PEKANBARU, LIPO - Ketua Federasi Akuatik Indonesia (FAI) Riau, Androy Ade Rianda, meminta Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) mencari solusi alternatif terkait pemotongan bonus bagi atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.
Androy mengusulkan agar pemerintah menggandeng perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menutupi kekurangan anggaran melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
“Kita berharap Dispora dan Gubernur Riau bisa menemukan solusi. Bisa melalui kontribusi Bank Riau Kepri, Riau Petroleum, atau BUMD lainnya. Lewat CSR, mereka bisa membantu memenuhi hak para atlet,” ujar Androy di DPRD Riau, Rabu 16 Juli 2025.
Politikus Partai Gerindra yang juga Anggota DPRD Riau itu menyampaikan kekhawatirannya folemik bonus ini dapat membuat atlet memilih pindah ke provinsi lain.
“Sudah sering terjadi, atlet kita pindah ke provinsi lain karena merasa kurang dihargai di daerah sendiri. Ini tentu merugikan Riau yang sudah membina sejak awal, tapi hasilnya justru dinikmati daerah lain,” tegasnya.
Androy berharap Pemprov Riau tetap membayarkan bonus secara penuh. Menurutnya, jika APBD tidak mencukupi, pemerintah bisa membayar sebagian terlebih dahulu, lalu mencari sisanya melalui mitra eksternal.
“Kalau pun APBD terbatas, bayarkan sesuai kemampuan, lalu sisanya bisa dicari lewat kontribusi swasta. Saya yakin banyak perusahaan yang bersedia membantu atlet berprestasi,” tambahnya.
Dia berharap agar Pemprov Riau lebih peka terhadap perjuangan atlet yang telah membawa nama daerah di ajang nasional.
“Kita semua tahu bagaimana rasanya saat meraih juara dengan semangat tinggi karena menanti bonus, tapi ternyata bonusnya tak seperti diharapkan. Harusnya ada solusi yang lebih manusiawi,” pungkasnya.*****
GoogleNews
.jpg)
