PEKANBARU, LIPO - Aktivis mahasiswa kembali melontarkan kritik tajam kepada Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet. Kritik tersebut dipicu karena sikap Eet menolak Eet pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2024. Sikap Eet ini dinilai lebih mementingkan kepentingan politiknya ketimbang hajat orang banyak.
Menurut Ketua BEM Nusantara Riau, Nanang, harusnya Eet mendorong pembentukan Pansus sebagai bentuk dukungan terhadap semangat transparansi, akuntabilitas, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan anggaran. Apalagi kata Nanang, Eet pernah menyebutkan defisit APBD 2024 tidak akan pernah terjadi.
“Kenyataannya hari ini, defisit hampir Rp2 triliun. Tapi Eet, yang pernah sesumbar soal anggaran, sekarang malah menolak DPRD menyelidiki lewat Pansus. Ini bukan cuma tidak tahu malu, tapi juga menunjukkan buruknya kejujuran seorang wakil rakyat,” ujar Nanang, Senin 7 Juli 2025.
Dari sisi hukum, tidak ada alasan bila Eet takut. Sebab katanya, Eet belum menjadi anggota DPRD saat APBD 2024 disusun dan disahkan oleh anggota DPRD periode 2019-2024, sementara Eet baru dilantik sebagai anggota DPRD pada awal 2024 pasca-Pileg. Menurut Nanang, alasan penolakan pembentukan pansus lebih kepada dinamika politik pemilihan Ketua di Golkar.
“Jadi secara fakta politik dan hukum, Eet tidak terlibat dalam penyusunan anggaran itu. Lalu kenapa sekarang dia sok paling tahu dan bahkan menolak adanya pengawasan lewat Pansus? Ini bentuk arogansi yang menyesatkan publik,” tambahnya.
Ia menilai pernyataan Eet hanya menambah daftar kegaduhan yang tidak produktif, dan semakin menjauhkan DPRD dari fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Padahal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sudah jelas-jelas menunjukkan adanya kejanggalan serius dalam tata kelola keuangan daerah.
Ia menilai sikap politik Eet hanya untuk melampiaskan kekecewaannya lantaran selama ini merasa “dipinggirkan” di Golkar. Asumsi ini bukanlah tanpa alasan. Apalagi Eet selalu menyeret-nyeret Gubernur dan Wakil Gubernur, membuat diksi seakan-akan ingin membenturkan keduanya.
“Saat rakyat minta kejelasan dan transparansi, Eet justru pasang badan. Lucunya lagi, bukan untuk rakyat, tapi untuk membela Pejabat tertentu,” kata dia.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Riau menyebut Eet seharusnya menahan diri dari membuat pernyataan yang menyangkut proses yang tidak ia ikuti secara langsung. Sikap Eet seakan-akan menjadi juru bicara pemerintah. Padahal seharusnya menjadi corong rakyat, karena digaji rakyat.
“Jangan karena baru duduk sebentar, lalu sok tahu semua hal. Rakyat tidak butuh buzzer di kursi dewan. Mereka butuh pengawas yang punya integritas dan tahu batas,” tutup Nanang.*****