SIAK, LIPO - Bupati Siak Afni Zulkifli membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang fokus pada peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan.
Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, petani, koperasi, dan pemangku kepentingan untuk mempercepat akses pendanaan pusat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kegiatan ini kita namakan sebagai forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Siak,” ujar Bupati Afni, di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan forum ini dibentuk bertujuan mencari solusi persoalan yang dihadapi para petani kelapa sawit seperti kebutuhan infrastruktur perkebunan, jalan produksi, harus tersedia.
Peluang pendanaan justru tersedia luas di pusat, khususnya melalui BPDP, yang sejalan dengan visi misi utama Bupati dan Wakil Bupati sekaligus dapat menderek pertumbuhan ekonomi daerah.
Afni memaparkan hasil kunjungan Pemerintah Kabupaten Siak ke Badan Pengelolaan Dana Perkebunan bahwa anggaran besar sebenarnya sudah tersedia. Namun selama ini kurang dimanfaatkan daerah karena minimnya proposal yang diajukan.
“Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun di pusat, tapi selama ini akses dari daerah kurang. Karena usulan proposalnya minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri,” tegas Bupati Afni.
Dari total luasan lahan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak didominasi oleh perkebunan rakyat seluas sekitar 220.974 hektar. Namun banyak persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat seperti pembangunan jalan produksi yang tidak bisa ditangani sepenuhnya oleh APBD.
“Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggaran nya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD, dan terbukti kita sudah mampu mengakses itu,” ungkapnya.
Bupati juga menyoroti rendahnya capaian ISPO di Kabupaten Siak, yang baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Ia menilai hambatan ini dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.
“Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” tegas Bupati Afni.
Ia meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum dibawah Bapperida sehingga ada ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait PSR dan sarpras.
“Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya.
Kabid Ekonomi dan SDA, Andi Darmawan, ST, MT menegaskan forum ini menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan lainnya. Menurutnya, banyak proposal petani dan koperasi tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi.
“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” jelas Wawan.*****
GoogleNews
.jpeg)
