LIPO - Kelalaian dari pengurus DPW PPP Provinsi Riau sehingga data-data caleg bisa bocor keluar yang akhirnya menimbulkan pro kontra terkait nama-nama dan nomor urut mendapat kritikan keras dari Waketum DPP PPP Rusli Efendi.
Ia juga menyentil pengurus DPW PPP Riau untuk tak offside dan segera meminta maaf atas kelalaian yang sudah terjadi tersebut.
Hal ini ditegaskan Rusli saat dihubungi liputanoke.com bahwa sudah jelas terjadi kesalahan wewenang dari pengurus yang harus diluruskan dan diperbaiki.
"Saya minta diperbaiki, diluruskan jangan melebihi kewenangan, asal jangan offside saja. Kita minta kalau ada kesalahan, mungkin kekeliruan ya diluruskan. Kalau salah ya minta maaf aja," tegasnya Sabtu (29/4/2023).
Ia juga mewanti-wanti soal aturan dalam yang berjenjang terkait kewenangan sesuai dengan tingkatan. Rusli berbicara dengan narasi satir bagaimana mungkin seorang gubernur bisa mengatur menteri atau presiden sedang levelnya jelas berada di bawah.
"Ini bukan soal Rusli tapi soal kewenangan masa iya kewenangan gubernur mengatur menteri, ngatur presiden ya nggak mungkin kan?" kritiknya.
Atas insiden ini, selaku wakil ketua umum DPP PPP, ia juga menegur agar rekan pengurus DPW PPP Provinsi Riau bekerja secara proporsional.
"Nah itu, saya minta diluruskan bekerja pak Syamsurizal dengan kawan-kawan bekerja sesuai dengan kewenangannya jangan melebihi kewenangan, gitu kan," ungkapnya.
Sementara itu, Rusli juga meminta kelalaian pengurus yang menyebabkan dokumen tersebut bocor ke publik untuk bisa ditindak lanjuti.
"Dan jadi itu tolong dijelaskan siapa yang mengedarkan karena ditandatangani oleh banyak orang itu sudah melebihi kewenangan," tegasnya.
Secara tegas, Rusli mengatakan mengatakan bahwa DPW PPP Provinsi Riau sudah menyalahi wewenang.
"Dan kita pun aturannya baru boleh di publish setelah mendapat persetujuan DPP untuk didaftarkan ke KPU. Ini persetujuan DPP belum kita masih berfokus, masih berkonsentrasi menyiapkan berkas-berkas syarat calon," ucapnya.
Dan ia juga mengkritik nama-nama yang beredar, seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Dan ia juga meminta agar fokus diarahkan kepada kesiapan caleg dalam menyiapkan berkas dan dokumen yang ditetapkan oleh KPU. (*16)