LIPO - Masa kerja Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik sudah berakhir pada Jumat (12/5/2023). Dan penggantinya adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Profesor Dr. Zudan Arif Fakrulloh.
Proses pelantikan Zudan sebagai Pj Gubernur Sulbar dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Jumat (12/5/2023) di kantor Mendagri di Jakarta. Sebelumnya Mendagri Tito sudah melantik Zudan di gedung yang sama, selang 58 hari bertugas sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Rabu (15/3/2023) lalu.
"Mengangkat Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dengan masa jabatan paling lama 1 Tahun, " ucap Tito Karnavian membaca kutipan Keputusan Presiden sebelum mengesahkan BAP pelantikan.
Mendagri juga menyampaikan harapannya atas Sulbar yang dipimpin Zudan, termasuk juga mendukung upaya pemerintah dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN).
"Selamat Pak Zudan atas amal Allah dan kepercayaan Presiden Joko Widodo telah menjadi Penjabat Gubernur Sulbar. Kita semua percaya apa yang terjadi hari ini adalah jalan dan takdir Tuhan. Saya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung keputusan ini," sambutnya.
Mendagri Tito melantik Zudan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P/2023 tanggal 11 Mei 2023, Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Gubernur. Dan juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Siapakah Sosok Profesor Zudan?
Profesor Dr. Zudan Arif Fakrulloh memiliki pengalaman birokrasi yang cukup panjang yakni memimpin Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri selama 8 tahun. Ia mampu membangun sistem, konsisten dan berhasil membawa pengaruh yang cukup besar dan memberikan inovasi. Dengan posisi mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri.
Ia mengenyam Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988 - 1992. Dan lanjut menempuh Program Magister Hukum (S2) di Universitas Diponegoro (Undip ) pada tahun 1993 - 1995 dan berlanjut hingga ke jenjang Program Doktor Hukum, juga di Undip pada tahun 1996 - 2001.
Prestasinya juga tak kalah berkat ide dan gagasan menghasilkan kebijakan dan regulasi yang telah berbuah berbagai penghargaan. Yakni penghargaan internasional Honorable Mention dari Future of Government Award.
oleh AWS Institute, United Nation Development Program (UNDP) dan Apolitical untuk tokoh pemerintahan yang berhasil melakukan transformasi digital dalam pemerintahan dan pelayanan publik. (*1)