga menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden.

Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan agar ditarik untuk dimusnahkan.

Dua putusan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan yang lebih luas. Bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat negara, melainkan juga menyentuh pertanyaan mendasar tentang standar persyaratan pejabat publik, akuntabilitas lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Namun, penting untuk membedakan antara persoalan keabsahan dokumen, konsekuensi hukum putusan pengadilan, dan mekanisme pemberhentian seorang Wakil Presiden. Ketiganya merupakan persoalan hukum yang tidak dapat dicampuradukkan begitu saja.

Sebab, pergantian Wakil Presiden bukan perkara mengganti seseorang karena desakan opini publik atau menguatnya polemik politik. Konstitusi telah mengatur mekanisme dan tahapan yang harus ditempuh.

Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, usulan Dar Edi Yoga mengenai Terawan masih merupakan gagasan pribadi yang ditawarkan untuk memperkaya diskusi publik, bukan pencalonan resmi ataupun proses pergantian yang telah berjalan.

Terlepas dari siapa yang kelak dianggap layak, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada perebutan nama dan jabatan. Lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pemimpin memiliki kapasitas, integritas, komitmen kebangsaan, serta keberanian mengutamakan kepentingan rakyat.

Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula sekedar pelengkap kekuasaan. Ia adalah amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar kepada bangsa dan negara.*****

Yusril Tegaskan Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi Buktikan Keabsahan Ijazahnya

Tue, 10 Nov 2026 18:14:01 +0700

JAKARTA, LIPO - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut tidak ada lagi jalur hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan.

Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final.

Putusan MK kata Yusril, tidak menyediakan upaya hukum lanjutan. Sementara itu, putusan MA juga telah final karena Gibran bukan pihak dalam perkara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," sambungnya.

Dia memastikan, MA telah memutuskan membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut juga memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan dimaksud.

Menurutnya, putusan MA itu berpotensi berdampak terhadap gugatan yang saat ini bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, objek yang disengketakan dalam gugatan tersebut sama dengan objek yang telah diputus MA.

"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujarnya.

Yusril memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi setelah putusan MA dieksekusi.

Di sisi lain, Yusril mengaku belum mendapatkan konfirmasi langsung mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dia menyebut baru mendengar informasi bahwa Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

"Saya belum mendapat kabar langsung dari Pak Presiden dan juga belum dapat kabar dari Pak Mensesneg, mungkin sebentar lagi saya ketemu beliau-beliau itu ya. Saya akan mendapat kepastian apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Wapres ketika berkunjung ke tempat kediaman Pak Presiden pada hari ini," katanya.

Yusril menambahkan, pembuktian keabsahan ijazah di luar pengadilan hanya dapat dilakukan melalui pembicaraan personal. Namun, menurutnya, persoalan tersebut merupakan masalah hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

"Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," tandasnya.(***)

BRK Syariah Dukung 22 UMKM Disabilitas Riau Naik Kelas Melalui Inkubasi Digital Bisnis 2026

Tue, 10 Nov 2026 16:41:59 +0700

PEKANBARU, LIPO – BRK Syariah bersama UPT PLUT KUMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menggelar kegiatan Inkubasi Bisnis bagi UMKM Disabilitas Tahun 2026 di Kantor UPT PLUT KUMKM, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini diikuti 22 pelaku UMKM disabilitas yang telah memiliki usaha di berbagai bidang, mulai dari kuliner hingga jasa servis elektronik. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, daya saing, serta kemandirian pelaku UMKM disabilitas melalui pendampingan dan pengembangan usaha.

Kepala Disperindagkop dan UKM Provinsi Riau, M. Taufiq OH, yang diwakili Sekretaris Disperindagkop dan UKM Provinsi Riau, Roni Indra Kesuma, menyampaikan bahwa para peserta akan mendapatkan pendampingan dalam berbagai aspek pengembangan usaha.

“Melalui program inkubasi ini, para calon tenant akan didampingi dalam penguatan legalitas, standardisasi, manajemen keuangan, pemanfaatan teknologi digital, hingga akses permodalan dan pasar,” ungkap Roni yang sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, didampingi Pemimpin Cabang Pembantu Pekanbaru Delima Panam, Zamri, menyampaikan bahwa BRK Syariah berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk pelaku usaha disabilitas, melalui kolaborasi dan perluasan akses layanan keuangan syariah.

