Anggota DPRD Riau: Tiga Langkah Strategis Hadapi Penurunan TKD, TPP ASN Bisa Diselamatkan

Anggota DPRD Riau: Tiga Langkah Strategis Hadapi Penurunan TKD, TPP ASN Bisa Diselamatkan
Abdullah/F: ist

PEKANBARU, LIPO - Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius DPRD Riau. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan tiga langkah strategis kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna menghadapi kondisi ini.

"Pertama, kita minta dilakukan efisiensi dan efektivitas belanja. Semua belanja daerah harus disortir ulang, dipastikan benar-benar bermanfaat dan berpihak pada pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat," kata Abdullah, Rabu 15 Oktober 2025.

Langkah kedua, lanjutnya, adalah tetap memperjuangkan TKD ke pemerintah pusat. Menurut Abdullah, Kementerian Keuangan masih membuka peluang bagi daerah, asalkan mampu menunjukkan hasil evaluasi belanja daerah pada semester pertama tahun 2026.

“Artinya, masih ada peluang asalkan daerah bisa menunjukkan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Bukan sekadar hemat, tapi bagaimana anggaran itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya menyampaikan data yang akurat kepada pemerintah pusat,seperti potensi sumber daya alam, hingga kontribusi bagi hasil daerah kepada negara.

Langkah ketiga, tambah politisi PKS ini, adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semua lini. Dengan mengoptimalisasi pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset daerah.

"Hari ini masih banyak aset yang justru jadi pengeluaran, bukan pemasukan. Ini harus direvitalisasi agar menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, jika ketiga langkah ini dijalankan dengan baik, Riau justru berada dalam momentum kebangkitan.

“Ketika kondisi keuangan negara membaik dan dana dikembalikan ke daerah di 2026, kita sudah dalam posisi yang sehat dan siap,” tambahannya.

Terkait rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN akibat penurunan TKD, Abdullah menegaskan hal itu bisa dicegah.

“Asalkan tiga langkah tadi dilaksanakan, pemotongan TPP bisa dihindari. Tapi kita juga minta kompensasi, agar TPP benar-benar berbasis kinerja dan terukur,” tegasnya.*****

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Anggaran Daerah

Index

Berita Lainnya

Index