PEKANBARU, LIPO - Anggota DPRD Riau, Abdullah, menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait penanggulangan bencana di Provinsi Riau. Ia menilai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan teknis perlu dievaluasi agar upaya mitigasi bencana lebih kuat dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Abdullah di salah satu acara diskusi di Pekanbaru, Senin 26 Oktober 2026. Abdullah menjelaskan bahwa persoalan mitigasi bencana bukan hanya soal penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, penindakan, hingga pengawasan di lapangan. Menurutnya, selama ini banyak program bantuan alat untuk masyarakat yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak diantisipasi dengan baik.
"Saya setuju dengan penambahan alat murah untuk masyarakat, tapi perlu diantisipasi jangan sampai alat ini malah memalukan atau disalahgunakan. Fungsi pengawasan harus diperkuat," ujarnya, Senin 26 Oktober 2026.
Ia juga menyoroti persoalan yang seolah berulang setiap tahun. Menurutnya, meski berbagai upaya telah dilakukan, masalah yang sama terus muncul tanpa penyelesaian tuntas.
Karena itu, Politisi PKS ini mendorong adanya perbaikan regulasi yang lebih serius, termasuk penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menyebabkan persoalan tersebut terus berulang.
"Kalau bicara mitigasi ini lebih kompleks. Kita bicara dari hulu sampai hilir. Kalau ada hal yang perlu diperkuat atau diubah di Perda Nomor 1 Tahun 2019, saya siap mengajukan sebagai hak inisiatif untuk revisi," tegas Abdullah.
Ia berharap revisi tersebut nantinya dapat memperkuat aspek pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum, sehingga penanggulangan bencana di Riau menjadi lebih efektif dan tidak sekadar berulang setiap tahun.
"Termasuk penindakan yang lebih serius terhadap siapapun yang membuat kita seperti ini terus setiap tahun," pungkasnya.*****