PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan siap mendukung penuh percepatan registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini menjadi kunci persiapan transformasi nasional penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan beralih ke sistem digital pada 2027 mendatang.
Komitmen itu ditegaskan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial Digital se-Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Riau, Jumat (6/11/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam arahannya, Luhut meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius karena capaian registrasi nasional masih perlu digenjot.
"Saya mohon seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap target ini. Kita harus bekerja bersama-sama dan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada agar semakin banyak masyarakat yang terdaftar," ujar Luhut.
Luhut juga meminta kepala daerah tidak hanya memantau dari belakang meja. Ia menginstruksikan agar setiap daerah menunjuk penanggung jawab hingga tingkat kecamatan dan kelurahan serta memastikan agen di lapangan aktif mendampingi warga.
"Kepala daerah harus turun langsung. Kita ingin pada saat peluncuran bersama Presiden nanti, proses registrasi sudah mencapai perkembangan yang signifikan," tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, SF Hariyanto menegaskan Pemprov Riau akan langsung memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota.
"Pemprov Riau siap menyukseskan program percepatan registrasi perlindungan sosial digital ini. Kami akan memperkuat koordinasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai target," kata SF Hariyanto.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi memastikan tidak ada warga yang berhak justru tertinggal karena kurang informasi.
"Kita harus memastikan masyarakat mengetahui pentingnya registrasi dan mendapatkan bantuan apabila mengalami kesulitan. Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan justru tidak terdata," jelasnya.
SF Hariyanto menambahkan, validitas data menjadi kunci agar bansos di era digital nanti lebih transparan dan tepat sasaran.
"Harapan kita, melalui sistem yang semakin baik ini, penyaluran bansos dapat berlangsung lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tutupnya.*****