PEKANBARU, LIPO - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga beberapa bulan kedepan menjadi perhatian serius DPRD Riau.
Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKS, Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi Riau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan sosialisasi dan informasi secara masif kepada masyarakat terkait potensi bencana Karhutlah tersebut.
Hal ini disampaikan Abdullah menyikapi data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengumumkan adanya 143 titik api di Riau. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan titik api terbanyak, yakni 43 titik.
"BMKG juga telah memperingatkan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi akan cukup panjang. Ini sangat berisiko memicu Karhutla, baik yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan maupun masyarakat," ujar Abdullah, Senin 16 Maret 2026.
Politisi PKS yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Siak-Pelalawan ini menekankan bahwa dampak kemarau panjang tidak hanya soal Karhutla, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis air bersih di sejumlah wilayah hingga bulan Agustus mendatang.
"Kita tidak ingin masyarakat kelabakan ketika krisis air bersih benar-benar terjadi. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan dari sekarang. Sosialisasi harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar mereka memahami potensi bahaya dan cara antisipasinya," tegasnya.
Abdullah juga menyoroti potensi gangguan terhadap arus mudik Lebaran yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Menurutnya, kabut asap akibat Karhutla dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran transportasi, baik darat maupun udara.
"Kita sudah memasuki periode arus mudik dan balik Idul Fitri. Jangan sampai Karhutla mengganggu perjalanan masyarakat yang ingin berkumpul dengan keluarganya," imbuhnya.*****