“BRK Syariah senantiasa mendukung pengembangan UMKM agar semakin mandiri dan berdaya saing. Kami berharap melalui program ini, para pelaku UMKM disabilitas dapat terus mengembangkan usahanya, memperluas jangkauan pasar, serta memanfaatkan layanan perbankan syariah dan teknologi pembayaran digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka,” ujar Edi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM, BRK Syariah turut menghadirkan layanan Oto Banking untuk memudahkan pembukaan rekening serta memperkenalkan fasilitas Merchant QRIS BRK Syariah guna mendorong perluasan transaksi digital. Melalui fasilitas ini, pelaku UMKM diharapkan dapat memberikan kemudahan pembayaran kepada pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi usaha.

Turut hadir Kepala UPT PLUT KUMKM, Tresiana Anom Sari; perwakilan DPMPTSP Provinsi Riau, Anshari Kadir; perwakilan manajemen First Resources; serta tamu undangan lainnya.

Melalui kolaborasi ini, BRK Syariah berharap UMKM disabilitas semakin berkembang, mandiri, dan memiliki daya saing serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dalam menjalankan usahanya.*****

BRK Syariah Perluas Akses Pembayaran PLN, Transaksi Tembus Rp418 Miliar

Tue, 10 Nov 2026 16:39:07 +0700

PEKANBARU, LIPO – PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah terus memperluas kemudahan layanan transaksi bagi masyarakat. Mulai 7 November 2026, pembayaran tagihan listrik dan pembelian token listrik PT PLN (Persero) kini telah tersedia melalui seluruh kanal layanan BRK Syariah.

Layanan tersebut dapat diakses melalui kantor layanan dengan bantuan teller, aplikasi BRKS Mobile, Cash Management System (CMS), serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dengan perluasan ini, nasabah memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan transaksi listrik secara mudah, praktis, dan fleksibel.

Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah, Edi Wardana, mengatakan pengembangan layanan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan aksesibilitas transaksi sekaligus menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam.

“Perluasan layanan pembayaran dan pembelian listrik melalui seluruh kanal transaksi BRK Syariah merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Kami ingin memastikan layanan perbankan dapat diakses secara lebih praktis, baik melalui kanal digital maupun layanan fisik,” ujar Edi Wardana, Selasa (10/11/2026).

Tingginya pemanfaatan layanan transaksi PLN juga tercermin dari data transaksi BRK Syariah. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 967.398 kali transaksi pembayaran dan pembelian listrik melalui berbagai kanal layanan BRK Syariah, dengan total nominal mencapai Rp418.110.105.262.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan transaksi listrik menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dimanfaatkan nasabah dalam aktivitas perbankan sehari-hari.

Melalui BRKS Mobile, nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan maupun pembelian token listrik secara digital tanpa harus datang ke kantor bank. Sementara itu, layanan teller, CMS, dan ATM tetap menjadi alternatif bagi nasabah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

BRK Syariah akan terus mengoptimalkan pengembangan produk dan layanan, termasuk memperluas pemanfaatan kanal transaksi digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan perbankan syariah yang semakin mudah dijangkau, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. ******

Tingkat Pengangguran Terbuka di Riau Meningkat

Tue, 10 Nov 2026 22:44:34 +0700

PEKANBARU, LIPO - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau pada Agustus 2026 tercatat sebesar 4,12 persen. Angka ini meningkat 0,04 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2026 mencapai 3,39 juta orang. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 66,23 persen atau turun 0,32 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyandi, menyampaikan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Riau pada Agustus 2026 mencapai 5,12 juta orang. Jumlah tersebut bertambah 85,19 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

"Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 3,25 juta orang sudah bekerja," ujarnya, Selasa 10 November 2026.

Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Riau katanya adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,22 persen. Kemudian disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 16,72 persen serta sektor Industri sebesar 8,32 persen.

"Sementara itu, jumlah pekerja di sektor informal mencapai 1,69 juta orang atau sekitar 51,86 persen dari total penduduk yang bekerja. Angka ini turun 0,13 persen poin dibandingkan Agustus 2025," terangnya.

Di sisi lain, lanjutnya untuk jumlah pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu justru mengalami peningkatan. Masing-masing naik sebesar 0,57 persen poin dan 0,14 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.****

Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres

Tue, 10 Nov 2026 15:59:52 +0700

JAKARTA, LIPO - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Niat tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan tertutup bersama Prabowo di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan tersebut dalam konferensi pers di Istana.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan, Prabowo tidak menolak niat Gibran tersebut. Presiden, kata dia, justru memberikan masukan kepada Gibran.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Niat mundur Gibran itu muncul setelah dua putusan lembaga peradilan terkait dokumen pendidikannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran tidak sah dan batal.

Dua putusan tersebut memicu desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden.

