PEKANBARU, LIPO - Wakil Direktur PT Tisa Lestari, Hariman Siregar, menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pembayaran (tunda bayar) proyek oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Hal ini disampaikan dalam keterangan kepada media, di mana ia mewakili perusahaan serta sejumlah pengusaha lain yang mengalami kondisi serupa.
Hariman, menjelaskan, bahwa pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan proyek pada Desember 2024, termasuk proyek Jembatan Mahato dengan nilai kontrak sebesar Rp22 miliar. Namun hingga saat ini, masih terdapat sisa pembayaran sekitar Rp4,2 miliar yang belum dilunasi.
“Kami memohon kepada Pemprov Riau, khususnya kepada Plt Gubernur dan Kepala Dinas PUPR, agar segera menyelesaikan pembayaran ini. Kondisi kami saat ini cukup sulit,” ujarnya, Kamis 2 April 2026.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan. PT Tisa Lestari harus menanggung beban bunga pinjaman bank sebesar Rp 45 juta per bulan, serta kewajiban kepada pihak penyedia material, termasuk pemasok rangka baja.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berulang kali mengirimkan surat kepada pihak pemerintah provinsi untuk menagih pembayaran tersebut. “Setiap minggu kami bersurat. Kadang dibalas, kadang tidak. Kami juga sudah beberapa kali bertemu dengan pejabat terkait, namun jawabannya masih sama, belum bisa dibayarkan,” jelasnya.
Hariman menyebutkan, alasan yang sering disampaikan adalah belum masuknya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, hingga kini belum ada kepastian waktu pembayaran.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa total tunda bayar di lingkungan Pemprov Riau diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. “Informasi yang kami dapat, jumlahnya bisa lebih dari Rp300 miliar yang belum dibayarkan,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi ini membuat para pengusaha menjadi ragu untuk kembali mengambil proyek di lingkungan Pemprov Riau ke depan. “Kalau ke depan ada proyek, tentu kami akan berpikir ulang sebelum keuangan pemerintah benar-benar sehat,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Sf Hariyanto, sebelumnya mengakui bahwa masih banyak kewajiban keuangan daerah yang belum terselesaikan, termasuk tunda bayar dan tunda salur.
Ia menyebutkan bahwa total tunda salur ke daerah mencapai sekitar Rp500 miliar, sementara tunda bayar mencapai Rp400 miliar yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain, belanja pegawai disebut telah mendekati 40 persen dari total anggaran, melebihi batas ideal sebesar 30 persen.
Pemerintah Provinsi Riau, lanjutnya, berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kewajiban tersebut secara bertahap.*****
GoogleNews
.jpg)
