PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau serius menggarap hilirisasi kelapa untuk mengungkit ekonomi masyarakat pesisir. Komoditas yang selama ini jadi tumpuan hidup petani pesisir itu dinilai belum memberikan nilai tambah maksimal.
Komitmen itu ditegaskan Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D dalam forum The 3rd Bedelau yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Riau, Rabu (4/11). Forum tersebut mengusung tema “Potensi Hilirisasi Kelapa bagi Perekonomian Riau Makin Beragam”.
Helmi mengungkapkan, posisi Riau sangat vital secara nasional. Riau tercatat sebagai salah satu sentra utama kelapa Indonesia dengan kontribusi mencapai 14,45 persen dari produksi nasional.
Data yang dipaparkan dalam forum mencatat, luas areal perkebunan kelapa di Riau mencapai 440,08 ribu hektare dengan total produksi 411,28 ribu ton.
“Kalau kita bicara hilirisasi kelapa, kita bicara tentang ekonomi masyarakat pesisir. Mereka yang selama ini hidup dan menggantungkan nasib pada komoditas ini,” kata Helmi.
Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada angka produksi. Orientasi utamanya harus pada nilai tambah yang dirasakan langsung petani.
Saat ini, Riau sebenarnya sudah memiliki basis industri pengolahan kelapa, mulai dari minyak kelapa, santan, hingga berbagai produk turunan lainnya. Namun, industri eksisting ini perlu diperkuat agar keuntungannya tidak berhenti di tingkat pabrik, melainkan sampai ke petani.
Helmi tak menampik, jalan menuju hilirisasi masih terjal. Di hulu, mayoritas tanaman kelapa di Riau sudah tua dan rusak sehingga produktivitas anjlok. Di hilir, petani dihadapkan pada harga yang fluktuatif, akses pasar terbatas, dan kesulitan pembiayaan.
“Kita harus pastikan kebun tetap produktif, tata kelola air berjalan baik, petani terlindungi, dan pasarnya jelas,” tegasnya.
Pemprov berharap, hasil kajian dalam forum Bedelau ke-3 ini bisa menjadi peta jalan bersama bagi semua pemangku kepentingan. Tujuannya satu, agar potensi besar kelapa benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani pesisir Riau.*****