PEKANBARU, LIPO - Tokoh perempuan Riau, Hj Azlaini Agus, SH menyoroti keputusan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyegel lahan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT.RAPP). Menurutnya, penyegelan itu belum cukup. Pemerintah harus segera menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan izin secara resmi.
“Sampai saat ini kita belum melihat SK Menhut dan Menteri Agraria tentang pencabutan izin pengusahaan hutan dan izin HGU PT RAPP. Yang terlihat baru papan yang dipasang Satgas PKH. Artinya, masih tahap penyegelan,” kata Azlaini dalam pernyataannya kepada Liputanoke, Sabtu 21 November 2026.
Ia menjelaskan, secara hukum operasi perusahaan baru benar-benar berhenti jika ada SK pencabutan hak pengusahaan hutan, SK pencabutan HGU, SK pencabutan izin industri pabrik pulp dan paper, serta pencabutan izin lain dari pejabat yang berwenang.
Azlaini juga menyatakan, masyarakat selama ini sudah melihat dan memahami dugaan pelanggaran yang dilakukan PT RAPP dan anak-anak perusahaannya. Mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, perambahan hutan secara melawan hukum, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, beberapa aktivis, NGO, dan warga pernah melaporkan PT RAPP, tetapi laporan itu tidak diproses sebagaimana mestinya. Ia menduga hal itu terjadi karena sejumlah oknum dari instansi pemerintah, seperti Polri, Kejaksaan, Pemprov/Pemkab, bahkan beberapa ormas, perguruan tinggi, akademisi, dan tokoh masyarakat menerima manfaat, bantuan, atau santunan dari PT RAPP. Tudingan ini disampaikannya sebagai kritik, bukan putusan hukum.
"Kita bersyukur dan menghargai sikap tegas Satgas PKH yang berani menyegel aktivitas PT RAPP. Ia berharap Presiden dan menteri terkait segera menindaklanjuti dengan mencabut semua izin PT RAPP. Dengan begitu, secara hukum perusahaan benar-benar dihentikan operasinya,"pintanya.
Ia juga mengenang pengalamannya saat bertugas di DPR RI. Azlaini mengaku ikut dalam Panja Illegal Logging Komisi III DPR RI dan sudah melaporkan temuan lapangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Group PT RAPP dan PT IKPP. Namun, menurutnya, pemerintah tidak mengambil tindakan apapun terhadap kedua perusahaan itu.
"Kita juga mensinyalir tenaga kerja dan pengangguran akan kembali digunakan PT RAPP saat Satgas PKH menyegel atau menghentikan operasional perusahaan. Karena itu, kita meminta Presiden bersikap tegas dan bijak agar perusahaan yang beroperasi di Riau khususnya, dan Indonesia umumnya, tidak kebal hukum," pungkasnya.
Terakhir, Azlaini memberikan peringatan keras kepada para oknum pejabat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, akademisi, dan ormas di daerah maupun pusat. Ia meminta mereka berhenti menerima santunan atau bantuan dari perusahaan yang jelas-jelas diduga merambah dan merusak hutan dan lingkungan.*****