Desakan itu juga bergulir di DPR. Sejumlah anggota DPR telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait nasib Gibran.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal kapan keputusan akhir terkait niat pengunduran diri tersebut akan diambil.****

DPRD Riau Tunggu KPI Pusat Soal Pelantikan KPID

Tue, 10 Nov 2026 14:59:27 +0700

PEKANBARU, LIPO - Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan pelantikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau setelah menerima jawaban dari KPI Pusat.

Menurut Kaderismanto, sebelumnya DPRD Riau telah menyurati KPI Pusat terkait persoalan yang dipertanyakan sejumlah LSM dan media. Kini surat tersebut sudah dijawab.

"Alhamdulillah sudah dijawab oleh KPI Pusat. Dengan dasar itulah kami akan segera melakukan apa yang disampaikan KPI, termasuk masukan yang diberikan kepada kami," ujarnya, Selasa 10 November 2026.

Ia menjelaskan, DPRD Riau tidak berani memutuskan sendiri. Karena itu, pihaknya lebih dulu berkonsultasi dengan KPI Pusat. Kini dasar hukumnya sudah kuat untuk mengambil langkah tepat menyelesaikan persoalan tersebut.

Terkait pelantikan, Kaderismanto menyebut kemungkinan hanya satu orang yang dipersoalkan. Pihaknya masih mendiskusikan dengan Komisi I DPRD Riau apakah orang tersebut dilantik lebih dulu atau bersamaan dengan yang lain.

"Kita lihat dulu. Mungkin bisa saja yang lain kita minta dilantik dulu, atau bisa bersamaan. Ini sedang kami diskusikan dengan kawan-kawan Komisi I," katanya.

Soal kemungkinan seleksi ulang, ia menilai hal itu tidak perlu dilakukan karena sudah ada cadangan. Mekanisme selanjutnya akan disepakati bersama.

"Yang lolos kemarin belum tentu dibatalkan. Kita akan panggil dan crosscheck dulu sesuai pengaduan yang masuk," jelasnya.

Politisi PDI-P ini menegaskan, keputusan nanti tetap mengacu pada peraturan pendidikan yang berlaku. Jika tidak ada pelanggaran, peserta bisa diterima. Namun jika terbukti melanggar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, pihaknya akan bertindak sesuai aturan.

"Kita tetap lurus pada peraturan saja. Tidak ada kepentingan lain," tutupnya.*****

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pegawai Imigrasi Pekanbaru Raih Penghargaan ASN Teladan atas Produktivitas Publikasi

Tue, 10 Nov 2026 14:33:28 +0700

Pekanbaru, LIPO – Semangat kepahlawanan menjadi inspirasi bagi seluruh insan imigrasi untuk terus mengabdi, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Semangat tersebut tercermin dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, bertindak sebagai Perwira Upacara. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau.

Momentum peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi nyata bagi organisasi. Salah satunya adalah Lukman Supriadi, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, yang menerima penghargaan sebagai ASN Teladan atas Produktivitas dan Kontribusi Penulisan Publikasi.

Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi, konsistensi, dan kontribusinya dalam mendukung publikasi serta penyebarluasan informasi keimigrasian melalui pemberitaan dan siaran pers baik pada media massa lokal maupun nasional. Selain itu, Lukman juga berkontribusi dalam penulisan artikel yang diterbitkan pada Majalah Bhumi Pura Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, dalam amanatnya menekankan pentingnya meneladani semangat perjuangan para pahlawan melalui pengabdian dan kerja nyata dalam pelaksanaan tugas. Ia mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas kinerja demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih salah satu pegawainya. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kontribusi dan karya nyata setiap pegawai memiliki arti penting bagi kemajuan organisasi.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi terbaik. Kami berharap semakin banyak pegawai yang berani berkarya, berinovasi, dan menunjukkan prestasi melalui bidang tugas masing-masing,” ujar Ryang.

Ia juga menegaskan bahwa semangat kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan di medan perang, tetapi juga melalui kerja keras, tanggung jawab, dan pengabdian dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa setiap insan pengayoman memiliki peran dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Melalui dedikasi, prestasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, Imigrasi berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa.(***)

Usai Penetapan Tersangka Kasus Nikel, 6 Kantor Perusahaan Terafiliasi AK Digeledah Kejaksaan

Tue, 10 Nov 2026 14:20:30 +0700

JAKARTA, LIPO - Kasus korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara memasuki babak baru. Kejaksaan Agung resmi menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi.

Penetapan dilakukan Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Jumat (6/11/2026). Kasus ini mencakup dugaan korupsi pengelolaan tambang nikel di Sultra dalam kurun waktu panjang, 2013 hingga 2025.

