PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membentuk tim percepatan dan optimalisasi pendapatan daerah lintas instansi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang mana dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren penurunan.
“Untuk pendapatan daerah, kita tahu trennya sedang menurun. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja secara tim bersama instansi terkait,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, tim optimalisasi pendapatan daerah tersebut akan melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, Dinas Perkebunan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim ini nantinya akan dikoordinir oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.
Pemprov Riau, lanjutnya akan fokus mengejar potensi pendapatan dari berbagai sektor, diantaranya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta sektor galian C.
“Kalau kita bandingkan dengan Kalimantan Timur, pendapatan dari sektor-sektor pajak kendaraan bermotor kita masih jauh tertinggal. Ini yang akan kita kejar,” ujarnya.
Terkait galian C, SF Hariyanto mengungkapkan tingginya kebutuhan tanah timbun di Riau tidak sebanding dengan retribusi yang diterima daerah. Maka dari itu, pihaknya akan memperbaiki mekanisme pemungutan melalui koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Selama ini retribusinya jauh dari harapan. Ke depan, pemungutan akan dilakukan oleh provinsi dan hasilnya dibagikan kepada kabupaten dan kota, tentu tetap berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto juga menyinggung posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas.
“Untuk Kepala Bapenda, orangnya sudah ada dan dalam waktu dekat akan segera dilantik,” pungkasnya.*****