PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau, Abdullah, meminta pemerintah mengevaluasi Pertamina Patra Niaga terkait antrean panjang BBM di SPBU. Hal ini disampaikannya merujuk pada pernyataan Menteri ESDM yang menyebut stok Bahan Bakar Minyak (BBM) aman.
"Kalau stok aman, lalu masalahnya di mana?" ujar Abdullah. Sabtu 2 Mei 2026.
"Kami minta pemerintah mengevaluasi Pertamina Patra Niaga yang bertanggung jawab dalam distribusi ini. Jika ditemukan penyimpangan, harus ditindak," sambungnya.
Ia juga mendesak pemerintah mengevaluasi rantai distribusi BBM yang dinilainya sangat menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat kecil, nelayan, petani, dan UMKM yang membutuhkan BBM untuk usaha mereka.
"Antrean BBM yang sangat panjang terjadi hampir merata di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Ini sangat zalim," tegasnya.
Sebagai provinsi penghasil sepertiga minyak nasional, Abdullah menyayangkan ketimpangan yang terjadi di Riau.
"Kita sebagai masyarakat tidak menikmati hasilnya, justru antre di mana-mana berjam-jam. Contohnya petani kelapa yang hasilnya tidak bisa dibeli pemasok karena pemasok tidak punya BBM untuk mengangkut. Alat angkut tidak beroperasi, sehingga produksi terlantar," jelasnya.
Politisi PKS ini meminta ketegasan pemerintah dalam mengawasi distribusi.
"Ini kezaliman luar biasa pada masyarakat Riau yang telah mengikhlaskan sepertiga minyak diproduksi untuk kebutuhan negara. Kalau ada pihak yang memanfaatkan kondisi ini, itu kejahatan luar biasa," jelasnya.*****