PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau dari Golkar, Indra Gunawan Eet, menyatakan, penolakan terhadap wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD 2024. Menurutnya, wacana tersebut sarat dengan kepentingan politik yang ditujukan untuk menyerang Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Eet menilai, permasalahan defisit yang terjadi di APBD 2024 bukan hal baru. Bahkan, pada tahun 2023 lalu, Riau juga sempat mengalami defisit anggaran. Namun saat itu, menurut Eet, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau proaktif berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD sehingga defisit sebesar Rp1 triliun bisa ditutupi.
“Defisit ini bukan hanya terjadi sekarang, tahun 2023 pun pernah terjadi. Bedanya, saat itu ada keseriusan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikannya,” ujarnya di DPRD Riau, Senin 7 Juli 2025.
Eet menjelaskan, pada tahun 2024 terjadi transisi kepemimpinan di Provinsi Riau yang melibatkan empat nama, yakni Syamsuar, Edy Natar Nasution, SF Hariyanto, dan Rahman Hadi. Perbedaan gaya kepemimpinan ini, kata Eet, turut memengaruhi perubahan kebijakan dan postur anggaran.
Ia menambahkan, struktur APBD Riau sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Tahun 2024, Pemprov Riau mengestimasi transfer pusat sebesar Rp1,6 triliun. Namun, realisasinya hanya sekitar Rp200 miliar. Hal itu, menurutnya, membuat potensi defisit sudah terlihat sejak awal.
“Kondisi defisit ini tidak hanya terjadi di Riau, tapi juga secara nasional. Karena itu, mari kita fokus menyelesaikannya, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Eet menegaskan penolakannya terhadap pembentukan Pansus LHP BPK terkait APBD 2024. Ia mengajak semua pihak untuk fokus mencari solusi atas persoalan defisit anggaran, bukan memperkeruh suasana dengan manuver politik.
“Saya belum tahu siapa yang mendorong pembentukan pansus, tapi yang jelas saya menolak. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Lebih baik duduk bersama mencari jalan keluar untuk kepentingan masyarakat Riau,” tutupnya.*****