Celah Pajak Makin Sempit, Sekdaprov Riau: BPKP Akan Audit Wapu BBM

Celah Pajak Makin Sempit, Sekdaprov Riau: BPKP Akan Audit Wapu BBM
Syarial Abdi/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi memimpin rapat terpadu Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di Kantor Gubernur Riau, Kamis (3/9/2026).

Rapat ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja Tim OPAD sekaligus upaya memetakan potensi penerimaan daerah yang masih bisa digali.

"Kita melihat sejauh mana pelaksanaan tugas Satgas OPAD sekaligus memetakan berbagai potensi penerimaan yang masih dapat digali," kata Syahrial.

Pertemuan ini juga sekaligus persiapan rapat koordinasi sinergitas dengan para pelaku usaha dalam rangka optimalisasi pajak daerah.

Salah satu pembahasan utama adalah potensi penerimaan dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

Data yang dibahas mencakup kuota BBM yang diperoleh Riau hingga fakta kebutuhan BBM di daerah ini.

"Kita mendapatkan informasi dan data yang cukup baik terkait PBBKB, mulai dari kuota yang diperoleh Riau sampai dengan fakta kebutuhan BBM di Riau," ujarnya.

Dalam rapat juga dibahas penertiban praktik pungutan dan distribusi BBM ilegal yang berpotensi mengganggu penerimaan daerah. Polda Riau disebut sudah melakukan tindakan terhadap praktik tersebut serta menelusuri wajib pungut (Wapu) sebagai pemasok, termasuk asal-usul BBM yang disalurkan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan dilibatkan untuk melakukan audit terhadap Wapu. 

"BPKP akan melakukan audit terhadap Wapu, melakukan penyesuaian data, dan menemukan gap, mana yang miss yang menjadi potensi pendapatan daerah," jelas Syahrial.

Pembahasan lain menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari evaluasi ditemukan masih adanya kekurangan regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi tantangan bagi Pemprov Riau dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk optimalisasi penerimaan.

Ke depan, Forkopimda Riau akan mengumpulkan perusahaan dan pelaku usaha dalam forum diskusi dan pemaparan potensi pendapatan daerah. Tujuannya agar dunia usaha memahami kontribusi pajak yang masuk ke daerah dan dampaknya bagi perputaran ekonomi Riau.

"Bagi dunia usaha yang patuh, kami berterima kasih, tetapi bagi yang masih bermain-main dengan celah, hari ini celahnya semakin sempit," tegasnya.

Dengan langkah audit, penertiban, dan sinergi bersama aparat serta pelaku usaha, Pemprov Riau menargetkan penerimaan PAD bisa lebih maksimal.*****

 

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Anggaran Daerah

Index

Berita Lainnya

Index