PEKANBARU, LIPO - Pemerintah pusat memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) bukan akhir dari operasional perusahaan.
Ribuan karyawan dipastikan tetap bekerja. Tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Barita, pemerintah sudah menghitung dampak pencabutan izin jauh sebelum keputusan itu diambil. Operasional RAPP tetap berjalan lewat mekanisme pengelolaan baru yang disiapkan negara.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," ujar Barita.
Agar roda usaha tidak berhenti, pemerintah menyiapkan skema pengelolaan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Skema ini dirancang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perusahaan tetap beroperasi, karyawan tetap bekerja, dan masyarakat sekitar tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas usaha tersebut.
"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak," kata Barita.
Ia juga menegaskan hak-hak pekerja tetap dijamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Dengan pencabutan itu, penguasaan kawasan hutan yang selama ini berada dalam wilayah izin perusahaan kembali ke tangan negara.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Pencabutan izin bukan tanpa alasan. Pemerintah menemukan sejumlah pelanggaran serius dalam pengelolaan kawasan hutan oleh RAPP, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektar, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektar, dan kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektar.
Pemerintah juga menyoroti lemahnya perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, yang berdampak pada kelestarian habitat Gajah Sumatera.
Meski izin sudah dicabut, kewajiban RAPP belum selesai. Perusahaan tetap wajib melakukan pemulihan lingkungan dan mempertanggungjawabkan secara hukum pelanggaran yang ditemukan.*****