PEKANBARU, LIPO - Persoalan banjir rob dan masuknya air laut ke pemukiman, serta lahan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian anggota DPRD Riau. Sebab, kondisi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perekonomian.
Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, Misliadi, mengatakan hampir seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Meranti terdampak genangan air laut atau air asin yang terjadi.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi hampir setiap dua minggu atau setidaknya dua kali dalam sebulan. Akibatnya, masyarakat kesulitan mengembangkan sektor pertanian karena lahan mereka miliki kerap terendam air asin.
"Hampir 100 persen desa-desanya tergenang oleh air pasang atau air laut. Sehingga masyarakat Meranti hari ini mungkin tidak bisa melakukan pengembangan terhadap sektor pertanian karena lahan-lahannya semuanya tergenang air asin," ujar Misliadi saat rapat paripurna DPRD Riau, Senin 27 Juli 2027.
Dia menyebut kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan dengan dataran yang relatif rendah membuat wilayah tersebut sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan banjir rob.
Ia menilai persoalan tersebut berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan lapangan pekerjaan serta sulitnya mengembangkan usaha berbasis pertanian membuat masyarakat semakin kesulitan meningkatkan kesejahteraan.
"Lapangan pekerjaan juga tidak ada. Ingin usaha di kampung, ingin menanam apapun juga tidak bisa karena akibat tergenang air asin," katanya.
Politisi PKB ini mengaku persoalan banjir rob dan genangan air asin tersebut kerap disampaikan masyarakat kepadanya saat melaksanakan kegiatan reses di Kepulauan Meranti. Berdasarkan aspirasi masyarakat, salah satu solusi yang dinilai dapat mengurangi dampak air laut adalah pembangunan tanggul.
Namun, ia menilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun tanggul di hampir seluruh desa yang terdampak.
"Menurut masyarakat, tergenang air asin ini bisa diatasi kalau tanggul-tanggul dibangun. Tapi karena hampir setiap desa terdampak, saya yakin Pemkab tidak mampu untuk membangun tanggul-tanggul tersebut," ujarnya.
Karena itu, Dia meminta perhatian Pemerintah Provinsi Riau untuk mencari solusi terhadap persoalan banjir rob yang terus mengganggu kehidupan masyarakat Kepulauan Meranti.
Ia mengusulkan agar Pemprov Riau dapat memberikan dukungan berupa bantuan alat berat yang nantinya dapat dikelola secara bersama oleh pemerintah kecamatan maupun masyarakat untuk membantu penanganan persoalan tersebut.
"Minimal salah satu contoh program, misalnya Gubernur atau Provinsi Riau bisa memberikan bantuan alat berat ke setiap kecamatan, nanti dikelola secara swadaya atau bagaimana. Karena saya yakin dengan kondisi APBD hari ini, Kepulauan Meranti tidak mampu melaksanakan pembangunan tanggul atau memberikan bantuan alat berat ke setiap kecamatan," jelasnya.
Misliadi juga menceritakan pengalaman saat dirinya melakukan perjalanan dari Kecamatan Tebing Tinggi Timur menuju Kota Selatpanjang. Ia mengaku harus menunggu hingga air surut agar dapat kembali melanjutkan perjalanan.
"Saya sendiri pernah pulang dari reses. Itu berhenti dan menunggu sampai empat jam karena air pasang. Menunggu air surut baru bisa lewat. Dan itu bukan di tepi laut, saya dari Tebing Tinggi Timur menuju Kota Selatpanjang," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata seriusnya persoalan banjir rob dan air asin yang dihadapi masyarakat Kepulauan Meranti. Untuk itu Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian lebih serius dan menghadirkan solusi jangka panjang agar masyarakat dapat kembali mengembangkan sektor pertanian dan aktivitas ekonomi mereka.
"Ini kondisi yang saya temukan ketika saya reses di Kabupaten Kepulauan Meranti," pungkasnya.*****
GoogleNews