Pengumuman itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Tiga hari setelah penetapan tersangka, penyidik bergerak cepat. Pada Senin (9/11/2026), tim penyidik bersama Tim Forensik Digital menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK.

Penggeledahan menyasar Kantor PT ANI di Kendari dan di lokasi tambang Konawe Utara, Kantor PT KAA di Konawe Utara, Kantor PT AMI di Kendari dan Buton Tengah, serta Kantor PT AMID di Buton Tengah.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk RKAB dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Penyidik juga mengamankan laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi untuk diperiksa secara forensik digital.

"Tim Penyidik akan meneliti barang bukti yang disita untuk mendalami keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ," tulis Kejagung dalam keterangan resminya.

Penyidikan ini bukan perkara singkat. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa 36 saksi dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dengan persetujuan pengadilan negeri.

Fokus penyidikan mengarah pada proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Konawe Utara, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.

Dalam proses itu, PT BSJ diduga memanipulasi dokumen penting, mulai dari studi kelayakan, AMDAL, hasil eksplorasi, hingga RKAB.

Dugaan yang lebih serius, PT BSJ disebut tetap menambang nikel meski IUP-nya telah berakhir pada 2015. Perpanjangan izin diduga dilakukan lewat skema suspend yang menyimpang, dengan melibatkan penyelenggara negara.

Tidak berhenti di situ, PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung. Hasil tambang itu kemudian dijual menggunakan dokumen IUP perusahaan, seolah-olah berasal dari wilayah izinnya.

Penyidik juga mendalami dugaan aliran uang dari PT BSJ kepada penyelenggara negara. Uang itu diduga diberikan agar evaluasi dan verifikasi dokumen tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Akibat rangkaian perbuatan tersebut, PT BSJ diduga meraup keuntungan, sementara negara mengalami kerugian keuangan. Saat ini Kejagung telah meminta penghitungan kerugian negara dan menerbitkan surat tugas ahli.

Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP jo Pasal 18 jo Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai primair. Selain itu, ada sangkaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, serta sangkaan alternatif Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 606 ayat (1).

Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 jo Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.*****

Marhum Pekan Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pemko Siapkan Arak-arakan Keliling Kota

Tue, 10 Nov 2026 14:08:17 +0700

PEKANBARU, LIPO - Kabar gembira datang untuk masyarakat Pekanbaru. Pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau Marhum Pekan, resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).

Penetapan tersebut disambut dengan rencana penyambutan khusus oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Rombongan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang baru pulang dari Jakarta bersama keluarga keturunan Marhum Pekan akan disambut setibanya di Kota Bertuah.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan penyambutan direncanakan berlangsung di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru pada Rabu (11/11/2026).

"Insyaallah kemungkinan besar besok kita terima dan sambut di bandara. Kita arak keliling kota," ujar Markarius, Selasa (10/11/2026).

Tidak hanya di bandara, Pemko juga menyiapkan arak-arakan keliling Kota Pekanbaru. Arak-arakan ini menjadi bentuk penghormatan atas jasa Marhum Pekan yang kini resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional.

Setelah arak-arakan, rangkaian peringatan akan ditutup dengan acara syukuran. Pemko berencana memusatkan acara puncak tersebut di Masjid Raya Pekanbaru, yang berada di kawasan kompleks makam Marhum Pekan.

"Mungkin nanti acara puncak syukurannya di Masjid Raya, di makam Marhum Pekan sendiri," jelas Markarius.

Penetapan Marhum Pekan sebagai Pahlawan Nasional menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Pekanbaru dan Provinsi Riau. Gelar ini merupakan pengakuan negara atas peran besar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dalam sejarah berdirinya Kota Pekanbaru.*****

Hari Pahlawan, Kajati Riau Ajak Insan Adhyaksa Teladani Perjuangan Lewat Integritas

Tue, 10 Nov 2026 14:05:23 +0700

PEKANBARU, LIPO – Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 menjadi momentum bagi jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Seluruh insan Adhyaksa diajak meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui peningkatan integritas, profesionalisme, serta pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang berlangsung di halaman Kantor Kejati Riau, Selasa (10/11/2026).

Upacara dipimpin langsung Kepala Kejati (Kajati) Riau, I Dewa Gede Wirajana, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan itu diikuti para asisten, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), serta seluruh pegawai di lingkungan Kejati Riau.

Dalam upacara tersebut, Kajati Riau membacakan amanat Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Amanat itu mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebatas kenangan sejarah, tetapi harus menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan zaman.

