LIPO - Pemerintah dalam beberapa hari yang lalu sudah manaikan harga BBM. Pengumuman kenaikan BBM langsung diumumkan Presiden Jokowi. Kenaikan harga tersebut langsung ditolak rakyat yang menganggap kebijakan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat kecil yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi covid19.
Dalam menaikan harga BBM, Pemerintah berdalih untuk memberikan subsidi secara tepat, namun sesungguhnya secara bersamaan pemerintah sedang memindahkan bebab APBN kepada rakyat. Hal itu diungkap anggota DPR RI, Diah Nurwitasari, melalui kanal YouTube PKStv.
Anggota Komisi VII ini mengatakan, bila melihat struktur dari beban APBN, ketika angka Rp.502,4 triliun itu senantiasa diungkapkan sebagai subsidi dan kompensasi BBM, sesungguhnya didalamnya bukan hanya BBM, didalamnya itu ada keseluruhan adalah energi, disana ada LPG, disana juga ada listrik.
"Jadi BBM sendiri tidak sebesar yang Rp.502,4 triliun tersebut," Ungkap Diah dikutip liputanoke.com.
Nah kemudian, karena pemerintah bahwa melihat ini beban terhadap APBN, lalu berusaha menaikan harga BBM untuk mengurangi beban APBN.
Tetapi sesungguh kenaikan harga BBM ini dampak panjangnya di masyarakat tertentu bukan hanya sekedar naiknya harga BBM.
"BBM ini kan tidak dikosumsi hanya pribadi, rumah tangga, tetapi juga dikonsumsi tentunya industri, oleh transportasi dan UKM, yang dampak ikutannya ini akan terjadi kenaikan harga berbagi macam komoditas," Kata Diah.
Dikatakan Diah, kenaikan harga ini nantinya bukan hanya disektor pangan, tetapi juga nanti transportasi, juga misalnya di infrastruktur.
"Semuanya nantinya akan terkait," Ucapnya.
Ia pun menyebutkan baru-baru ini ada kenaikan transportasi di sejumlah kota akibat kenaikan harga BBM.
"Baru-baru ini saja mungkin kita sudah dengar laporan nih contohnya ongkos angkot, transportasi umum di beberapa kota sudah naik, juga naiknya tidak tanggung-tanggung , ada yang 40 persen naik ongkos itu," Sebutnya.
Belum lagi di sektor pangan, harga komoditi bahan pokok juga sudah naik.
"Jadi yang dilihat pemerintah hanya menyelmatkan beban APBN, tapi sebetulnya pada yang bersamaan , pemerintah sedang memindahkan beban itu langsung kepada masyarakat," Pungkasnya. (*1)