PEKANBARU, LIPO - DPRD Provinsi Riau bersama pemerintah daerah kembali melakukan evaluasi terhadap capaian pendapatan daerah menjelang pembahasan KUA-PPAS 2007 serta APBD Perubahan 2026.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan target pendapatan dalam APBD Murni 2026 sebesar Rp8,2 triliun masih dapat dikejar dengan sisa waktu sekitar lima hingga enam bulan.
Menurut Edi, hingga saat ini realisasi pendapatan baru mencapai 51,1 persen. Padahal, berdasarkan target waktu, idealnya capaian sudah berada di kisaran 60 persen.
"Memang per hari ini baru 51,1 persen. Tetapi kita masih optimistis dan terus berupaya meningkatkan capaian target tersebut," ujar Edi, baru-baru ini.
Ia menyebutkan, salah satu sumber pendapatan yang masih belum optimal berasal dari Badan Milik Daerah (BUMD). Salah satunya terdapat pada sektor yang berada di bawah target pengelolaan aset daerah, yang ditargetkan sekitar Rp500 miliar namun baru terealisasi sekitar Rp38 miliar.
Di sisi lain, Edi melihat adanya peningkatan penerimaan dari sektor Satuan Pengelolaan atau pengelolaan aset tertentu yang sebelumnya hanya ditargetkan sekitar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, namun kini telah memberikan setoran sekitar Rp20 miliar.
"Kita melihat ada peningkatan. Salah satunya dari penerimaan aktivitas harian dan persewaan selama enam bulan ini," katanya.
Selain BUMD, sektor yang menjadi tumpuan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Edi mengatakan masih terdapat potensi penerimaan yang cukup besar dari sektor tersebut.
Ia menyebutkan, pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai sejumlah transaksi penjualan bahan bakar minyak di Riau yang diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya kepada daerah.
"Ini sedang kita kejar. Potensinya lebih kurang Rp100 miliar lebih," ungkapnya.
Edi juga menyebut adanya sejumlah wajib pungut (Wapu) yang selama ini melakukan aktivitas penjualan bahan bakar minyak di Riau, namun belum membayarkan pajaknya di Riau.
Menurut dia, jumlah Wapu yang telah terdata dan mulai memenuhi kewajibannya mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sekitar 19 Wapu, kini telah bertambah menjadi 25 dan diperkirakan akan bertambah lagi menjadi 26 Wapu.
"Artinya, wajib pungut meningkat dan potensi penerimaan pajaknya juga meningkat. Ini yang menjadi salah satu sumber optimisme kita," jelasnya.
Sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor juga masih menunjukkan tren positif. Namun, Edi mengingatkan bahwa kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tidak sepenuhnya besar karena porsi penerimaan yang menjadi hak provinsi hanya sekitar 30 persen.
"Kalau pajak kendaraan bermotor memang cukup meningkat. Apalagi saat program pemutihan denda pajak, pada bulan Agustus ini bahkan ada penerimaan sampai Rp9 miliar per hari. Tetapi kita hanya mendapatkan sekitar 30 persen," katanya.
Sementara itu, Edi mengungkapkan kebutuhan kas daerah untuk membiayai belanja wajib masih menjadi tantangan. Menurutnya, kebutuhan belanja wajib mencapai sekitar Rp250 miliar per bulan, sementara rata-rata penerimaan dari Bapenda masih belum sepenuhnya menutupi kebutuhan tersebut.
"Masih terjadi deviasi sekitar Rp3 miliar per bulan untuk kebutuhan yang wajib-wajib saja. Tetapi di luar itu masih ada pendapatan dari BUMD dan retribusi yang menjadi nilai tambah," ujarnya.
Dengan berbagai potensi tersebut, Edi menegaskan DPRD Riau masih optimistis target pendapatan dalam APBD Murni 2026 sebesar Rp8,2 triliun dapat dikejar.
"Yang penting sekarang bagaimana seluruh potensi yang ada, terutama BUMD dan pajak bahan bakar, bisa kita maksimalkan. Itu yang menjadi optimisme kita untuk mencapai target," pungkasnya.*****