LIPO - Viral di media sosial, Pesantren Al Zaytun mendapat perhatian cukup tinggi dari publik. Banyak yang menuding ponpes Al Zaytun sebagai ponpes sesat, sehingga muncul dari desakan publik agar ponpes ini dibubarkan. Namun, kritikan keras masyarakat ini tak ingin ditanggapi Kementrian Agama secara reaktif.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan, bahwa Kemenag selaku pembina instansi pesantren akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait hal itu.
"Kita akan tabayyun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayun" tegasnya di Jakarta, Senin (21/6/2023).
Agar tak memancing kerusuhan besar dan menasehati toleransi beragama, Wamenag menghimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah dan saling menasihati dengan dasar kebenaran dan kesabaran untuk mencari solusi yang paling maslahat.
"Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayyun dan husnudzon, tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh," terangnya.
Wamenag juga menegaskan bahwa Kemenag tak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang. Karena menyangkut ranah privasi. Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.
Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaytun dengan Pimpinan ormas-ormas Islam," ucapnya.
Menurut Wamenag, ormas Islam beserta dengan pihak Pesantren Al Zaitun dapat segera duduk bersama untuk melakukan dialog dan tabayun terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang tidak benar.
"Saya juga minta pesantren Al Zaitun untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan para ormas Islam agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang," tukasnya. (*16)