PEKANBARU, LIPO - Daya beli petani Riau mengalami tekanan berat pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau turun 1,70 persen menjadi 190,42, dari sebelumnya 193,71 pada Oktober. Penurunan ini merupakan yang terdalam di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatra.
Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menjelaskan penurunan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima petani (It) turun lebih dalam, yaitu 1,77 persen, dibandingkan penurunan Indeks Harga yang Dibayar petani (Ib) yang hanya 0,07 persen.
"Penurunan harga produk pertanian lebih tajam dibanding penurunan harga barang konsumsi, sehingga kemampuan beli petani melemah," jelas Asep, Jumat 5 Desember 2025.
Dari 10 provinsi di Sumatera, kondisi petani Riau paling terpuruk. Lima provinsi lainnya juga mengalami penurunan NTP, dengan Bengkulu di posisi kedua terdalam. Sementara itu, lima provinsi lain mengalami kenaikan, dengan Lampung mencatat kenaikan tertinggi sebesar 1,25 persen.
Tekanan tidak hanya datang dari sisi konsumsi,tetapi juga dari biaya usaha tani. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Riau anjlok lebih dalam, yaitu 1,83 persen, dari 189,94 menjadi 186,46.
"Ini disebabkan turunnya Indeks Harga yang Diterima sebesar 1,77 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar untuk keperluan produksi (BPPBM) justru naik 0,07 persen," papar Asep.
Kenaikan biaya produksi di tengah turunnya harga jual ini semakin mempersempit margin keuntungan petani.
Secara terpisah, Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pertanian Riau turun tipis 0,14 persen. Penurunan ini terutama didorong oleh kelompok Minuman dan Tembakau yang turun 0,35 persen.
Namun, kenaikan harga terjadi di hampir semua kelompok pengeluaran utama, yang semakin membebani rumah tangga petani. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kesehatan 0,35%, Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,31%, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,28%, Rekreasi, Olahraga, dan Budidaya 0,19% dan Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya 0,15%.
Sementara itu, kelompok Pendidikan serta Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan relatif stabil.*****