PEKANBARU, LIPO - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi menunda penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Riau yang sebelumnya dijadwalkan pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Keputusan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP Golkar, Bahlil Lahadalia.
Merespons hal ini, Akademisi Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menyatakan bahwa penundaan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan DPP. Ia menjelaskan bahwa dalam struktur partai politik yang hierarkis, keputusan pusat merupakan bentuk kendali dan disiplin organisasi.
"Wajar jika panitia di daerah harus mengikuti arahan DPP. Ini adalah bagian dari mekanisme untuk menjaga keseragaman arah partai secara nasional," ujar Agung, Senin 20 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Agung memandang bahwa langkah DPP ini memiliki rasionalitas politik. Menurutnya, penundaan seperti ini biasanya diambil untuk meredam potensi ketegangan di daerah dan memastikan proses berjalan kondusif.
"Tujuannya agar hasil Musda nanti mencerminkan konsolidasi, bukan fragmentasi kekuatan. Ini sejalan dengan teori konsolidasi partai, di mana elite pusat berperan menyeimbangkan dinamika di daerah," jelasnya.
Agung menambahkan bahwa munculnya spekulasi dan riak politik jelang Musda adalah hal yang wajar. Setiap momentum suksesi dalam partai besar pasti menimbulkan berbagai tafsir dan manuver politik.
"Yang terpenting, seluruh kader dan panitia dapat menjaga proses ini agar tetap damai dan demokratis. Pada akhirnya, Musda adalah forum untuk memperkuat kebersamaan dan arah strategis partai ke depan," pungkasnya.
Hingga saat ini kepastian jadwal baru dari DPP terkait pelaksanaan Musda masih menunggu. Sementara untuk bakal calon ketua mendaftar saat ini ada berjumlah enam orang. Diantaranya Ridwan GP, Afrizal Sintong, Karmila Sari, Yulisman, Helmi Yazid dan Sf Hariyanto.
"Namun yang tidak mengembalikan Yulisman dan SF Hariyanto," pungkas ketua steering committee (SC) Iksan.*****