Tembilahan, LIPO-Seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di setiap jenjang di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diingatkan, untuk menghapuskan berbagai tindakan pungutan liar (pungli).
Hal itu disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemkab Inhil, yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Jumat (17/2/2017).
Dikatakan Bupati Wardan, Pemkab Inhil beberapa waktu lalu telah mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
"Satgas Saber Pungli ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016," tutur Bupati Wardan.
Dijelaskan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini, pungli selain sangat merugikan masyarakat, keberadaannya juga bisa menghambat kinerja dan fungsi pemerintah yang dititipi amanat.
"Satgas Saber Pungli dibentuk dari berbagai unsur, yakni Pemerinah Daerah, TNI dan Polri, serta Kejaksaan yang merupakan aparat penegak hukum di daerah," terangnya.
Untuk itu, langkah konkrit harus diambil demi memerangi pungli, tidak hanya urusan perizinan, KTP, sertifikat, SIM/STNK serta layanan rumah sakit. "Namun juga komitmen dan keterpaduan langkah kita semua," imbuhnya. (Advertorial)
Hal itu disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkungan Pemkab Inhil, yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Jumat (17/2/2017).
Dikatakan Bupati Wardan, Pemkab Inhil beberapa waktu lalu telah mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
"Satgas Saber Pungli ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016," tutur Bupati Wardan.
Dijelaskan orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini, pungli selain sangat merugikan masyarakat, keberadaannya juga bisa menghambat kinerja dan fungsi pemerintah yang dititipi amanat.
"Satgas Saber Pungli dibentuk dari berbagai unsur, yakni Pemerinah Daerah, TNI dan Polri, serta Kejaksaan yang merupakan aparat penegak hukum di daerah," terangnya.
Untuk itu, langkah konkrit harus diambil demi memerangi pungli, tidak hanya urusan perizinan, KTP, sertifikat, SIM/STNK serta layanan rumah sakit. "Namun juga komitmen dan keterpaduan langkah kita semua," imbuhnya. (Advertorial)
GoogleNews
_copy_625x416.jpg)