Semangat keberanian, keikhlasan, rela berkorban, dan kedisiplinan yang diwariskan para pahlawan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Terlebih bagi aparat penegak hukum, nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Tema tersebut mengandung pesan bahwa perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan harus dilanjutkan melalui kontribusi nyata sesuai profesi dan tanggung jawab masing-masing.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan Hari Pahlawan menjadi pengingat bagi seluruh insan Adhyaksa untuk terus menjaga semangat pengabdian, khususnya dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

"Semangat kepahlawanan harus kita maknai lebih luas. Tidak hanya perjuangan di medan perang, tetapi juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, integritas, kedisiplinan, dan pengabdian kepada masyarakat," ujar Zikrullah.

Menurutnya, nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas jajaran Kejati Riau. Hal itu dapat diwujudkan melalui sikap profesional, menjunjung tinggi integritas, serta menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

Ia berharap momentum peringatan Hari Pahlawan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

"Melalui momentum Hari Pahlawan ini, kami berharap seluruh insan Adhyaksa semakin memperkuat nasionalisme, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga integritas dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat," tambahnya.

Zikrullah menegaskan, semangat perjuangan para pahlawan harus terus hidup dan diwujudkan dalam setiap pekerjaan. Sebab, pengabdian kepada bangsa dan negara bukan sekadar slogan, melainkan harus dibuktikan melalui kinerja dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Melalui peringatan tersebut, Kejati Riau berharap seluruh jajaran semakin solid dalam melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa melalui pengabdian, integritas, dan penegakan hukum yang berkeadilan.(***)

Berobat Sambil Wisata, Riau Luncurkan Medical Tourism 12 November

Tue, 10 Nov 2026 14:00:35 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau serius menggarap medical tourism atau wisata medis. Program ini disiapkan untuk menaikkan kualitas layanan kesehatan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, mengatakan konsepnya tidak hanya soal layanan di rumah sakit. Wisata medis Riau akan dirancang sebagai ekosistem yang melibatkan banyak sektor.

"Medical tourism ini bukan hanya tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit, tapi bagaimana memberi dampak positif bagi sektor lain," kata Zulkifli, Senin (9/11/2026).

Riau dinilai punya modal kuat untuk bersaing. Saat ini terdapat 84 rumah sakit di seluruh Riau, 31 di antaranya berada di Kota Pekanbaru, baik milik pemerintah maupun swasta.

Jumlah itu menjadi fondasi utama untuk menarik pasien dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi.

"Kita ingin ada keterlibatan berbagai pihak sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," ujar Zulkifli.

Dalam konsep yang disiapkan Pemprov Riau, pasien yang datang berobat tidak hanya dilayani secara medis. Mereka juga akan difasilitasi akomodasi, transportasi, hingga wisata kuliner dan budaya.

Pemprov akan menggandeng asosiasi perhotelan untuk menyiapkan penginapan bagi pasien dan keluarga pendamping. Sektor transportasi darat, laut, dan udara juga dilibatkan agar mobilitas pasien lebih mudah.

"Ketika ada masyarakat dari luar daerah datang untuk berobat ke Riau, mereka juga bisa menikmati fasilitas hotel, transportasi, kuliner, serta destinasi wisata yang kita miliki," jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov Riau telah menggelar seminar Medical Tourism di Pekanbaru. Seminar ini melibatkan perguruan tinggi kesehatan, rumah sakit swasta, asosiasi perhotelan, rumah makan, hingga pelaku transportasi.

Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Direktur Pengembangan Pelayanan Rujukan Kementerian Kesehatan, serta Ketua Asosiasi Medical Tourism, Dr. dr. Abdul Choyum.

Menurut Zulkifli, masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam seminar itu akan menjadi dasar pelaksanaan program.

"Melalui ini, kita ingin menyatukan persepsi dan membangun komitmen bersama. Medical tourism butuh kerja sama banyak pihak, tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit atau Dinas Kesehatan saja," ungkapnya.

Program medical tourism Riau dijadwalkan diluncurkan pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-81, Kamis (12/11/2026), di Kantor Gubernur Riau.

Pemprov berharap program ini membuat layanan kesehatan Riau semakin berkembang dan mampu menarik pasien dari luar daerah. Di sisi lain, hotel, transportasi, kuliner, dan pariwisata lokal ikut kecipratan dampak ekonomi.****

Kemnaker Umumkan Hasil Seleksi MagangHub Batch 3 pada 13 November

Tue, 10 Nov 2026 13:49:46 +0700

JAKARTA, LIPO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengumumkan hasil seleksi peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 3 Angkatan 2 Tahun 2026 pada Jumat, 13 November 2026. Pengumuman tersebut dapat diakses calon peserta melalui portal MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id.

