PEKANBARU, LIPO - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2027.
Dalam rancangan KUA-PPAS yang diajukan Pemprov Riau, APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp10 triliun. Angka tersebut meningkat cukup besar dibandingkan APBD 2026 yang berada di kisaran Rp8,3 triliun.
Kenaikan sekitar Rp1,7 triliun itu menjadi perhatian Banggar DPRD Riau. Anggota Banggar, Ikbal Sayuti, yang mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah daerah dalam menetapkan target pendapatan tersebut.
Menurut Ikbal, salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan proyeksi APBD 2027 adalah meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
"Realisasi PBBKB pada 2025 tercatat sekitar Rp1,2 triliun. Sementara 2026, target penerimaannya ditetapkan sebesar Rp1,4 triliun. Namun hingga saat ini, realisasinya baru mencapai sekitar 56 persen atau kurang lebih Rp865 miliar," ujarnya, Rabu 19 Agustus 2026.
Yang menjadi sorotan, kata Ikbal, target PBBKB pada 2027 malah diproyeksikan melonjak hingga Rp3 triliun. Artinya, terdapat peningkatan target sekitar Rp1,5 triliun dibandingkan target tahun sebelumnya.
"Ini yang menjadi pertanyaan kami di Banggar. Apa yang menjadi dasar Pemprov Riau menetapkan target PBBKB sampai Rp3 triliun pada 2027?," terangnya.
Politisi Fraksi PAN Plus PPP itu menilai pemerintah daerah memang perlu optimistis menyusun target pendapatan. Tapi, target tersebut harus berdasarkan pada perhitungan yang realistis dan memiliki dasar yang jelas.
"Boleh optimistis, tetapi targetnya harus realistis. Jangan sampai karena target pendapatan tidak tercapai, kemudian muncul lagi persoalan tunda bayar. Pekerjaan tidak terlaksana, sementara uangnya juga tidak tersedia," tegasnya.*****
GoogleNews
