PEKANBARU, LIPO - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, Imustiar, menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintahan, termasuk di Sekretariat Dewan dan DPRD Riau. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi kinerja aparatur.
"Kami mendukung kebijakan pemerintah terkait WFH, terlebih tujuannya untuk efisiensi," ujar Imustiar, Selasa 7 April 2026.
Meski demikian, Imustiar mengingatkan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa fungsi pelayanan aspirasi masyarakat di DPRD Riau harus tetap berjalan dengan baik.
"Harapan kami, meskipun ada kebijakan ini, pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan," tambahnya.
Imustiar mengaku hingga saat ini belum ada pembahasan khusus mengenai penerapan WFH di lingkungan DPRD Riau. Menurut informasi yang diterimanya, pembahasan teknis kebijakan tersebut masih difokuskan pada jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Riau.
"Kalau di DPRD Riau, sejauh ini belum ada pembahasan khusus. Namun informasinya, di tingkat Pemprov Riau sudah menyiapkan langkah-langkah teknisnya," jelas politisi Golkar ini.
Ia berharap, jika kebijakan WFH nantinya diterapkan di DPRD Riau, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Selain itu, produktivitas dan tanggung jawab pegawai juga tidak boleh berkurang.*****