PEKANBARU, LIPO - Presiden Mahasiswa Universitas Islam Al Kifayah Riau, Pahot Matua, angkat bicara menyikapi keputusan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mencabut izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) seluas kurang lebih 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Pahot Matua menilai keputusan tersebut merupakan kebijakan besar yang berpotensi berdampak luas terhadap iklim investasi, stabilitas perekonomian daerah, keberlangsungan industri kehutanan, serta kehidupan masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan ekonomi dengan operasional PT RAPP.
Menurutnya, pencabutan konsesi seluas ratusan ribu hektare bukan persoalan kecil yang dapat dipandang sebelah mata. Pemerintah harus mempertimbangkan secara serius dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil keputusan yang berimplikasi terhadap masa depan masyarakat Riau.
“338.536 hektare bukanlah angka yang kecil. Ini merupakan keputusan besar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai pemerintah hanya berbicara tentang penertiban kawasan hutan, tetapi mengabaikan dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh ribuan pekerja dan keluarga mereka. Kami meminta pemerintah tidak gegabah!” tegas Pahot Matua, Sabtu 21 November 2026.
Ia menegaskan bahwa PT RAPP telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Riau selama lebih dari tiga dekade. Berdasarkan keterangan perusahaan, PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal.
Perusahaan juga menyebut bahwa aktivitas operasionalnya mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau. Kontribusinya terhadap PDRB Riau sepanjang 2016–2025 diklaim mencapai lebih dari Rp350 triliun.
Menurut Pahot, pemerintah tidak boleh mengabaikan besarnya mata rantai ekonomi tersebut. Apabila pencabutan konsesi berdampak pada terganggunya operasional perusahaan, pekerja, kontraktor, pemasok, UMKM, dan masyarakat sekitar berpotensi ikut merasakan konsekuensinya.
“Kami tidak sedang meminta perusahaan kebal terhadap hukum. Jika ada pelanggaran, silakan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Tetapi pemerintah juga harus memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar pencabutan 338.536 hektare tersebut. Jangan sampai keputusan administratif justru menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar,” lanjutnya.
Pahot juga meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan pihak perusahaan, pemerintah daerah, perwakilan pekerja, akademisi, serta masyarakat terdampak untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.****