JAKARTA, LIPO -- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan keterlibatan mantan kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus penyadapan terhadap Presiden. Suyudi menyebut, penyidik menemukan dugaan bahwa perintah penyadapan bermula dari LSP.
"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi saat memaparkan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ikuti WhatsApp Channel Republika
Update berita tercepat
Menurut Suyudi, perintah tersebut kemudian mengalir kepada pihak-pihak yang menjalankan penyadapan. Penyidik menduga perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui komunikasi dalam grup WhatsApp.
Suyudi menjelaskan, pelaksanaan penyadapan tidak didahului prosedur hukum sebagaimana mestinya dan tidak ditemukan surat permohonan dari penyidik maupun laporan polisi yang menjadi dasar dilakukannya penyadapan. Menurutnya, nomor telepon pihak yang menjadi target selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Dari sistem tersebut, hasil penyadapan didengarkan dan diolah menjadi transkrip sebelum dilaporkan secara berjenjang.
"Perkara ini berawal pada kurun 2025 sampai dengan 2026. Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," kata Jenderal Suyudi.
Kapolri mengatakan, penyidikan perkara ini turut menelusuri dugaan upaya menghilangkan jejak penyadapan. Pada Oktober 2026, muncul perintah untuk membubarkan grup WhatsApp yang diduga digunakan dalam komunikasi terkait penyadapan.
Selain pembubaran grup, terdapat pula dugaan perintah untuk menghapus data penyadapan yang tersimpan dalam sistem. Langkah tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan hingga perkara ini dilaporkan ke Bareskrim Polri.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," ujar dia.
Suyudi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut kini terus dikembangkan untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa. Penyidik juga menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk peran masing-masing dalam proses perintah dan pelaksanaan penyadapan.(***)