PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mendesak peningkatan kesiapsiagaan bencana secara menyeluruh.
Desakan ini menyusul penetapan status siaga darurat oleh Pemprov Riau. Desakan ini ditujukan untuk melindungi 206 desa/kelurahan di 12 kabupaten/kota yang rawan banjir dan tanah longsor.
Budiman Lubis, menyatakan bahwa upaya mitigasi dimulai sejak dini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai kunci utama penanganan banjir.
"Edukasi dan sosialisasi kepada warga di daerah rawan, khususnya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), harus menjadi prioritas. Tujuannya agar masyarakat tidak panik dan tahu langkah tepat saat bencana datang," ujar Budiman, Rabu 10 Desember 2025.
Lebih lanjut, Budiman berharap peran pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan logistik dan sarana-prasarana penanggulangan bencana.
"Kami mendorong agar peralatan seperti perahu evakuasi, alat penyelamatan, dan alat berat sudah tersedia di titik-titik rawan. Begitu pula dengan stok logistik dasar seperti makanan dan obat-obatan, harus terjamin aksesnya bagi korban terdampak," tegasnya.
Politisi Gerindra ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana kebencanaan yang lebih responsif. "Dana penanggulangan bencana harus dapat digerakkan dengan cepat, tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang. Kecepatan respons di lapangan sangat menentukan keselamatan warga," kata Budiman.
Terkait data resmi kerentanan wilayah Riau terbagi atas 170 desa di 93 kecamatan yang rawan banjir, dan 36 desa di 23 kecamatan yang rawan longsor. Budiman mendesak adanya koordinasi yang lebih solid dan terpadu antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa.
"Koordinasi antar pemangku kepentingan harus diperkuat. Mulai dari simulasi, hingga pelaksanaan tanggap darurat, semua harus berjalan sinergis. Ini demi meminimalisir korban jiwa dan kerugian material jika bencana benar terjadi," pungkasnya.*****