Kemnaker terlebih dahulu telah melakukan seleksi dan penetapan peserta pada 12–13 November 2026 dan pengumuman hasil seleksi peserta magang kemudian dilakukan pada 13 November 2026, tepat di hari terakhir tahap penetapan tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengimbau calon peserta untuk memantau pengumuman tersebut dengan saksama. Ia mengingatkan agar tidak ada informasi penting yang terlewat.

"Kami mengajak calon peserta memantau akun MagangHub pada 13 November 2026 untuk mengetahui apakah dinyatakan lulus seleksi atau tidak," ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (10/11/2026).

Bagi peserta yang dinyatakan lolos, hari pertama magang dijadwalkan pada Senin, 16 November 2026. Jaraknya hanya tiga hari dari pengumuman, sehingga perlu melakukan persiapan sejak dini.

"Peserta yang lolos kami harapkan segera bersiap, karena waktunya cukup singkat. Terus pantau informasi terbaru melalui portal MagangHub," pungkas Darmawansyah.*****

Buka Survei Akreditasi Rumah Sakit, Syamsurizal Tekankan Pelayanan Prima dan Keselamatan Pasien

Tue, 10 Nov 2026 01:00:00 +0700

SIAK, LIPO - Wakil Bupati Siak Syamsurizal meminta manajemen RSUD Tengku Rafi’an meningkatkan mutu pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien. Ia menegaskan, peningkatan kualitas layanan tidak boleh hanya dilakukan untuk memenuhi penilaian akreditasi, tetapi harus menjadi budaya kerja seluruh tenaga kesehatan.

Hal itu disampaikan Syamsurizal saat membuka Survei Akreditasi RSUD Tengku Rafi’an oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), Senin (9/11/2026).

"Jadikan peningkatan mutu pelayanan sebagai komitmen bersama, bukan hanya pada saat pelaksanaan survei akreditasi, tetapi harus menjadi budaya kerja yang dilaksanakan secara konsisten, komprehensif, presisi, dan berkelanjutan," kata Syamsurizal.

Menurut dia, RSUD Tengku Rafi’an sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan profesional, berkualitas, serta berorientasi pada keselamatan pasien dan prinsip kemanusiaan.

Syamsurizal juga menekankan lima hal yang harus menjadi perhatian manajemen rumah sakit, yakni peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan, tata kelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Ia mengingatkan, setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, cepat, tepat, ramah, profesional, dan tidak diskriminatif.

"Saya ingin RSUD Tengku Rafi’an menjadi rumah sakit yang berintegritas dalam memberikan pelayanan maksimal, didukung keramahan petugas serta kepedulian terhadap masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Surveior LAM-KPRS Harijanto Solaeman mengatakan, survei akan berlangsung selama dua hari dengan fokus penilaian pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Tim surveior juga akan berinteraksi langsung dengan pasien untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diterima selama menjalani perawatan di rumah sakit.

"Kami akan menilai pelayanan dan mutu yang diberikan kepada pasien, termasuk keamanan pasien selama berada di rumah sakit. Nantinya, kami juga akan berinteraksi langsung dengan pasien karena penilaian yang sebenarnya juga datang dari pasien," kata Harijanto.

Ia mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Siak dan kondisi lingkungan RSUD Tengku Rafi’an yang dinilai bersih serta tertata rapi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus diimbangi dengan pelayanan maksimal agar kepuasan masyarakat terus meningkat.

Pelaksanaan survei akreditasi ini diharapkan menjadi momentum bagi RSUD Tengku Rafi’an untuk memperkuat standar pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.****$

Polda Riau Bongkar Jaringan Sabu Internasional, 10 Kg Barang Haram dan Dua Airsoft Gun Disita

Tue, 10 Nov 2026 12:44:31 +0700

PEKANBARU, LIPO – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau membongkar dugaan peredaran narkotika jaringan internasional di Kota Pekanbaru. Dua pria yang diduga berperan sebagai bandar dan pengedar diringkus bersama barang bukti sabu seberat lebih dari 10 kilogram.

Tak hanya narkotika, polisi juga menyita dua pucuk airsoft gun merek Glock 19 yang ditemukan di dalam tas salah seorang tersangka.

Kedua tersangka masing-masing berinisial RA (39) dan MI (27). Keduanya ditangkap di sebuah rumah di Jalan Merak XI, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Senin (26/10) sekitar pukul 17.30 WIB.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira, mengungkapkan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif yang dilakukan tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Riau.

Penyelidikan dipimpin Kasubdit 2 Kompol Bagus Faria setelah polisi menerima informasi mengenai aktivitas peredaran sabu di wilayah Pekanbaru.

