JAKARTA, LIPO - Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid bersama bupati dan walikota melakukan kunjungan ke Kantor Menteri Perhubungan di Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). Rombongan kepala daerah se-Riau itu langsung disambut oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
Dalam pertemuan tersebut, Wahid menjelaskan posisi strategis Riau yang berada di tengah Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan jalur perdagangan terpadat kedua di dunia, yaitu Selat Malaka.
Ia menjelaskan bahwa Provinsi Riau memiliki wilayah laut, daratan, dan kepulauan, yang menjadikannya sangat potensial untuk pertumbuhan ekonomi. Serta, ditopang oleh sektor migas, perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, dan pertambangan.
Terdapat 12 Wilayah Kerja Migas (WK) yang aktif beroperasi di Riau, memperkuat posisinya sebagai daerah penyumbang energi nasional. Namun, konektivitas antar wilayah masih menjadi tantangan besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Oleh karena itu, kami sangat memerlukan perhubungan untuk konektivitas. Proses ini yang kami minta," ujar Wahid.
Wahid juga menyoroti keberadaan Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II yang saat ini dikelola oleh Angkasa Pura serta Lanud Roesmin Nurjadin yang dikelola oleh TNI AU. Aktivitas di bandara cukup padat karena juga digunakan untuk latihan militer bersama negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
"Maka kalau bisa kami ingin relokasi bandara, sehingga bandara di kota khusus TNI AU dan bandara komersilnya dipindahkan, sesuai studi kelayakan dan terkoneksi dengan jalan tol sehingga terintegrasi," jelasnya.
Selain bandara, akses transportasi laut juga menjadi perhatian. Wahid meminta agar rute pelayaran lama diaktifkan kembali dan membuka rute baru demi memperkuat konektivitas antar pulau.
"Kemarin kami sudah ke ASDP, ada rute yang sudah lama, agar diaktifkan kembali. Serta diminta rute baru, seperti Tembilahan - Batam dan ini kami mintakan ke menteri perhubungan," ungkapnya.
Masalah serius lainnya adalah kerusakan jalan akibat kendaraan over dimension and over load (ODOL) yang membawa sawit dan batu bara. Dari 4 juta hektare kebun sawit, hanya 1,2 juta hektare yang berizin, sisanya tidak berkontribusi bagi daerah namun menyebabkan kerusakan infrastruktur.
"Kalau bisa kedepan, transportasinya diganti dengan kereta, kami mohon dibantu agar ada jalur kereta untuk angkutan barang sehingga jalanan tidak terganggu," sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyambut baik masukan Gubernur Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat siap berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan transportasi terbaik demi kemajuan Provinsi Riau.
"Koordinasi ini adalah bagian kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana kita berbicara mengenai sektor perhubungan di wilayah provinsi. Ini merupakan sebuah upaya yang baik dengan terbentuknya komunikasi yang baik ini," tuturnya.
"Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan perhubungan secara menyeluruh dan bisa merumuskan kebijakan yang terbaik untuk provinsi. Maka, kita akan follow up apa yang menjadi masukan dari gubernur maupun bupati yang ada di Provinsi Riau, akan kita bicarakan secara lebih teknis lagi," tutupnya.
Langkah gubernur bersama bupati dan wali kota se-Riau ini menghadirkan visi nyata untuk menjadikan Riau sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan terhubung. Serta berkeadilan bagi seluruh warga.(adv)