JAKARTA, LIPO - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada Listyo dalam proses tersebut.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya dikutip, Rabu (11/11/2026).
Isir menambahkan, susunan majelis komisi yang akan menyidangkan Listyo Sigit ditentukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” tuturnya.
Dia mencontohkan pelaksanaan sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta. Dalam sidang tersebut, Ahrie yang berpangkat bintang dua disidangkan oleh majelis yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga.
Isir menuturkan, susunan majelis untuk sidang Listyo Sigit nantinya juga akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” kata dia.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.
Terbaru, Irjen Ahrie Sonta diberhentikan secara tidak hormat (PTDH). Keputusan itu diputuskan lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. (***)
GoogleNews
