Pekanbaru, LIPO-Sinergisitas Pemerintah, TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan di daerah. Itulah salah satu hal pokok yang dibicarakan dalam rapat koordinasi (Rakor) Bupati, Walikota serta Forkopimda se-Riau yang berlangsung, Senin (28/11/2016) di Gedung Daerah Pekanbaru.
Hal tersebut dikatakan Bupati Kuansing, Drs.H Mursini, MSi, di sela-sela acara acara tersebut.
Dikatakan Mursini, sesuai undangan Rakor ini merupakan tindaklanjut dari apel 3 Pilar yang berlangsung beberapa waktu lalu di halaman kantor Gubernur Riau, imbuhnya.
Selain itu, Rakor juga membahas tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Umum, Persiapan Pilkada Serentak serta pengamanan Natal dan Tahun Baru 2017.
Dikatakan Mursini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan saat Rakor di Kantor Gubernur lalu, Kuansing tetap berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau kembali mempertegas soal tapal batas wilayah dan pengamanan kawasan hutan. Sebab kewenangan kedua hal itu, kini tidak lagi menjadi tanggungjawab daerah, tukasnya.
Mursini mencontohkan, masalah penangan penambangan emas ilegal yang terjadi di kawasan hulu sungai Kuantan. itu sudah masuk wilayah Sumbar, sehingga sangat sulit pemda melakukan penanganan. karena itu, pihaknya berharap hal ini segera dituntaskan oleh instansi terkait agar tidak berlarut-larut sesuai dengan kewenangannya, ujar Mursini.
Terkait koordinasi pemerintah, TNI dan Polri di Kuansing sejauh ini sangat baik dan komunikatif. Tinggal lagi menjaga Sinergisitas yang sudah ada untuk lebih di tingkatkan.
Hadir mendampingi Mursini, Asisten 1 Drs.H Erlianto, Kabag Pemerintahan, H. M Refendi Zukman, Kabag Umum, Drs. Muradi,MSi , Kaban Kesbangpol Drs.Linskar , Kasubag Humas Hevi H Antoni dan Kasubag Protokol, Rahman Sutrisno. Hadir juga Kapolres Kuansing, serta Dandim 0302.(lipo*3/humas)
Hal tersebut dikatakan Bupati Kuansing, Drs.H Mursini, MSi, di sela-sela acara acara tersebut.
Dikatakan Mursini, sesuai undangan Rakor ini merupakan tindaklanjut dari apel 3 Pilar yang berlangsung beberapa waktu lalu di halaman kantor Gubernur Riau, imbuhnya.
Selain itu, Rakor juga membahas tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Umum, Persiapan Pilkada Serentak serta pengamanan Natal dan Tahun Baru 2017.
Dikatakan Mursini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan saat Rakor di Kantor Gubernur lalu, Kuansing tetap berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau kembali mempertegas soal tapal batas wilayah dan pengamanan kawasan hutan. Sebab kewenangan kedua hal itu, kini tidak lagi menjadi tanggungjawab daerah, tukasnya.
Mursini mencontohkan, masalah penangan penambangan emas ilegal yang terjadi di kawasan hulu sungai Kuantan. itu sudah masuk wilayah Sumbar, sehingga sangat sulit pemda melakukan penanganan. karena itu, pihaknya berharap hal ini segera dituntaskan oleh instansi terkait agar tidak berlarut-larut sesuai dengan kewenangannya, ujar Mursini.
Terkait koordinasi pemerintah, TNI dan Polri di Kuansing sejauh ini sangat baik dan komunikatif. Tinggal lagi menjaga Sinergisitas yang sudah ada untuk lebih di tingkatkan.
Hadir mendampingi Mursini, Asisten 1 Drs.H Erlianto, Kabag Pemerintahan, H. M Refendi Zukman, Kabag Umum, Drs. Muradi,MSi , Kaban Kesbangpol Drs.Linskar , Kasubag Humas Hevi H Antoni dan Kasubag Protokol, Rahman Sutrisno. Hadir juga Kapolres Kuansing, serta Dandim 0302.(lipo*3/humas)
GoogleNews
