Pengamat: Pencabutan Izin Konsesi RAPP Perlu Ditindaklanjuti dengan Sanksi Hukum

Ahad, 22 November 2026 | 11:05:38 WIB
M. Rawa El Amady/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Pengamat lingkungan M. Rawa El Amady menyambut langkah Satgas PKH yang mencabut sebagian kecil izin konsesi RAPP. Namun, menurut dia, langkah itu belum cukup dan harus ditindaklanjuti dengan proses hukum yang jelas.

Ia menegaskan, tindakan pembakaran lahan harus mendapat sanksi hukum yang nyata, bukan hanya menjadi catatan bahwa pemerintah pernah mengambil tindakan terhadap perusahaan. Menurutnya, negara harus memberi keadilan kepada masyarakat yang selama ini terdampak asap dan kehilangan lahan akibat kegiatan perusahaan.

Rawa juga menyoroti kondisi lingkungan di Indonesia, terutama Riau, yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Ia mengatakan daya dukung lingkungan sudah terlampaui, hutan penyangga tidak lagi tersedia, dan kondisi gambut sangat memprihatinkan.

“Kawasan gambut hanya tersedia air 0,4 meter dan menurun drastis mengikuti kedalaman kanal perusahaan,” ujarnya kepada LIPUTANOKE, Minggu 22 November 2026.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengurangi beban lingkungan, terutama pada hutan dan gambut, serta mengembalikan keseimbangan lingkungan dengan berpedoman pada ambang batas daya dukung. Pemerintah juga diminta mengaudit kembali izin perusahaan dan mencabut izin bila ambang batas lingkungan belum terpenuhi.

Rawa juga mengingatkan, belum ada bukti bahwa pencabutan izin di Indonesia langsung membuat kegiatan usaha berhenti. Menurutnya, di kawasan yang izinnya dicabut, kegiatan masih tetap beroperasi, baik atas nama perusahaan yang sama maupun dengan nama pengganti.

“Saya berharap pemerintah tidak hanya mencari pencitraan, tetapi benar-benar konsisten dalam upaya perbaikan lingkungan. Bukan hanya mengambil tindakan karena ada peristiwa saja,” katanya.*****

 

Tags

Terkini