"Setelah dilakukan penyelidikan, tim mengamankan dua orang tersangka beserta barang bukti narkotika di rumah tersebut," ujar Putu, Selasa (10/11/2026).

Saat penggeledahan yang disaksikan ketua RT setempat, petugas menemukan 10 bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor mencapai 10.062,73 gram atau sekitar 10,06 kilogram.

Barang bukti tersebut ditemukan di dua lokasi berbeda. Satu bungkus sabu berada di atas tempat tidur dalam kamar, sedangkan sembilan bungkus lainnya ditemukan di ruang tamu.

Polisi juga menyita dua pucuk airsoft gun merek Glock 19 dari dalam tas milik RA, dua unit telepon seluler, satu unit sepeda motor, timbangan digital, serta uang tunai Rp851 ribu.

Dari hasil pemeriksaan, RA mengaku dua airsoft gun tersebut baru dibelinya secara daring pada 24 Oktober 2026. Senjata tersebut disebut-sebut disimpan untuk berjaga-jaga karena dirinya bertugas menjaga gudang.

"Untuk airsoft gun tersebut masih kami dalami, termasuk asal-usul dan peruntukannya," jelas Putu.

Dikendalikan Pemasok dari Malaysia

Di balik penangkapan tersebut, polisi menemukan indikasi kuat adanya keterlibatan jaringan narkotika lintas negara.

RA diduga berperan sebagai penerima sekaligus penyimpan sabu yang dikirim oleh seseorang berinisial U. Pemasok tersebut diduga berada di Malaysia.

Berdasarkan pengakuan RA, komunikasi dengan U telah terjalin sejak 2024 melalui aplikasi pesan singkat. Keduanya bahkan disebut tidak pernah bertemu secara langsung.

RA mengaku diperintahkan menerima dan menyimpan sabu sebelum barang haram tersebut diedarkan kepada pembeli. Sebagai imbalan, RA dijanjikan upah Rp5 juta untuk setiap kilogram sabu yang diterimanya.

"RA mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial U untuk menerima dan menyimpan narkotika tersebut sebelum diedarkan kepada pembeli. Untuk setiap kilogram sabu yang diterima, tersangka dijanjikan upah Rp5 juta," ungkap Putu.

Sementara itu, MI diduga bertugas membantu RA mengedarkan sabu di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru.

Dari pemeriksaan sementara, MI beberapa kali mengantarkan narkotika kepada pembeli atas perintah RA. Untuk pekerjaannya tersebut, MI dijanjikan imbalan Rp5 juta hingga Rp10 juta apabila transaksi penjualan mencapai sekitar 10 kilogram.

Polisi juga mengungkap pola komunikasi yang digunakan jaringan tersebut untuk menghindari pelacakan. Para pembeli disebut berkomunikasi langsung dengan U, kemudian pemasok menghubungi RA menggunakan kata sandi atau kode tertentu untuk mengatur pengiriman sabu ke lokasi yang telah disepakati.

Pola tersebut kini menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik untuk membongkar jaringan yang lebih besar.

"Kami masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan di atasnya, termasuk memburu pemasok berinisial U yang diduga berada di Malaysia serta menelusuri asal barang bukti narkotika tersebut," tegas Putu.

Saat ini, RA dan MI berikut seluruh barang bukti telah diamankan di Ditresnarkoba Polda Riau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan urine terhadap kedua tersangka juga menunjukkan positif mengandung narkotika jenis sabu.(***)

Sepekan Kedepan, Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Swadaya Turun Rp 3.719,99/Kg

Tue, 10 Nov 2026 12:33:11 +0700

PEKANBARU, LIPO - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra swadaya sepekan ini (11-17 November 2026) mengalami penurunan dari Minggu lalu. Hal ini berdasarkan hasil penetapan harga, Selasa 10 November 2026.

Defris Hatmaja kepala bidang pengolahan dan pemasaran dinas perkebunan provinsi Riau mengatakan untuk penurunan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp 9,49/Kg atau mencapai 0,25% dari harga periode lalu.

"Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 3.719,99/Kg dan berlaku untuk periode satu minggu kedepan, dengan harga cangkang sebesar Rp 21,49/Kg," ujarnya.

Dijelaskannya penurunan ini disebabkan harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp 23,29/kg dan kernel minggu ini turun sebesar Rp 95,48/kg dari minggu lalu.

"Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp 15.062,67 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp 13.173,00,"jelasnya.

