PEKANBARU, LIPO - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau untuk tahun 2026 diperkirakan Rp8,3 triliun. Angka ini mengalami penurunan dari rancangan awal yang mencapai Rp9,4 triliun.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyatakan bahwa penyusutan anggaran tersebut disebabkan oleh pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat senilai Rp1,2 triliun.
“Awalnya APBD Riau 2026 sebesar Rp9,4 triliun, tapi karena adanya pemotongan TKD sehingga sisanya menjadi Rp8,3 triliun,” ujarnya, Selasa 25 November 2025.
Kaderismanto merincikan, dari total APBD Rp8,3 triliun, belanja pegawai menempati porsi terbesar, yaitu Rp3,3 triliun. Menyikapi kondisi ini, ia meminta segera mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Lebih lanjut, Kaderismanto menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Plt. Gubernur Riau yang memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen. Ia juga menyampaikan dua langkah prioritas ke depan untuk bisa meningkatkan APBD Riau lebih baik.
“Pertama, kita harus cepat memperjuangkan TKD yang dipotong itu bisa kembali. Kedua, meningkatkan pendapatan dengan menggali potensi daerah agar pendapatan daerah kedepannya bisa lebih baik,” jelasnya.
Kaderismanto mengakui, dengan anggaran yang tersisa, kemampuan pemerintah daerah untuk membangun menjadi sangat terbatas.
“Kalau duitnya segini, mana bisa kita membangun,” tandasnya.
Dia menambahkan, pihaknya menargetkan pengesahan APBD Riau 2026 paling lambat Jumat 28 November 2025.
Sebelumnya, DPRD Riau telah menggelar rapat paripurna untuk pembahasan KUA-PPAS APBD Riau 2026 pada Senin 24 November 2025 malam.*****