Pekanbaru, LIPO - Inisiatif sejumlah kepala sekolah yang menanyakan kejelasan status mereka kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), diapresiasi oleh Komisi V DPRD Riau.
Menurut Ade Agus Hartanto tindakan tersebut merupakan bentuk perjuangan dan pengabdiam.
"Kita apresiasi mereka yang melakukan itu , soalnya kalau duduk di rumah saja, gaji juga jalan," terangnya kepada LIPO di DPRD, Rabu (28/2/2018).
Sebagaimana diketahui, Pemprov Riau belum lama ini melakukan mutasi terhadap kepala sekolah. Sebagian dari kepala sekolah yang dimutasi tersebut berstatus non-job.
Dikatakan sekretaris komisi v DPRD Riau itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menanyakan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Riau. Hal itu dilatari status Disdik Riau sebagai mitra Komisi V DPRD.
"Kita panggil dinas pendidikan dulu. Kata mereka secara lisan sudah ada persetujuan dari menteri," pungkasnya.
Sekadar diketahui, mutasi pejabat yang dilakukan Pemprov Riau terhadap kepala sekolah tersebut, termasuk salah satu alasan dibalik munculnya aduan dari Tim hukum LE-Hardianto. (lipo*15)