Berikut penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Swadaya Provinsi Riau No. 42 Periode : Rabu - Selasa, 11 - 17 November 2026:

Umur 3 Th (Rp 2.878,62 );

Umur 4 Th (Rp 3.211,57 );

Umur 5 Th (Rp 3.447,52 );

Umur 6 Th (Rp 3.580,70 );

Umur 7 Th (Rp 3.661,43 );

Umur 8 Th (Rp 3.705,87 );

Umur 9 Th (Rp 3.719,99 );

Umur 10-20 Th (Rp 3.680,99 );

Umur 21 Th (Rp 3.618,73 );

Umur 22 Th (Rp 3.547,08 );

Umur 23 Th (Rp 3.465,61 );

Umur 24 Th (Rp 3.403,92 );

Umur 25 Th (Rp 3.353,30 );

Umur 26 Th (Rp 3.335,07 );

Umur 27 Th (Rp 3.306,89 );

Umur 28 Th (Rp 3.253,47 );

Umur 29 Th (Rp 3.214,21 );

Umur 30 Th (Rp 3.124,47 );

Indeks K : 93,76 %

BOTL : 0,61 %

Harga CPO Rp/Kg 14.954,71

Harga Kernel Rp/Kg 13.434,52

Harga Cangkang Rp/Kg 21,49

Turun Rp (9,49) per Kg untuk umur 9 th.****

Wawako Pekanbaru: Hari Pahlawan Jangan Cuma Jadi Seremoni Tahunan

Tue, 10 Nov 2026 12:15:16 +0700

PEKANBARU, LIPO - Peringatan Hari Pahlawan ke-81 di Kota Pekanbaru jangan sampai hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.

Pesan itu disampaikan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, usai memimpin upacara di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).

Menurut Markarius, semangat kepahlawanan harus benar-benar ditanamkan kepada generasi muda melalui pembinaan dan pendampingan, bukan sekadar hadir dalam upacara.

"Kita hari ini bagaimana membangun kesadaran di generasi muda kita, rasa patriotisme, cinta negara, dan menghargai jasa pahlawan itu memang harus digerakkan dengan berbagai kegiatan dan program-program," kata Markarius.

Upacara tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pekanbaru, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), hingga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Markarius menegaskan, generasi penerus harus memahami bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan para pahlawan. Karena itu, nilai perjuangan harus terus dihidupkan.

"Ini tidak cukup hanya hadir upacara tentunya. Tapi nanti tentu program pembinaan, pendampingan. Saya pikir ini sangat penting, sehingga penanaman nilai-nilai perjuangan, bagaimana kita menghargai kemerdekaan dan menghargai para pahlawan itu terus ditanamkan kepada generasi muda kita," terangnya.

Selain upacara, Pemko Pekanbaru juga menggelar ramah tamah bersama para veteran. Kegiatan itu menjadi bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas perjuangan mereka merebut kemerdekaan.

Markarius menyebut, ramah tamah tersebut merupakan wujud apresiasi masyarakat Kota Pekanbaru yang diwakili pemerintah daerah kepada para pejuang kemerdekaan.*****

Pemprov Riau Gandeng PTA Pekanbaru, Kawal Nafkah Anak Pasca Perceraian

Tue, 10 Nov 2026 12:32:28 +0700

PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menggandeng Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru untuk mengawal hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta hak perempuan dan anak pasca perceraian, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan MoU ini bukan sekadar seremonial. Menurutnya, selama ini banyak putusan pengadilan soal nafkah anak yang mandek di atas kertas dan tidak dijalankan oleh pihak yang wajib membayar.

"Persoalan kita adalah ketika terjadi perceraian, anak-anak sering kali menjadi korban. Padahal, anak-anak ini tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya," kata SF Hariyanto.

Ia menyoroti fakta di lapangan, di mana pengadilan sudah menetapkan besaran nafkah untuk anak dan mantan istri, namun dalam prakteknya kewajiban itu sering diabaikan.

"Pengadilan sudah memutuskan berapa kewajiban nafkah yang harus diberikan, tetapi dalam prakteknya sering kali tidak dilaksanakan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama agar hak-hak anak tetap terpenuhi," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan hingga benar-benar terealisasi, bukan hanya berhenti pada keputusan hukum.

Jika kewajiban nafkah tidak dipenuhi secara sukarela, Pemprov Riau siap mengambil langkah lebih tegas. SF Hariyanto menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (ASDATUN) dan lembaga terkait untuk mendorong eksekusi putusan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita akan kawal. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, kita akan berkoordinasi dengan ASDATUN dan pihak terkait agar putusan pengadilan ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya," tegasnya.

SF Hariyanto berharap, sinergi ini mampu memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak di Riau. Mulai dari hak asuh, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, hingga jaminan masa depan anak.

"Harapannya, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat lebih terlindungi," tutupnya.*****