LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah ini sebagai upaya mengatasi defisit keuangan dan menutup tunggakan pembayaran sebesar Rp2,2 triliun serta defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan baru yang patut didukung.
"Kami mendukung langkah Gubernur Riau. Namun, kita perlu menunggu Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun anggaran yang matang karena ini membutuhkan pemikiran ekstra," ujar Budiman di DPRD Riau 13 Maret 2025.
Ketika ditanya tentang dampak pemotongan TPP terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai belum maksimal, politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa profesionalisme kerja ASN harus tetap menjadi prioritas.
Merespons pernyataan Gubernur Riau yang mengaku bingung mencari cara untuk membayar tunggakan dan menutup defisit, Budiman kembali menegaskan pentingnya menunggu strategi dan langkah konkret yang akan diambil oleh Gubernur.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebelumnya mengungkapkan rencana pemotongan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keuangan Pemprov Riau yang mengalami defisit sebesar Rp1,5 triliun dan tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2 triliun lebih.
Sementara itu, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau secara riil hanya mencapai Rp8 triliun, dengan belanja pegawai yang mencapai sekitar Rp4 triliun. Oleh karena itu, kebijakan pemotongan tunjangan pegawai dinilai rasional dan diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pemprov Riau.(***)