TEMBILAHAN, LIPO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta, untuk segera berkoordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR guna menangani musibah longsor di tepian jalan nasional di Tembilahan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna terkait dengan terjadinya musibah tanah longsor di sekitaran Jalan Gerilya Parit 6 Tembilahan pada Minggu (3/6/2018) dan Minggu (17/6/2018), yang mengakibatkan 5 rumah ambruk dan jatuh ke laut.
Dikatakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil yang akrab disapa IT ini, pihaknya berharap Pemkab Inhil secepatnya mengambil langkah antisipasi agar longsor tersebut tidak meluas.
"Komisi III menyatakan rasa keprihatinan terhadap bencana longsor yang terjadi dan kita meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk segera mengambil langkah antisipasi agar longsor tidak meluas," ujar IT saat dikonfirmasi awak media di Tembilahan, kemarin.
Ditambahkan IT, Komisi III DPRD Inhil juga akan mengundang Dinas PUPR untuk melaksanakan RDP mengenai penanganan longsor tersebut.
"Sesegera mungkin harus diambil langkah untuk menangani ini, karena jika longsor ini dibiarkan, maka akan membahayakan warga sekitar dan penguna jalan," tambah IT.
Selanjutnya, dikarenakan lokasi longsor ini sudah hampir menggerus jalan nasional, IT juga meminta kepada Pemkab Inhil agar segera berkoordinasi ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR untuk menangani hal tersebut.
"Kita juga meminta kepada masyarakat sekitar agar waspada, karena lokasi tersebut rawan terjadi longsor," pesannya.
Untuk diketahui, akibat musibah longsor ini, tidak hanya rumah warga yang terkena dampaknya, tetapi Jalan Nasional yang menghubungkan Tembilahan dengan daerah lainnya pun terancam ikut amblas. Apalagi, jalan yang dibangun dengan dana miliaran tersebut baru saja selesai pembangunannya. (lipo*7)
GoogleNews
.jpeg)
