JAKARTA, LIPO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya uang setoran senilai Rp1,27 miliar ke Partai Nasdem dari hasil dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan oleh tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Nilai tersebut bagian dari total Rp13,9 miliar hasil dugaan korupsi Yasin Limpo saat menjabat menteri pertanian (mentan).
Selain aliran korupsi ke Nasdem, KPK juga mengungkapkan adanya uang senilai Rp 10 miliar yang digunakan oleh keluarga SYL. Hal tersebut terungkap dari eksepsi Tim Biro Hukum KPK menjawab permohonan praperadilan yang diajukan Yasin Limpo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Kepala Tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto menerangkan, perincian uang korupsi yang dinikmati Yasin Limpo juga untuk membayar cicilan kredit mobil senilai Rp43 juta setiap bulan dan pembayaran cicilan kartu kredit menteri dari Partai Nasdem itu sebesar Rp319,4 juta. Uang itu juga digunakan untuk pembelian arloji seharga Rp107,5 juta.
“Bahwa pemohon (Yasin Limpo, Red) menerima uang setotal Rp 13,9 miliar yang digunakan untuk keperluan pemohon dan keluarganya,” kata Iskandar di PN Jaksel, Selasa (7/11/2023).
Iskandar memerinci, uang belasan miliar tersebut digunakan untuk membayar keperluan umrah Yasin Limpo dan keluarga serta pejabat Kementan lain sebesar 1,4 miliar, mentransfer atau menghibahkan untuk sumbangan atau bantuan kepentingan Partai Nasdem) sebesar 1,27 miliar; penggunaan pribadi Syahrul Yasin Limpo dan keluarga, yaitu membayar cicilan mobil sebesar 43 juta per bulan, membayar kartu kredit atas nama menteri sekitar 319,4 juta, membelanjakan untuk pembelian jam tangan senilai 107,5 juta, membayarkan biaya perbaikan rumah, pajak rumah, tiket pesawat keluarga, pengobatan, dan perawatan wajah keluarga, dan penggunaan kebutuhan pribadi lainnya sekitar Rp 10 miliar.
Iskandar pun mengungkapkan sumber uang haram Yasin Limpo itu. Menurut hasil penyidikan, kata Iskandar, Yasin Limpo selaku mentan sejak 2019 sudah melakukan pengumpulan melalui pungutan uang di lingkungan pejabat Kementan.
Disebutkan pada 10 Januari 2020, Ikhsan Widodo selaku kepala Subbag Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan di Kementan memerintahkan Karina selaku staf Biro Umum dan Pengadaan di Kementan untuk membuat akun dan rekening Bank Mandiri dengan setoran awal Rp 25 juta. Uang setoran awal pembukaan rekening tersebut menggunakan dana pinjaman Koperasi Pertanian di Kementan.
Rekening bernomor 127001302931 tersebut, disebutkan oleh Iskandar, dimaksudkan untuk kepentingan Yasin Limpo dalam mengumpulkan pungutan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementan. Pungutan tersebut dilakukan terkait dengan "pemulus" usaha kenaikan pangkat dan jabatan para pejabat di lingkungan Kementan.
Selama 2020, transaksi di rekening Karina untuk setoran ke Yasin Limpo mencapai Rp 683,5 juta. Terdapat juga setoran uang lain senilai Rp 464,6 juta yang disetorkan oleh pejabat eselon 1 di Badan Karantina Pertanian (Barantan).
Pada Juni 2020, Yasin Limpo selaku menteri melantik Muhammad Hatta sebagai direktur pupuk dan pestisida di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sarana dan Prasarana Pertanian yang sebelumnya menjabat posisi staf sekretaris jenderal (sekjen) Kementan. Yasin Limpo pada Mei 2021 juga melantik Kasdi Subagyo selaku Sekjen Kementan.
Promosi keduanya melalui penunjukan Yasin Limpo. Terungkap, Hatta dan Kasdi bersama-sama memerintahkan kepala biro umum dan unit-unit kerja di lingkungan eselon 1 di Kementan, termasuk dirjen, kepala badan, serta kepala sekretaris di masing-masing eselon 1, untuk melakukan pengumpulan uang.
Iskandar mengungkapkan, proses pengumpulan uang dimulai dengan adanya permintaan langsung dari Yasin Limpo, yaitu dengan memberikan permintaan penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak yang dipercayainya. Seperti kepada Kasdi selaku sekjen, Imam Rozi dan Fahmi selaku stafsus menteri bidang kebijakan, dan ajudan menteri Panji Haryanto serta Hatta selaku direktur pupuk dan pestisida Ditjen Sarana-Prasarana yang selanjutnya menjabat sebagai direktur alat mesin pertanian 2023.
Terungkap pula permintaan uang oleh Yasin Limpo pada saat mendesak melalui peminjaman di Koperasi Pertanian yang diajukan oleh Biro Umum Kementan. Disebutkan, permintaan Yasin Limpo itu dipenuhi Biro Umum Kementan dengan menggunakan uang kas atau bendahara Kementan.
“Atau melalui peminjaman kepada vendor-vendor dengan bunga 1 sampai 2 persen saat pengembalian pinjaman yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga pemohon (Yasin Limpo, Red). Dari uang kutipan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementan tersebut, pemohon dan keluarganya total menerima (Rp) 13,9 miliar,” sambung Iskandar.
Dengan perincian, Iskandar mengungkapkan, bersumber dari Biro Umum Kesekjenan senilai Rp 6,8 miliar, dari Barantan Rp 5,7 miliar, dan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp 1,4 miliar. Selain itu, kata Iskandar, atas pungutan uang yang diperintahkan Yasin Limpo itu juga terungkap adanya penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Kasdi melalui ajudannya senilai 4.000 sampai 10 ribu dolar AS.
“Adapun pejabat-pejabat di eselon 1 maupun di eselon 2 yang menolak permintaan pemohon (Yasin Limpo, Red) diancam akan diturunkan jabatannya karena dinilai tidak sepaham dengan yang bersangkutan,” ungkap Iskandar.
Yasin Limpo mengajukan praperadilan atas status hukumnya sebagai tersangka di KPK.
KPK menetapkan Yasin Limpo sebagai tersangka bersama Kasdi dan Hatta terkait dengan korupsi dan pemerasan yang dilakukan di Kementan. KPK menjerat Yasin Limpo dengan Pasal 12 e dan Pasal 12 B UU Tipikor 31/1999. KPK juga menjeratnya dengan sangkaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yasin Limpo telah mendekam di sel tahanan sejak Jumat (13/10/2023). Ia kemudian melawan penetapan status hukumnya itu dengan mengajukan praperadilan ke PN Jaksel.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.(*3)