JAKARTA, LIPO - Pasca Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor pada Senin sore, 2 Oktober 2023. Pertemuan itu menguatkan sinyal reshuffle dan peluang masuk kabinet.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan soal peran Demokrat sebagai oposisi selama lima tahun terakhir.
"Partai Demokrat di luar pemerintahan, menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat. Ini menjadi kalkulasi yang ikut menentukan," ujarnya di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Oktober 2023.
Ia tidak mempermasalahkan jika Partai Demokrat lebih dulu masuk dalam koalisi. Namun, kata dia, kondisinya berbeda dengan yang terjadi saat ini.
"Tetapi dari pilihan-pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting," katanya.
Meski demikian, PDIP menyerahkan sepenuhnya soal keputusan mengenai reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. Alasannya Presiden memiliki hal prerogatif.
Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor mencuatkan isu reshuffle.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor pada Senin, 2 Oktober 2023, tidak menutup kemungkinan mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju. Pertemuan Jokowi dan SBY terjadi di tengah kencang isu reshuffle kabinet.
"Merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar, jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dalam Reshuffle tahap akhir pemerintahan Jokowi," kata Umam melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Umam mengatakan ini merupakan ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan memegang kekuatan dengan hak veto politik yang besar, atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang pernah keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu.
"Jika benar (Demokrat masuk kabinet), maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs.(*3)
GoogleNews
.jpeg)
